7cloud.asia – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 memperkirakan ada lebih dari satu juta kasus TB dengan 125 ribu kematian di Indonesia.
Salah satu faktor yang meningkatkan risiko kematian pasien Tuberculosis adalah malnutrisi alias asupan gizi tidak seimbang seperti kekurangan gizi.
Kekurangan gizi bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh pasien dan membuat bakteri Mycobacterium tuberculosis kebal obat. Akibatnya, penyebaran infeksi Tuberculosis makin parah, menjangkiti organ-organ vital, dan meningkatkan risiko kematian.
Data Kementerian Kesehatan pada 2022 mengungkapkan 60 persen pasien Tuberculosis di Indonesia berisiko mengalami malnutrisi. Angka ini melebihi rata-rata dunia sebesar 57 persen.
WHO merekomendasikan pemenuhan nutrisi untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan peluang hidup pasien TuberculoisiB.
Pemenuhan gizi harus diprioritaskan dalam standar perawatan pasien Tuberculosis global. Idealnya, berupa bantuan pangan dan konseling gizi, terutama bagi pasien Tuberculosis malnutrisi.
Sebagai peneliti kesehatan masyarakat, saya melihat upaya pemenuhan gizi ini sayangnya belum diterapkan dengan maksimal dalam penanganan kasus tuberkulosis di Indonesia.
Program gizi untuk pasien TB masih terbatas
Pemberian makanan bergizi secara signifikan meningkatkan berat badan, serta mengurangi risiko kematian pasien Tuberculosis dengan kekurangan gizi.
Nutrisi yang baik mendukung regenerasi jaringan tubuh dan meningkatkan respons imun terhadap infeksi. Dengan begitu, tubuh lebih bisa menoleransi dan menyerap obat-obatan Tuberculosis dengan lebih efektif.
Sayangnya, penyaluran program pemenuhan gizi untuk pasien TB di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak merata. Padahal, Kemenkes telah mengeluarkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Pasien Tuberculosis sejak 2014.
Laporan Center for Tropical Medicine UGM
pada 2020 mengungkapkan hanya 8 persen pasien Tuberculosis yang menerima bantuan berupa paket makanan bergizi tinggi ataupun pemberian makanan tambahan.
Bentuk bantuan sosial untuk pasien Tuberculosis tiap daerah di Indonesia juga tidak seragam. Masing-masing pemerintah daerah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyalurkan bantuan, baik berupa bahan pangan maupun dana tunai.
Di Pekanbaru, Riau, misalnya, orang dengan Tuberculosis menerima bantuan tunai sebesar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, memberikan dua kilogram telur ayam dan dua kotak susu tinggi protein kepada setiap pasien.
Di Kabupaten Jembrana, Bali, pasien Tuberculosis mendapatkan makanan tambahan beragam, mulai dari susu, buah-buahan, sayuran, hingga aneka sumber protein lainnya.
Keberagaman ini menunjukkan bahwa kebijakan penanganan Tuberculosis di tingkat daerah masih berjalan sesuai kapasitas anggaran dan prioritas masing-masing.
Di sejumlah daerah, pasien Tuberculosis sering kali terpinggirkan dalam skema bantuan sosial karena kurangnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah desa.
Ditambah lagi, sistem kesehatan kita masih berfokus pada deteksi dini dan pengobatan tuberkulosis, sehingga pemenuhan gizi belum menjadi prioritas.
Ketergantungan terhadap mitra donor juga menyebabkan program pemenuhan gizi pasien Tuberculosis rentan mandek saat pendanaan berhenti.
Pentingnya dukungan sistem kesehatan
Program pemenuhan gizi seharusnya tak terpisahkan dalam program pemberantasan Tuberculosis di Indonesia. Namun, penerapannya memerlukan pendekatan yang tepat dan terstruktur.
Hal ini mencakup skrining gizi rutin pada fase diagnosis pasien, dukungan gizi selama pengobatan, pemantauan status gizi setelah pengobatan, hingga dukungan gizi untuk orang yang serumah dengan pasien Tuberculosis.
Hasil uji coba acak Reducing Activation of Tuberculosis by Improvement of Nutritional Status (RATIONS) di India pada 2023 menunjukkan bahwa pemenuhan gizi untuk anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TB mengurangi risiko penularan penyakit sebesar 50 persen. Penelitiannya melibatkan 10.345 anggota keluarga dari 2.800 pasien TB paru.
Dalam riset ini, semua pasien Tuberculosis memperoleh paket bahan makanan bulanan (berisi beras, kacang-kacangan, susu bubuk, minyak, dan multivitamin) selama enam bulan pengobatan.
Kemenkes pun telah merekomendasikan komposisi pola makan bergizi seimbang untuk mendukung ketahanan tubuh pasien Tuberculosis dan meningkatkan keberhasilan pengobatan.
Dalam sehari, pasien Tuberculosis perlu mengonsumsi masing-masing 3 – 4 porsi karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur dan buah.
Sumber karbohidrat, misalnya, nasi, roti, singkong, jagung, ubi, atau kentang. Adapun lauk hewani meliputi daging sapi, ayam, ikan, dan telur. Sementara lauk nabati mencakup tahu, tempe, dan kacang-kacangan.
Selain pasien Tuberculosis dan kontak erat, pemenuhan gizi sebaiknya juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti orang dengan HIV/AIDS.
Edukasi dan suplementasi gizi untuk kelompok rentan merupakan bagian penting dalam program pemenuhan gizi dan penanganan Tuberculosis. Tujuannya, agar kasus tuberkulosis tidak meluas.
Pendekatan komprehensif ini perlu didukung dengan sistem pemantauan yang baik untuk mengevaluasi efektivitas program.
Butuh kerja sama lintas sektor
Upaya pemadanan program pemenuhan gizi dalam penanganan Tuberculosis akan sia-sia jika tidak didukung sistem kesehatan yang memadai. Sebab, kasus kekurangan gizi pada pasien TB bukan masalah kesehatan semata.
Akar masalah gizi buruk adalah kerawanan pangan, yang sangat dipengaruhi oleh kesehatan ekosistem dan sistem pangan berkelanjutan.
Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untuk ketahanan pangan. Libatkan pula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk kelestarian lingkungan.
Pemerintah juga perlu memadankan data ketahanan pangan dengan data surveilans (sistem pemantauan) Tuberculosis. Tujuannya untuk mengidentifikasi dini daerah yang berisiko tinggi mengalami peningkatan kasus Tuberculosis akibat kerawanan pangan.
Tantangannya, menurut analisis CISDI yang terbit tahun 2024, sistem pemantauan dan informasi kesehatan Indonesia saat ini masih terkotak-kotak sehingga menghambat deteksi dini dan respons penanganan Tuberculosis.
Kementerian Kesehatan harus menggencarkan sistem notifikasi aktif Tuberculosis di fasilitas-fasilitas kesehatan maupun lewat skrining di komunitas—yang mencakup kontak serumah, kontak erat pasien, dan orang dengan HIV/AIDS.
Deyo Alfa Christian, Researcher and Senior Officer for Advocacy, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI)
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
