ruangkota

Tag: unjukrasa

  • Tanggapi Unjukrasa Tolak Hasil Pemilu 2024, KPU Hanya Fokus pada Penghitungan Suara yang Disebut Sudah Transparan

    Tanggapi Unjukrasa Tolak Hasil Pemilu 2024, KPU Hanya Fokus pada Penghitungan Suara yang Disebut Sudah Transparan

    7cloud.asia – Menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024), unjukrasa makin ramai dilakukan masyarakat dari berbagai kelompok/organisasi.

    Massa mendatangi KPU dan gedung DPR/MPR guna menyuarakan aspirasi mereka menolak pemilu 2024 karena dinilai penuh kecurangan dan menuntut dilakukan pemilu ulang. 

    Dalam tiga hari menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 berbagai elemen masyarakat akan menggelar unjuk rasa menyuarakan aspirasi mereka. 

    Menanggapi ramainya aksi unjuk rasa yang mewarnai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada dalam pusaran tuduhan kecurangan itu akhirnya buka suara.

    Baca: Jelang pemungutan suara unjukrasa tuntut pemilu ulang makin intens

    Anggota KPU August Mellaz menanggapi tuntutan massa, meskipun jawabannya terkesan normatif dan tidak menjawab subtansi yang disoal pengunjuk rasa.

    Ia mengatakan, proses penghitungan suara yang dilakukan lembaganya sudah sangat terbuka.

    “Yang bisa kita jawab adalah proses yang sedemikian terbuka, proses yang kami lakukan bisa dicek oleh siapa pun,” kata Mellaz di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

    Ia menyebut, transparansi sudah diterapkan sejak awal rekapitulasi, tepatnya ketika rapat pleno penghitungan suara luar negeri dimulai.

    Baca: Guru besar dan mahasiswa siap turun ke jalan suarakan keprihatinan atas kemunduran demokrasi di Indonesia

    Menurut Mellaz, rapat-rapat pleno terbuka yang dilakukan KPU pusat lantas menjadi inspirasi bagi PPLN dan kecamatan-kecamatan saat menghitung hasil pemungutan suara.

    Prosesnya sedemikian terbuka dan itu kemudian menjadi satu benchmark untuk PPLN, dan kemudian ditiru situasi yang sama untuk kecamatan.

    “Rekap-rekap pleno yang terbuka di kecamatan sampai kabupaten kota, kemudian provinsi dan sekarang nasional,” tuturnya.

    Di sisi lain ia menyebut, unjuk rasa menjelang hasil akhir rekapitulasi pemungutan suara adalah hal yang normal yang wajar. Unjuk rasa serupa juga pernah terjadi di Pemilu tahun 2019.

    Baca: Terkait penggunaan server Sirekap, KPU dinilai telah melanggar hukum

    “Unjuk rasa kan sudah ada kalau dilihat pemilu-pemilu sebelumnya sama proses-proses rekapitulasi menjelang penetapan, kan pasti ada unjuk rasa. Tapi itu bagian yang normal saja,” jelasnya.

     

  • Tolak Tapera dan Upah Murah, Ribuan Buruh Berunjukrasa di Depan Istana

    Tolak Tapera dan Upah Murah, Ribuan Buruh Berunjukrasa di Depan Istana

    7cloud.asia – Partai buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, Kamis (6/6/2024) mulai pukul 10.00 WIB.

    Aksi buruh ini dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal.

    Aksi ini merupakan upaya bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat, termasuk PP Tapera.

    “Aksi unjuk rasa ribuan buruh menolak Tapera di Istana pada tanggal 6 Juni 2024,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip detik.com Kamis (6/6/2024).

    Baca Juga: Tolak Iuran Tapera, KSPSI Sebut Tapera Akan Jadi Ajang Bancakan Hasil Keringat Buruh

    Titik kumpul aksi berada di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sementara tujuan akhirnya yakni Istana Negara.

    Sebelumnya, Said Iqbal mengatakan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat perkerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA.

    Menurut Said Iqbal, kebijakan iuran Tapera merugikan dan membenani pekerja.

    Dikatakannya meski sudah melakukan iuran sekalipun selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah.

    “Dalam Tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD,” katanya.

    Baca Juga: Pengemudi Ojol Menolak Keras Pungutan Tapera: Mendingan Pemerintah Lindungi Kami dalam UU Ketenagakerjaan

    Dia melanjutkan, “permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana.”

    Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi ini adalah menolak uang kuliah tunggal (UKT) mahal, tolak KRIS BPJS Kesehatan.

    Aksi buruh ini juga menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan menuntut dihapusnya sistem out sourcing tolak upah murah (HOSTUM).

    Untuk mengawal aksi tersebut, Polri menerjunkan 1.626 personel. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

    Baca Juga: UKT Naik Hingga Lima Kali Lipat, Ratusan Mahasiswa Unsoed Duduki Rektorat

    Seperti penutupan jalan di traffic light Harmoni, Jl. Merdeka Barat; Jl. Perwira, Jl. Merdeka Utara, Jl. Abdul Muis dan Jl. Merdeka Selatan, traffic light Sarinah.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro menegaskan, seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan tidak dibekali senjata api.

    Susatyo menyebut, peserta unjuk rasa yang dilaporkan sekitar 500 orang.

    “Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan,” ujarnya.

    Esti Utami, dari berbagai sumber

     

  • Operator Jaklingko Mikrotrans Berunjukrasa, Memprotes Skema Penghitungan Upah

    Operator Jaklingko Mikrotrans Berunjukrasa, Memprotes Skema Penghitungan Upah

    7cloud.asia – Operator Jaklingko Mikrotrans dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta menggelar unjukrasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024) pagi.

    Dalam unjukrasa itu, para operator Jaklingko menyinggung soal pimpinan Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dianggap tidak adil terhadapnya.

    “Hari ini kami ada di sini karena ketidakmampuan pimpinan Transjakarta dan Dishub yang semena-mena dan tidak adil,” demikian aspirasi yang tertulis dalam salah satu spanduk tuntutan yang digantung di pagar besi barikade polisi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat.

    Dilansir Kompas.com, ratusan operator Jaklingko Mikrotrans dan mantan pengemudi mikrolet se-DKI Jakarta memadati depan kantor Balai Kota.

    Peserta aksi itu umumnya mengenakan seragam biru khas Jaklingko. Mereka terlihat membawa sejumlah bendera kecil dari sejumlah perkumpulan operator Jaklingko Mikrotrans.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

    Beberapa operator Jaklingko Mikrotrans di antaranya adalah Kopamilet Jaya, Kolamas Jaya, Purimas Jaya, Komika Jaya, Komilet Jaya, dan Kojang Jaya.

    Sebagian besar massa pengunjukrasa duduk-duduk di dekat taman yang berada di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan. Adapun sisanya berdiri di dekat mobil orasi yang terparkir persis di depan Balai Kota.

    Imbas demonstrasi itu, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Balai Kota DKI Jakarta, macet dan tidak dapat dilalui kendaraan.

    Untuk diketahui, Mikrotrans menjadi salah satu varian armada Transjakarta yang ditransformasi Pemprov DKI Jakarta agar terkoneksi dengan transportasi publik lainnya sejak 2018.

    Dalam kesempatan itu, massa aksi menuntut agar mereka dapat bertemu langsung dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyuarakan kegelisahannya, salah satunya soal upah.

    “Gaji belum turun, bagaimana kita kerja bisa semangat,” ujar salah satu orator dari mobil komando.

    Baca: TransJakarta hapus rute Kampung Rambutan-Ragunan

    Sementara itu, perwakilan dari Komilet Jaya, Jhon Kenedy mengatakan, salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa yakni mengenai soal upah yang diterima para operator.

    Pasalnya, upah para operator tergantung pada perjalanan mengangkut penumpang atau target kilometer. Namun, kemacetan di Jakarta membuat target ini sering tidak tercapai.

    Dengan demikian, Jhon mengatakan, para massa aksi ini menuntut Pemprov DKI Jakarta membenahi mekanisme upah mereka.

    “Kita menyampaikan pada hari ini adalah yang paling urgent, kenapa sampai hari ini transportasi masih macet, ini adalah sebuah kelalaian dari Pemda yang langsung mengurus soal transportasi,” kata Jhon di lokasi.

    Menurut Jhon, kemacetan di Jakarta yang tidak terselesaikan hingga kini merupakan kelalaian dari pemerintah. Padahal, Jakarta macet atau tidak, semua sopir atau operator Jaklingko Mikrotrans ditargetkan untuk bisa mencapai 100 kilometer setiap harinya.

    Baca: Penumpang TransJakarta ditargetkan naik jadi 0 juta orang pada 2024

    Sementara target kilometer itu disebut tidak pernah tercapai yang berdampak pada gaji mereka yang tidak penuh bahkan di bawah upah minimun provinsi (UMP) Jakarta, yaitu di kisaran Rp 4,6 juta.

    “Terkait upah kita, saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak. Dan, keterlambatan juga sering dialami. Juga, kebutuhan (sehari-hari) sangat mendesak,” ucap Jhon.

    Unjukrasa ini dijadwalkan akan berlangsung mulai dari 08.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB.

    Sementara, Polres Jakarta Pusat mengerahkan 969 personel untuk mengawal jalannya aksi. Tim gabungan dari TNI dan Polri ini akan berjaga di sekitar Balai Kota DKI Jakarta.

    “(Dikerahkan) 969 personel. Jalan Medan Merdeka Selatan akan dialihkan apabila skala massa unjuk rasa meningkat,” ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi pada Selasa (30/7/2024) pagi.

    Sumber:Kompas.com