7cloud.asia – Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi mengatakan, uji materiil ketentuan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi memasuki episode kritis dan membahayakan.
Bukan lagi soal batas usia, kata Hendardi, uji materi batas usia capres dan cawapres ini dinilai tidak ditujukan untuk hak konstitusional warga tapi untuk kepentingan politik dinasti Jokowi.
Baca: Jokowi yakin Ganjar Pranowo bakal dilantik jadi presiden di 2024
Dalam pengujian ini pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia capres dan cawapres di pasal 169 huruf q UU Pemilu no. 7/2017 dimaknai dengan bahwa syarat usia capres 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota.
“Deretan permohonan uji materiil ini bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis yang dikutip Tempo pada Senin, (9/10/2023)
Baca: Kemungkinan duet Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto ada di tangan PDIP
Hendardi menduga, permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres itu kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Presiden Jokowi dan para pemujanya yang hendak mengusung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang usianya belum genap 40 tahun, sebagai bakal cawapres Prabowo.
Hendardi menambahkan, ada puluhan pakar hukum dan pegiat hukum dan konstitusi yang telah mengingatkan bahwa soal batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional.
Baca: Perjuangan caleg bermodal cekak untuk siasati politik biaya tinggi
Ia menegaskan, batas usia capres dan cawapres adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang tidak seharusnya diuji oleh MK.
“Berbagai putusan MK juga menyatakan hal yang sama. Tetapi, operasi politik pengusung dinasti Jokowi, hampir menggoyahkan MK untuk memenuhi hasrat kandidasi anak Presiden,” kata dia.
Baca: Anak muda di Pemilu 2024, ada yang warisi previlese ada yang berjuang dari bawah
Oleh karena itu, dia berharap semua elemen masyarakat harus mengingatkan dan mengawal MK, agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang dinilai menopang dinasti Jokowi.
Menurutnya, jika MK mengabulkan permohonan ini, artinya MK bukan hanya inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tetapi juga kehilangan integritas dan kenegarawanan.
Baca: Dari AHY hingga Kaesang, potret politik dinasti di Indonesia
“MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi, jika karena putusannya, Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres,” kata dia.
Menurutnya, ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua Presiden yang pernah menjabat.