ruangkota

Tag: UU Ketenagakerjaan

  • DPR Jadikan Putusan MK Sebagai Landasan Revisi UU Ketenagakerjaan

    DPR Jadikan Putusan MK Sebagai Landasan Revisi UU Ketenagakerjaan

    7cloud.asia – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penting untuk direvisi.

    Hal itu menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 168/PUU-XX1/2023 yang berdampak besar terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing hingga waktu istirahat.

    DPR, menurut Irma, pada prinsipnya merespon positif soal perlunya dibuat UU Ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari UU Cipta Kerja.

    Selain putusan MK, Politisi Partai NasDem itu menyebut alasan perlunya revisi UU Ketenagakerjaan adalah beleid ini belum pernah diperbaiki sejak awal terbit tahun 2003.

    Sehingga, UU Ketenagakerjaan perlu diubah untuk mengakomodasi berbagai perubahan dan perkembangan ketenagakerjaan.

    “Yang harus diperhatikan, tenaga kerja lokal wajib diutamakan dalam semua jenis jabatan, sedangkan tenaga kerja asing boleh diisi (ditempatkan) jika posisi tersebut tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan kepala BKD Setjen DPR, di Gedung DPR, Senin (24/2/2025).

    Baca: Ketidakpastian kerja meningkat, UU Cipta Kerja harus dievaluasi

    Ia menambahkan, tenaga kerja asing perlu mendapatkan perlindungan yang sama seperti tenaga kerja domestik, selebihnya tenaga kerja domestik harus diutamakan dalam posisi kerja mengacu pada RUU Ketenagakerjaan.

    Pemerintah juga perlu menjabarkan tenaga kerja outsourcing, sedangkan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diwajibkan maksimal 5 tahun.

    Tenaga kerja asing juga diwajibkan berbahasa Indonesia guna meminimalkan penggunaan bahasa asing.

    “Upah juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ada kecemburuan sosial. Dewan keupahan juga harus dihidupkan kembali.

    Sedangkan, PHK baru bisa dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari lembaga perindustrian yang bersifat mengikat,” tuturnya.

    Sebelumnya, pertimbangan putusan MK no.168/PUU-XX1/2023 merekomendasikan pembuat UU untuk membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

    Baca: MK kabulkan sebagian permohonan terkait UU Cipta Kerja

    Membacakan pertimbangan putusan, Hakim Konstitusi Prof Enny Nurbaningsih, menguraikan beberapa poin penting.

    Antara lain, secara faktual, materi/substansi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berulang kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke MK.

    Merujuk data pengujian UU di MK, sebagian materi/substansi UU 13/2003 telah 37 kali diuji konstitusionalitasnya.

    Diketahui, dalam putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023.

    MK menilai adanya kemungkinan perhimpitan norma antara Undang-Undang Nomro 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja.

    Hal ini terutama terkait dengan norma dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah (baik berupa pasal dan ayat) sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh pekerja/buruh.

    Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dihentikan/diakhiri, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan akan mudah terperosok dan kemudian terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan

  • Hari Buruh 2026: SINDIKASI Dorong Perlindungan untuk Pekerja Freelancer di UU Ketenagakerjaan yang Baru

    Hari Buruh 2026: SINDIKASI Dorong Perlindungan untuk Pekerja Freelancer di UU Ketenagakerjaan yang Baru

    7cloud.asia – Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) mendesak DPR RI agar segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau UU Ketenagakerjaan yang baru dengan perspektif pelindungan bagi pekerja.

    Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusan tentang gugatan UU Cipta Kerja, memerintahkan DPR RI dan pemerintah agar menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru paling lambat 31 Oktober 2026 atau dua tahun setelah putusan tersebut dibacakan.

    Namun, hingga hari ini atau enam bulan menjelang batas akhir, publik masih belum mengetahui kejelasan rumusan UU Ketenagakerjaan yang baru dari DPR RI.

    Untuk itu, Sindikasi mendesak agar UU Ketenagakerjaan yang baru harus mencerminkan keberpihakan dan pelindungan maksimal bagi kelompok pekerja rentan.

    “Jangan sampai hanya mendaur ulang pasal-pasal bermasalah dari Undang-Undang Cipta Kerja,” ungkap Ketua Umum SINDIKASI, Ikhsan Raharjo, dalam orasinya di peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

    Baca: Presiden Janji Hapus Sistem Outsourcing dari Sistem Ketenagakerjaan Indonesia

    Lebih lanjut, sebagai serikat pekerja yang menaungi pekerja media dan industri kreatif, SINDIKASI mendorong agar DPR dan pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pekerja rentan seperti pekerja lepas (freelancer).

    Selama ini pekerja freelancer cenderung diabaikan dalam paket regulasi perburuhan Indonesia.

    Selain itu, SINDIKASI juga menilai bahwa pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru harus disertai dengan komitmen negara untuk memastikan ruang demokratis bagi pekerja.

    Dalam kerangka itu, pemerintah mesti terbuka terhadap kritik masyarakat, termasuk dari aktivis dan pembela hak asasi manusia.

    Baca: UU Cipta Kerja Dinilai Menghidupkan Era Perbudakan Modern

    Sekretaris Jenderal SINDIKASI, Mia Rosmiati mengatakan, kebebasan berserikat dan berekspresi memang dijamin oleh Undang-Undang, namun dalam praktiknya, pekerja masih kerap mengalami intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    ”Bahkan, tidak jarang kritik yang disampaikan justru direspons dengan tindakan represif, sementara pekerja yang aktif berserikat kerap menghadapi mutasi sebagai bentuk tekanan,” terangnya

    Sejalan dengan dorongan tersebut, SINDIKASI akan menerbitkan kertas posisi berjudul “Melalui dan Melampaui Regulasi, Lawan Fleksploitasi: Desain Pengakuan dan Perlindungan bagi Pekerja Media dan Kreatif“.

    Kertas posisi ini memuat gagasan komprehensif dan demokratis terhadap pelindungan pekerja media dan industri kreatif melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.