Tag: vaksin

7cloud.asia – Sebanyak 46 wilayah di Indonesia mengalami kejadian luar biasa (KLB) campak. Campak merebak dari Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, hingga Sulawesi Selatan.

Sekitar 53 persen kasus campak menyerang anak usia 0 – 4 tahun. Di Sumenep, Jawa Timur, penyakit akibat infeksi Morbilivirus ini menyebabkan 20 anak meninggal dunia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan banyak orang tua enggan vaksinasi anak mereka—salah satunya karena takut potensi efek samping vaksin. Padahal, penularan campak melebihi Covid-19.

Satu pasien campak kira-kira bisa menulari 18 orang. Cara efektif mencegah penularan campak adalah melalui vaksinasi MR (campak dan rubella) atau MMR (campak, gondongan, dan rubella).

Sayangnya, cakupan imunisasi dosis kedua campak di Indonesia pada 2024 menurun, persentase anak yang menerima vaksin hanya 82,3 persen.

Indonesia membutuhkan cakupan vaksinasi 95 persen untuk membentuk kekebalan komunitas (herd immunity) dan memutus rantai penularan campak.

Baca: Pemerintah diminta memastikan akses vaksin di daerah rentan

Orang tua sebetulnya tidak perlu mengkhawatirkan efek samping vaksin secara berlebihan. Sebab, vaksin telah melalui uji ketat sehingga manfaatnya dalam mencegah penyakit jauh lebih besar dibandingkan risiko efek sampingnya.

Berikut tiga cara memahami manfaat dan risiko imunisasi:

Vaksin diuji belasan tahun
Jenis, frekuensi, maupun tingkat keparahan efek samping setiap vaksin memang bervariasi.

Vaksin campak yang digunakan dalam program imunisasi gratis nasional adalah vaksin MR.

Efek samping yang sering terjadi setelah vaksinasi MR, yaitu nyeri di area suntikan, demam ringan, dan ruam. Adapun efek samping yang jarang terjadi berupa nyeri sendi. Sementara itu, efek samping berat sangat jarang terjadi.

Komite Nasional Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas KIPI) pada 2024 menyatakan bahwa mayoritas efek samping vaksin yang dilaporkan di Indonesia tidak tergolong serius.

Baca: Efektifitas vaksin untuk mencegah penyebaran demam berdarah

Artinya, efek samping vaksin tidak mengancam jiwa, tidak memerlukan rawat inap, serta tidak menimbulkan kecacatan permanen ataupun kondisi medis berat seperti reaksi alergi anafilaksis.

Data soal jenis, frekuensi, dan tingkat keparahan efek samping vaksin tidak muncul begitu saja. Data tersebut diperoleh dari proses pengembangan maupun pengawasan vaksin yang ketat, sebelum dan sesudah dipasarkan.

Sebelum digunakan masyarakat, kandidat vaksin diuji berulang kali untuk memastikan efektivitas dan keamanannnya (tidak menimbulkan efek beracun).

Tahapannya mulai dari uji simulasi komputer in silico, uji laboratorium sel kultur in vitro, lalu uji coba in vivo pada hewan.

Setelah lulus tahapan tersebut, kandidat vaksin dapat diujikan pada manusia secara bertahap, mulai uji klinis fase I, II, hingga III. Uji klinis melibatkan ribuan hingga puluhan ribu orang.

Kandidat vaksin yang menimbulkan efek samping berat ataupun tidak manjur pada uji coba fase awal tidak dapat maju ke tahap berikutnya.

Baca: Perubahan iklim memicu penyebaran demam berdarah

Jika kemanjuran sebuah vaksin yang diuji lebih besar daripada risiko efek sampingnya, regulator seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat menyetujui penggunaan vaksin di masyarakat.

Studi terdahulu menyebutkan bahwa proses pengembangan awal vaksin hingga terbit izin edar membutuhkan waktu hingga 15 tahun.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut vaksin sebagai the most cost-effective public health intervention alias tindakan kesehatan masyarakat paling hemat biaya, tapi memberikan manfaat paling besar.

Sebab, vaksin ampuh dalam mencegah jutaan kematian setiap tahun. Vaksin juga mengurangi beban penyakit dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan perawatan ketika sakit.

Dua dosis vaksin MR efektif memberikan perlindungan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 97 persen dalam mencegah campak. Dosis pertama diberikan saat anak usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 18 bulan. Lalu, disusul vaksinasi tambahan saat anak masuk sekolah dasar.

Sebelum ada vaksin campak, tingkat kematian akibat penyakit ini diperkirakan 3–6 persen di negara berpendapatan rendah. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 10–30 persen di kawasan dengan gizi buruk, akses kesehatan rendah, ataupun wabah di populasi terisolasi.

Baca: Perubahan iklim mendorong penyebaran penyakit menular

Sementara setelah ada vaksin campak, angka kematian menurun secara signifikan hingga sekitar 0,1–1 persen di banyak negara.

Diawasi dengan ketat setelah beredar
Setelah lolos uji klinis dan diproduksi massal, sebuah produk vaksin tidak dilepas begitu saja. Vaksin dipantau secara ketat melalui uji klinis fase IV dan sistem pelaporan efek samping, untuk memastikan manfaat dan keamanan penggunaannya di masyarakat.

Jika menimbulkan efek samping, masyarakat dapat melaporkannya ke fasilitas kesehatan. Laporan kemudian ditindaklanjuti lewat investigasi Komnas KIPI.

Lewat sistem pemantauan ini, tiap dugaan efek samping akan dianalisis, apakah benar terkait vaksin atau disebabkan oleh faktor lain.

Jika terbukti karena vaksin, BPOM akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan peringatan, pembaruan informasi keamanan, hingga penyesuaian rekomendasi penggunaan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Imunisasi adalah tanggung jawab kita bersama
Vaksinasi campak dilakukan bukan hanya untuk melindungi anak, tapi juga diri sendiri dan masyarakat.

Lewat vaksinasi, kita membentuk kekebalan komunitas yang bisa memutus penularan dan membuat virus sulit menemukan inang baru.

Hal ini penting, terutama dalam melindungi kelompok rentan yang tidak bisa menerima vaksin, seperti orang dengan sistem kekebalan lemah dan punya kondisi medis tertentu, alergi berat terhadap komponen vaksin MR (seperti neomicin), ataupun ibu hamil.

Pada akhirnya, vaksinasi merupakan bentuk tanggung jawab moral kita dalam menjaga sesama.

Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Widya Norma Insani (Dosen Farmakoepidemiologi dan Farmakovigilans, Universitas Padjadjaran)

7cloud.asia – “Jangan vaksin campak, nanti anak kita autis. Lagian itu cuma akal-akalan bisnis farmasi biar makin untung.”

Kita mungkin pernah mendengar anggapan keliru mengenai vaksin campak tersebut di platform digital maupun secara langsung di masyarakat.

Menurut Kementerian Kesehatan dan sejumlah penelitian di berbagai negara, penyebaran informasi keliru mendorong banyak masyarakat antivaksin. Penolakan ini memicu kasus campak melonjak di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

Dalam dua bulan pertama tahun 2026 saja, ada 572 kasus campak dengan 8.224 suspek dan 4 kematian di Tanah Air. Tahun lalu, Kemenkes bahkan mencatat 11.094 kasus campak, 63.769 suspek (meningkat 147% dibanding tahun 2024), dan 69 kematian.

Anak usia di bawah satu tahun—mayoritas belum diimunisasi—adalah kelompok dengan kasus campak terbanyak (68%). Jumlah tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan kasus campak terbanyak kedua di dunia, setelah Yaman.

Di tengah masifnya kasus campak dan gerakan antivaksin, saya sebagai peneliti kebijakan kesehatan masyarakat menilai pemerintah perlu menggunakan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap imunisasi.

Hoaks dan COVID-19 bikin publik skeptis

Vaksinasi merupakan satu-satunya cara mencegah penularan campak yang kemampuan penyebarannya jauh melebihi COVID-19. Satu pasien campak bisa menulari 18 orang.

Informasi tersebut bisa dengan mudah kita temukan di laman lembaga kesehatan resmi (seperti Kemenkes dan WHO), jurnal ilmiah, ataupun media tepercaya.

Namun, bak pedang bermata dua, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses digital malah membuat masyarakat semakin rentan termakan hoaks soal keamanan vaksin campak.

Informasi yang berseliweran di media sosial berbalut isu konspirasi dan narasi menakutkan. Misalnya, vaksin memicu autisme, membahayakan kesehatan, mengandung chip, atau diproduksi untuk menguntungkan bisnis farmasi dan elite global. Tak satu pun dari cerita ini yang terbukti kebenarannya secara ilmiah.

Data UNICEF tahun 2023 menemukan bahwa kepercayaan publik global dan cakupan imunisasi campak menurun drastis, terutama selama pandemi COVID-19.

Selama 2019 – 2021, sebanyak 67 juta anak di dunia tidak mendapatkan vaksinasi karena keterbatasan akses selama pandemi. Akibatnya, jumlah kasus campak global pada 2022 melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Kondisi sosial – budaya yang mengekang

Kondisi sosial dan budaya di Indonesia juga turut mengurangi kepercayaan publik terhadap vaksin.

Ada anggapan bahwa imunisasi tidak diperlukan selama anak masih terlihat sehat, atau tidak lebih penting dibanding kebutuhan ekonomi harian. Anggapan tersebut banyak ditemukan dalam keluarga dengan tingkat pendidikan rendah.

Laporan UNICEF tahun 2025 menunjukkan bahwa norma sosial dan dinamika kekuasaan dalam keluarga Indonesia juga membatasi akses perempuan untuk mengimunisasi anak. Misalnya, suami lebih didengar dan pengurusan anak dibebankan kepada perempuan.

Penafsiran ajaran religius yang keliru

Di Indonesia, tidak sedikit orang lebih mempercayai opini tokoh masyarakat dan agama yang justru mengharamkan vaksinasi. Ini termasuk persepsi keliru, seperti “penyakit merupakan takdir Tuhan”, hingga kepercayaan yang bergantung pada dukun dan pengobatan tradisional.

Faktanya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan, bahkan menganjurkan imunisasi campak, demi menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.

Tanpa vaksinasi, campak justru berisiko memicu komplikasi sangat berbahaya, mulai dari kehilangan pendengaran, kebutaan, infeksi paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), penyakit saraf fatal (subacute sclerosing panencephalitis) hingga dehidrasi, yang dapat berujung ke kematian.

Kesehatan kelompok rentan pun bisa terancam, seperti ibu hamil dan kandungannya, anak yang belum divaksinasi, serta individu dengan kekebalan rendah (ODHIV, kekurangan gizi, atau leukemia).

Lakukan komunikasi sensitif budaya

Dengan dinamika masyarakat Indonesia, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi imunisasi yang sensitif terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat. Strategi vaksinasi harus responsif gender, sesuai kondisi dan melibatkan peran masyarakat setempat.

Pertama, berikan informasi yang mudah dipahami lewat edukasi transparan dan data yang terbuka.

Kader posyandu, misalnya, bisa menunjukkan perbandingan anak yang divaksinasi dan tidak. Kader tidak menutupi fakta bahwa imunisasi bisa menyebabkan efek samping ringan. Namun, dampak komplikasinya lebih berbahaya jika anak tidak divaksinasi.

“Ibu-ibu, bulan lalu di RT sebelah ada dua anak yang kena campak sampai harus dirawat karena sesak napas. Sementara, 50 anak yang ikut imunisasi di wilayah kita semuanya sehat. Hanya ada tiga anak yang sempat demam ringan, tapi langsung sembuh.”

Kedua, libatkan tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi lewat media sosial. Termasuk memantau dan menanggulangi informasi menyesatkan.

Ketiga, libatkan tokoh agama atau komunitas untuk menyampaikan pentingnya imunisasi.

Misal, tenaga kesehatan bisa bekerja sama dengan ustaz untuk menyampaikan edukasi lewat pengajian atau khotbah Jumat.

Pilihan lainnya adalah melibatkan komunitas dalam edukasi vaksinasi campak, seperti Rumah Ramah Rubella. Ini adalah komunitas khusus orang tua dengan anak terinfeksi TORCH (kumpulan penyakit infeksi bawaan yang menyerang ibu dan janin).

Keempat, sesuaikan waktu dan tempat pelayanan vaksinasi agar lebih bisa menjangkau para ibu.

Contohnya, layanan posyandu khusus vaksinasi campak bisa dibuka pada Sabtu sore hari. Atau mendirikan pos vaksinasi sementara dalam acara kegiatan pengajian dan PKK warga.

Kelima, buka sesi tanya-jawab dengan orang tua untuk memvalidasi kekhawatiran mereka dan mengedukasi informasi yang tepat.

Keenam, perkuat layanan vaksinasi secara merata ke kelompok rentan, mencakup anak yang tidak masuk sekolah formal (misalnya homeschooling), anak jalanan, anak dengan disabilitas, dan pekerja anak.

Keberhasilan imunisasi bergantung pada kemampuan pemerintah dan tenaga kesehatan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Namun, perlindungan ini sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menjaga anak, diri sendiri, dan masyarakat.

---

Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.