7cloud.asia – Kementerian Kesehatan berencana akan menerapkan vaksin Covid 19 berbayar mulai 1 Januari 2024.
Vaksin Covid-19 berbayar ini, akan diterapkan khususnya untuk masyarakat di luar kelompok berisiko dan lanjut usia.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya pemerintah menerapkan kebijakan vaksin Covid-19 berbayar.
Pasalnya, beberapa waktu belakangan ini kasus Covid-19 sedang meningkat, bahkan tercatat ada sejumlah kematian akibat kasus Covid-19.
Baca: Vaksin Covid-19 berbayar mulai diterapkan per 1 Januari 2024
Kurniasih mengakui, meski diatur batas terakhir vaksin Covid-19 gratis hingga 31 Desember 2023, namun pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan ini.
Setidaknya, papar Kurniasih, kebijakan menerapkan vaksin berbayar untuk Covid-19 bisa ditunda hingga waktu yang pas.
Karena saat ini kasus Covid-19 di Indonesia kembali naik termasuk karena adanya varian JN 1
Baca: Penyebaran Covid-19 terpantau di 21 Provinsi
Justru di akhir tahun 2023 ini ada peningkatan kasus Covid-19, ada 318 kasus baru dan 3 kematian.
“Sehingga pemberlakuan kebijakan ini dirasa kurang tepat waktunya,” papar Kurniasih melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Kurniasih menambahkan, Covid-19 adalah penyakit pandemi yang beralih menuju endemi. Persebaran penyakit ini masih ada dan nyata.
Baca: Kasus Covid-19 kembali meningkat, vaksinasi kudu diefektikan
Sementara dengan jumlah penduduk besar, amat mungkin masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapat cakupan vaksin.
“Jika masih dibebani anggaran vaksin Covid entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa,” terangnya.
Kurniasih berharap hadirnya vaksin anak bangsa benar-benar bisa membantu masyarakat dan justru tidak memberatkan dengan kebijakan berbayar.
Baca: Beragam vaksin untuk lansia
“Timing-nya tidak pas dan kemandirian obat dan alkes seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat dan mereka bangga menggunakan produk dalam negeri dalam dibebani karena negara hadir,” ucapnya.