ruangkota

Blog

  • Faksi-faksi di Palestina dan Hamas Bertemu untuk Bahas Gencatan Senjata

    Faksi-faksi di Palestina dan Hamas Bertemu untuk Bahas Gencatan Senjata

    7cloud.asia – Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas pada Sabtu (6/6/2026) mengumumkan dimulainya serangkaian pertemuan di Kairo, Mesir untuk membahas implementasi perjanjian gencatan senjata serta masa depan Jalur Gaza.

    Pertemuan yang dihadiri berbagai faksi Palestina dan para mediator itu diharapkan menghasilkan kesepakatan yang membawa perbaikan untuk masa depan Palestina.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kepada reporter bahwa pertemuan itu bertujuan menuntaskan berbagai kesepakatan yang telah dicapai pada gencatan senjata fase pertama.

    Hal ini termasuk penghentian “agresi dan eskalasi Israel, tindak pembunuhan, pembukaan kembali perlintasan, serta mengizinkan masuknya Komite Nasional.”

    Baca: Hamas Tegaskan Tidak Akan Mundur Sampai Berdirinya Negara Palestina Merdeka

    Menurut Qassem, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada pencarian pendekatan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak mengenai pelaksanaan gencatan senjata fase kedua.

    Hal ini, baik yang melibatkan masuknya pasukan internasional maupun komite teknokratik Gaza ke wilayah kantong tersebut ataupun penanganan masalah senjata Palestina.

    Dia menegaskan bahwa Hamas mengutamakan kepentingan rakyat Palestina dan berupaya “menghilangkan segala dalih bagi Israel untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza.”

    Delegasi Hamas yang diketuai oleh pemimpinnya di Gaza, Khalil al-Hayya, bersama perwakilan dari sejumlah faksi Palestina lainnya, tiba di Kairo pada Jumat (5/6/2026) untuk menghadiri pembicaraan yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari.

    Baca: Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata

    Perkembangan itu terjadi di tengah melemahnya gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel yang disepakati pada Oktober 2025.

    Namun ketentuan-ketentuan utama dalam gencatan senjata tersebut, termasuk pelucutan senjata dan pembangunan kembali hingga kini belum dilaksanakan.

    Fase pertama gencatan senjata mencakup pertukaran tahanan dan tawanan, masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza serta penarikan pasukan Israel dari sejumlah wilayah.

    Amerika Serikat (AS) pada pertengahan Januari lalu telah mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata.

    Tahap tersebut meliputi penarikan penuh militer Israel, pelucutan senjata Hamas, pelaksanaan pembangunan kembali serta pembentukan badan pemerintahan transisi di Jalur Gaza.

    Sumber: Antaranews.com/Xinhua

  • Pemprov DKI Jakarta dan BMKG Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara

    Pemprov DKI Jakarta dan BMKG Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah menyiapkan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) kualitas udara.

    Dilansir laman resmi Pemprov DKI Jakarta, sistem peringatan dini kualitas udara ini untuk membantu melindungi kesehatan warga yang diakibatkan polusi udara di Jakarta.

    Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui prakiraan kondisi kualitas udara di Jakarta hingga tiga hari ke depan sehingga dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal.

    Sistem prakiraan tersebut dikembangkan BMKG melalui teknologi pemodelan kualitas udara berbasis spasial bernama SILAM Urban.

    Teknologi ini mampu memetakan kondisi polusi udara secara rinci hingga radius satu kilometer dengan cakupan seluruh 44 kecamatan di Jakarta.

    Baca: Tekan Polusi Udara, Kawasan Rendah Emisi di Jakarta Akan terus Diperluas

    Koordinator Sub Bidang Informatif Gas Rumah Kaca BMKG, Albert C Nahas mengatakan, SILAM Urban dikembangkan menggunakan data inventori emisi lokal, mulai dari emisi sektoral hingga emisi polutan.

    Dengan dukungan data tersebut, sistem dapat menghasilkan prakiraan kualitas udara yang lebih akurat dan spesifik untuk wilayah Jakarta.

    Informasi yang dihasilkan mencakup enam jenis polutan utama, termasuk PM2.5. Melalui SILAM Urban, masyarakat dapat melihat peta kualitas udara per kecamatan di Jakarta, tren ISPU hingga tiga hari ke depan, kondisi meteorologi,

    “Warga juga dapat memantau peringkat kecamatan berdasarkan kualitas udara, hingga grafik konsentrasi polutan yang memudahkan pemantauan kualitas udara sehari-hari,” ujar Albert, Jumat (5/6/2026).

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, pengembangan EWS kualitas udara merupakan bagian dari langkah strategis Pemprov DKI untuk memperkuat upaya pencegahan polusi udara sekaligus meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat.

    Baca: Buruknya Polusi Udara Adalah Cermin Kegagalan Pemerintah Mengelola Lingkungan

    Menurut Dudi, sistem tersebut akan menjadi instrumen penting dalam upaya mitigasi. Dengan mengetahui potensi kondisi kualitas udara beberapa hari sebelumnya, pemerintah dapat menyiapkan langkah penanganan yang diperlukan.

    Di sisi lain masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan aktivitas dan melakukan perlindungan diri sejak dini.

    “Dengan mengetahui potensi kondisi kualitas udara beberapa hari ke depan, pemerintah dapat memperkuat langkah mitigasi yang diperlukan, sementara masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan aktivitas dan melakukan langkah perlindungan diri sejak dini,” jelas Dudi.

    Ia menambahkan, informasi prakiraan kualitas udara akan sangat bermanfaat bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.

    Menurutnya, warga dapat mengambil langkah antisipatif, seperti menggunakan masker atau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara diperkirakan memburuk.

    “Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan BMKG ini diharapkan menghadirkan sistem informasi kualitas udara yang lebih akurat, prediktif, dan mudah diakses masyarakat, sehingga warga memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap risiko polusi udara,” tandas Dudi.

  • Perjuangkan Kesetaraan, Kepala LLDIKTI Wilayah III Minta Jalur Mandiri PTN Dikajiulang

    Perjuangkan Kesetaraan, Kepala LLDIKTI Wilayah III Minta Jalur Mandiri PTN Dikajiulang

    7cloud.asia – Tren penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Jakarta mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

    Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah masih panjang dan beririsannya jadwal penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya pada jalur mandiri PTN.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR di Ruang Rapat Komisi X DPR, Kamis (4/6/2026).

    “Ini sering menjadi keluhan teman-teman PTS. Calon mahasiswa sudah mengikuti seleksi di PTS, tetapi masih mencoba di berbagai PTN melalui jalur mandiri, maka kemungkinan untuk meninggalkan PTS akan semakin besar,” ujar Kepala LLDIKTI Wilayah III, Henri Tambunan,

    Henri menjelaskan bahwa kondisi tersebut berdampak pada tingkat okupansi mahasiswa di PTS yang belum sebanding dengan daya tampung yang tersedia.

    Menanggapi paparan ini, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menyatakan bahwa pernyataan Kepala LLDIKTI Wilayah III menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi yang saat ini dihadapi oleh perguruan tinggi swasta.

    Baca: Jalur Mandiri PTN Persempit Ruang Bagi PTS

    Pernyataan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan yang ditunjukkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III terhadap keberlangsungan PTS.

    Handi mengatakan, penurunan jumlah mahasiswa baru yang terjadi menjadi tantangan bagi PTS dalam beberapa tahun terakhir.

    Menurutnya, sebagian besar PTS tengah mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru antara 20 hingga 30 persen, bahkan terdapat sejumlah kampus yang tidak lagi menerima mahasiswa baru.

    Handi menjelaskan bahwa penurunan jumlah mahasiswa secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan PTS karena sekitar 95 persen pendapatan perguruan tinggi swasta masih bergantung pada uang kuliah mahasiswa.

    Akibatnya, beban operasional kampus menjadi semakin berat dan berpotensi mempengaruhi peningkatan kualitas maupun keberlangsungan institusi pendidikan tersebut.

    Karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang.

    Baca: Kebijakan PTN-BH Jadi Akar Masalah di Pendidikan Tinggi

    Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan pengaturan terhadap jumlah dan rentang waktu penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi PTS.

    Lebih lanjut, Handi menilai pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap keberadaan perguruan tinggi swasta.

    Ia menegaskan bahwa PTS bukan sekadar pelengkap dalam sistem pendidikan tinggi nasional, melainkan bagian penting dari ekosistem pendidikan yang selama ini berkontribusi besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

    Menurutnya, dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan data pendidikan tinggi nasional, lebih dari 54 persen mahasiswa Indonesia saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.

    Oleh sebab itu, perhatian dan dukungan pemerintah tidak seharusnya hanya terfokus pada perguruan tinggi negeri.

    Baca: Dampak Negatif Kebijakan PTN-BH

    “Kami mengapresiasi dukungan LLDikti Wilayah III terhadap keberadaan PTS. Kami berharap tercipta kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh penyelenggara pendidikan tinggi, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas,” ujar Handi.

    Ia juga berharap LLDIKTI Wilayah III dapat terus memainkan peran strategisnya sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi di Jakarta melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan.

    Sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi di wilayah Jakarta, kami berharap LLDikti Wilayah III, terus memainkan perannya sebagai fasilitator mutu pendidikan tinggi di Jakarta

    “Ini bisa dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terwujudnya pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, dan berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.

  • Cuaca Hari Ini: Mayoritas Kota Cerah dan Berawan, tetapi Masih Ada Potensi Hujan di Beberapa Kota

    Cuaca Hari Ini: Mayoritas Kota Cerah dan Berawan, tetapi Masih Ada Potensi Hujan di Beberapa Kota

    7cloud.asia – Musim kemarau tengah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga hujan disertai petir di sejumlah kota pada Senin (08/06/2026).

    Melalui akun youtube Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan intensitas ringan berpeluang mengguyur Kota Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya.

    Selain itu, Kota Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Nabire dan Merauke juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan hujan disertai petir berpotensi melanda Kota Padang, Tanjung Pinang dan Palembang.  

    Tak hanya hujan, sejumlah wilayah juga berpotensi dilanda angin kencang dengan kecepatan maksimum 25 knot di wilayah Banten, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan.

  • Berita Terpopuler Pekan Ini: Fitur Traktir Kopi hingga Desakan untuk Hentikan Penggunaan Energi Fosil

    Berita Terpopuler Pekan Ini: Fitur Traktir Kopi hingga Desakan untuk Hentikan Penggunaan Energi Fosil

    7cloud.asia – Artikel mengenai fitur Traktir Kopi yang dirilis 7cloud.asia untuk mendukung jurnalisme yang berpihak pada lingkungan menjadi berita yang paling banyak dibaca atau berita terpopuler pekan ini.

    Artikel ini menjadi berita terpopuler bersama sejumlah artikel terkait isu sosial budaya seperti kebijakan pembatasan tembakau dan dugaan korupsi program MBG

    Artikel terkait isu lingkungan yaitu desakan pengurus WALHI region Jawa untuk menghentikan penggunaan energi fosil juga masuk dalam daftar berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia

    Berikut lima berita terpopuler pekan ini di 7cloud.asia:

    1. Fitur Traktir Kopi di 7cloud.asia
    Ruangkota.com terus berinovasi untuk menjaga keberlanjutan pemberitaan. Salah satu inovasi terbaru yang dihadirkan adalah fitur “Traktir Kopi”

    Lewat fitur “Traktir Kopi”, pembaca setia 7cloud.asia dapat memberikan dukungan langsung bagi kerja jurnalistik 7cloud.asia yang berpihak pada kelompok rentan dan lingkungan.

    Ruangkota.com berkomitmen menghadirkan berita terkait isu lingkungan dan masalah sosial perkotaan dengan menyajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Kontroversi penambahan layer cukai rokok
    Rencana pemerintah menambah layer cukai rokok yang mulai berlaku pada Juni 2026 mendapat penolakan dari pegiat pengendalian tembakau.

    Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi rokok dan justru berpotensi memperluas kecanduan di masyarakat.

    Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi, menilai penambahan layer cukai akan mendorong fenomena downtrading, yakni peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah.

    Dampaknya, harga rokok semakin bervariasi di pasaran dan pengawasan pemerintah menjadi semakin sulit.

    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Pergantian Kepala BGN dinilai takkan selesaikan masalah
    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana tidak serta merta menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Rabu (3/6/2026) ICW menegaskan, masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola.

    Masalah mendasar MBG adalah bahwa kebijakan ini dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Mencopot Kepala BGN, terlebih lagi menggantinya dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam pilpres tidak akan menyelesaikan masalah MBG,“ ujar Anggota Divisi Advokasi ICW, Seira Tamara.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Wakil SEPETA Bawa Agenda Kerja Layak di Ekonomi Platform ke Sidang ILO
    Isu kerja layak di ekonomi platform menjadi salah satu agenda paling penting dalam Sidang ILO tahun ini karena memasuki pembahasan lanjutan untuk mendorong lahirnya standar internasional perlindungan pekerja platform digital.

    Kehadiran SEPETA di pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan sekadar hadir, bukan sekadar perjalanan atau safari politik.

    Kehadiran SEPETA membawa amanat jutaan driver online, kurir paket, dan pekerja platform yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, eksploitasi, dan penindasan sistem platform digital.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. WALHI region Jawa tolak perpanjangan energi fosil
    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Regional Jawa dalam dokumen kertas kebijakan (policy brief) mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk segera menjalankan transisi energi berkeadilan.

    Terdiri dari WALHI Jawa Timur, WALHI Yogyakarta, WALHI Jawa Tengah, dan WALHI Jakarta, WALHI regional Jawa menyebutkan, PLTU yang telah berusia tua harus dipensiunkan.

    Sudah saatnya PLTU energi fosil tersebut digantikan dengan energi terbarukan yang tidak merusak lingkungan, tidak merampas ruang hidup masyarakat, serta tidak semata berorientasi pada profit.

    WALHI menegaskan bahwa energi merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara secara adil dan berkelanjutan.

    Baca berita selengkapnya di sini

     

  • DPR: Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera Jangan Lagi Hanya Berorientasi Proyek

    DPR: Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera Jangan Lagi Hanya Berorientasi Proyek

    7cloud.asia – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana membangun konektivitas jalur kereta api yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

    Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel kereta terintegrasi di Pulau Sumatera.

    Menurut Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

    Namun, dia menegaskan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatera saat ini.

    Rivqy mendukung penuh visi Presiden untuk menghadirkan konektivitas rel yang terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Namun pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada panjang jalur yang dibangun.

    “Yang lebih penting adalah memastikan jalur yang sudah ada berfungsi optimal, cepat, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar politisi PKB itu dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

    Rivqy juga menyoroti bahwa hingga saat ini sejumlah layanan kereta api di Sumatra masih menghadapi tantangan efisiensi dan kecepatan perjalanan.

    Bahkan pada beberapa lintas, termasuk koridor Lampung–Palembang, pemanfaatannya dinilai belum optimal dan masih membutuhkan peningkatan kapasitas maupun kualitas layanan.

    Jangan sampai, ujarnya,”kita berbicara membangun ribuan kilometer rel baru, sementara pada beberapa jalur eksisting kereta masih bergerak relatif lambat dan utilisasinya belum maksimal.

    “Koridor Lampung-Palembang atau Palembang-Lubuk Linggau misalnya masih membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi tulang punggung mobilitas penumpang dan distribusi barang,” tegasnya.

    Selain itu, Gus Rivqy juga mengingatkan bahwa jaringan perkeretaapian Sumatra selama ini masih didominasi oleh angkutan barang, khususnya komoditas tambang dan logistik tertentu.

    Karena itu, perencanaan rel lintas Sumatra harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan angkutan barang dan pelayanan penumpang.

    “Ke depan, rel Sumatra jangan hanya dipersepsikan sebagai jalur pengangkutan tambang atau komoditas. Kita ingin hadirnya jaringan kereta yang juga memperkuat mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi daerah, mendukung pariwisata, serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru,” katanya.

    Rivqy menegaskan pembangunan jaringan rel lintas Sumatra harus disinergikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya.

    Menurutnya, keberadaan jalan tol Trans Sumatra yang hingga kini juga belum sepenuhnya optimal dari sisi konektivitas dan utilisasi menjadi pelajaran penting agar pembangunan rel dilakukan dengan kajian yang matang.

    “Karena itu, pembangunan rel lintas Sumatra harus benar-benar didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi, proyeksi permintaan yang kuat, serta kemampuan pembiayaan yang terukur agar tidak menjadi proyek yang besar di atas kertas tetapi minim manfaat di lapangan,” jelasnya.

    Rivqy mendorong KAI bersama pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas, dimulai dari optimalisasi jalur eksisting, peningkatan kecepatan perjalanan, pembangunan jalur penghubung yang paling mendesak secara ekonomi, hingga pengembangan konektivitas penuh Banda Aceh–Bandar Lampung secara bertahap.

    “Visi besar harus disambut dengan langkah yang realistis. Kita ingin rel lintas Sumatra menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, bukan semata-mata dari panjang rel yang berhasil dibangun,” pungkasnya.

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Krisis Iklim Mengancam Masa Depan Generasi Mendatang

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Krisis Iklim Mengancam Masa Depan Generasi Mendatang

    7cloud.asia – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar aksi damai di sela gelaran car free day, Minggu (7/6/2026) di Kawasan Dukuh Atas Jakarta.

    Dalam aksiya, aktivis lingkungan Walhi membawa spanduk yang mengingatkan ancaman krisis iklim terhadap masa depan bangsa. Spanduk bertuliskan “Pulihkan Indonesia“ pun dibentangkan untuk mencuri peserta CFD.

    Dalam pernyataannya, WALHI menyebut peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 berlangsung di tengah realitas krisis iklim terus memburuk.

    Banjir rob menggerus kawasan pesisir, memaksa banyak warga kehilangan ruang hidupnya sedikit demi sedikit. Cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan memukul petani serta nelayan yang bergantung pada pola musim yang kini kacau.

    Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi, Patria Rizky Ananda mengatakan, perayaan tahunan ini justru menegaskan kondisi yang kontras, dirayakan di tengah situasi krisis yang tidak terselesaikan terutama oleh negara.

    Dia mengingatkan, krisis iklim yang saat ini terjadi adalah akibat langsung dari cara manusia mengelola lingkungan. Pola pembangunan yang terus bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam, secara tidak langsung telah melemahkan daya dukung ekosistem.

    Baca: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Solusi Iklim Membutuhkan Perubahan Struktural

    Hutan dibuka, ujarnya, pesisir direklamasi, dan ruang hidup dikonversi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi terakumulasi menjadi beban ekologis yang diwariskan.

    “Inilah inti persoalan hak antar generasi, generasi sekarang mengonsumsi sumber daya secara berlebihan, sementara generasi mendatang dipaksa menanggung kerusakannya,” jelas Patria.

    WALHI menghimpun data yang menunjukkan bahwa semua kebijakan tersebut tengah menjadi ancaman serius bagi lingkungan.

    Sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia diproyeksikan berpotensi tenggelam pada tahun 2050, mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk di wilayah pesisir rendah.

    Di sektor pangan, perubahan iklim diperkirakan menurunkan produksi beras sebesar 6 persen dan jagung hingga 14 persen, mengancam ketahanan pangan nasional.

    Baca: Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Upaya Kota-kota di Dunia Hadapi Panas Ekstrem

    Sementara itu, lebih dari 34 persen populasi Indonesia diproyeksikan mengalami kelangkaan air pada tahun yang sama.

    Risiko kesehatan juga meningkat, dengan ancaman malnutrisi serta penyakit seperti diare dan malaria akibat perubahan ekosistem dan cuaca ekstrem. Semua ini akan paling dirasakan oleh generasi muda dan anak-anak yang hidup lebih lama di tengah krisis.

    “Situasi ini mencerminkan ketidakadilan lintas generasi yang nyata. Generasi hari ini masih memiliki kesempatan mengakses sumber daya, sementara generasi mendatang menghadapi degradasi yang jauh lebih parah,” tegas Patria..

    Dia menambahkan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi semakin sulit dipenuhi. Bukan hanya soal kualitas udara atau air, tetapi juga hak atas masa depan yang layak: pekerjaan, pangan, kesehatan, dan keamanan dari bencana

    Ironisnya, banyak pendekatan yang diklaim sebagai solusi justru memperdalam krisis. Proyek-proyek dengan label hijau berskala besar tetap merusak hutan, mengubah bentang alam, dan memicu konflik ruang hidup sebagai contoh proyek hilirisasi nikel untuk transisi energi.

    Baca: Melindungi Warga Miskin dari Panas Perkotaan

    Pendekatan terus mempertahankan pola lama dengan kemasan baru. Transisi yang tidak adil hanya akan mempercepat penumpukan utang ekologis yang harus dibayar oleh generasi berikutnya.

    Karena itu, kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hak antar generasi. Setiap keputusan hari ini harus dilihat dampaknya terhadap mereka yang belum lahir. Generasi muda bukan hanya penerus, tetapi pemilik hak atas bumi yang sama.

    Hari Lingkungan Hidup seharusnya menjadi titik refleksi sekaligus peringatan keras. Krisis yang terjadi saat ini adalah warisan yang sedang dibentuk.

    Jika tidak segera berubah, dalam hal ini kebijakan, maka kita terus menimbun utang ekologis yang akan diwariskan secara tidak adil.

    “Dan ketika saat itu tiba, generasi mendatanglah yang akan membayar harga paling mahal dari keputusan yang tidak pernah mereka buat,” tutup Patria.

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Walhi Gorontalo Soroti Kondisi Kritis DAS Danau Limboto

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Walhi Gorontalo Soroti Kondisi Kritis DAS Danau Limboto

    7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Gorontalo memanfaatkan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 untuk menyoroti kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto dan dampaknya terhadap keberlanjutan Danau Limboto.

    Direktur Eksekutif Daerah Walhi Gorontalo, Defri Sofyan mengatakan, pihaknya menggelar aksi simbolik di Danau Limboto untuk mengingatkan pentingnya perlindungan kawasan hulu yang berperan menjaga fungsi ekologis danau tersebut.

    “Danau Limboto saat ini sedang berada dalam kondisi kritis dan ancaman terbesarnya datang dari wilayah hulu,” kata Defri dikutip Antaranews.com, Sabtu (6/6/2026)

    Menurutnya, berbagai aktivitas pemanfaatan lahan di kawasan hulu perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi fungsi daerah tangkapan air yang terhubung dengan Danau Limboto.

    Baca: Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Upaya Kota-kota di Dunia Hadapi Panas Ekstrem

    Berdasarkan kajian spasial yang dilakukan Walhi, terdapat area konsesi perusahaan biomassa yang berada di wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone.

    Walhi menilai kawasan tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga siklus hidrologi dan mengurangi risiko bencana ekologis.

    Mengutip data Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Defri menyebut laju sedimentasi Danau Limboto mencapai sekitar 5.300 ton per tahun. Sedimentasi tersebut berasal dari sejumlah sungai yang bermuara ke danau Limboto.

    Baca: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Solusi Iklim Membutuhkan Perubahan Struktural

    Pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Gorontalo meminta pemerintah memperkuat perlindungan ekosistem penting, mengevaluasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan.

    Pemerintah juga diminta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

    Aksi yang digelar di Danau Limboto itu diisi dengan pembentangan spanduk, pembacaan puisi, orasi, serta penyampaian pesan lingkungan terkait perlindungan kawasan hulu dan upaya mitigasi krisis iklim.

  • Pemprov DKI Siapkan Insentif Pajak untuk Sektor Horeka yang Aktif Memilah Sampah

    Pemprov DKI Siapkan Insentif Pajak untuk Sektor Horeka yang Aktif Memilah Sampah

    7cloud.asia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyelenggarakan kompetisi gerakan memilah sampah untuk sektor industri hotel, restoran, dan kafe (Horeka).

    Untuk mendorong gerakan memilah sampah di sektor horeka ini, Pemprov DKI akan menyiapkan insentif pajak bagi pemenang kompetisi tersebut.

    “Tadi saya menyampaikan, Pemerintah DKI Jakarta akan melombakan hal ini karena masyarakat kita itu kan paling senang untuk dilombakan. Yang terbaik, juara hadiahnya insentif pajak,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (7/6/2026).

    Dilansir beritajakarta.id, kompetisi gerakan memilah sampah ini digelar untuk memacu semangat seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor industri dalam mengelola sampah yang dihasilkan.

    Pramono berharap, gerakan memilah sampah akan semakin masif dilakukan oleh masyarakat Jakarta sehingga dampak positifnya dapat langsung dirasakan, seperti penurunan polusi dan volume sampah.

    “Dan kami akan lombakan untuk itu supaya ini menjadi gerakan yang masif, yang memberikan dampak manfaat bagi masyarakat,” kata dia.

    Baca: Mulai Agustus TPST Bantargebang Hanya Terima Sampah Residu

    Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam mengelola sampah. Karena itu, ia ingin gerakan pilah sampah ini tidak hanya menjadi gerakan musiman, melainkan menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat.

    Pramono ingin gerakan memilah sampah ini benar-benar menjadi budaya, bukan menjadi gerakan yang hanya musiman karena adanya Ingub.

    “Tetapi sudah menjadi gerakan kebersamaan yang ada di masyarakat seluruh lapisan, mulai dari horeka (hotel, restoran, kafe) sampai dengan masyarakat terbawah,” ucap Pramono.

    Pemprov DKI Jakarta memang terus menggencarkan gerakan memilah sampah. Edukasi memilah sampah dilakukan hingga wilayah kelurahan dan juga memanfaatkan event car free day.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin mengatakan, momentum car free day menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

    “Kami memanfaatkan kegiatan HBKB sebagai ruang edukasi publik untuk mendorong masyarakat membiasakan pilah sampah sejak dari sumbernya,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

    Baca: Pemprov DKI Jakarta Wajibkan Warga Memilah Sampah Rumah Tangga Menjadi Empat Kategori

    Dalam kegiatan tersebut, DLH DKI Jakarta akan menyiapkan tempat sampah pilah di sejumlah titik strategis, termasuk area tenant, titik kumpul pengunjung, dan fasilitas pendukung lainnya.

    Setiap wadah sampah akan dilengkapi penanda sesuai jenis sampah guna memudahkan masyarakat melakukan pemilahan.

    “Melalui penyediaan fasilitas dan kampanye langsung di lapangan, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik semakin meningkat,” katanya.

    Selain itu, DLH DKI Jakarta juga akan menghadirkan booth edukasi yang menampilkan informasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya penerapan prinsip pengurangan sampah dari sumber.

    “Berbagai media kampanye, seperti spanduk edukasi dan materi sosialisasi lainnya, akan digunakan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas,” ucapnya.

  • Studi: Rutin Memasak Berkaitan dengan Penurunan Risiko Demensia pada Lansia

    7cloud.asia – Memasak ternyata berdampak bagus terhadap kesehatan mental, terutama jika hal ini dilakukan pada mereka yang berusia lanjut atau lansia.

    Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology & Community Health baru-baru ini, menemukan bahwa aktivitas memasak seminggu sekali dapat menurunkan risiko demensia pada lansia.

    Peneliti menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa memasak di rumah dapat menjadi salah satu aktivitas sederhana yang mendukung kesehatan otak pada usia lanjut, selain memberikan manfaat dari sisi pola makan dan interaksi sosial.

    Dilansir laman Eating Well,, penelitian tersebut menganalisisi data lebih dari 10.000 warga Jepang berusia 65 tahun ke atas yang diikuti selama sekitar enam tahun dalam proyek Japan Gerontological Evaluation Study (JAGES).

    Para periset meneliti hubungan antara frekuensi memasak, kemampuan memasak, dan kejadian demensia pada peserta. Frekuensi memasak diukur berdasarkan seberapa sering peserta menyiapkan makanan sendiri, tidak termasuk makanan siap saji.

    Baca: Indonesia Masuki Fase Aging Population, Pemerintah Diminta Siapkan Sistem Perawatan untuk Lansia

    Selain itu, peneliti juga menilai keterampilan memasak melalui sejumlah kemampuan dasar, seperti mengupas buah, merebus sayuran, dan memanggang ikan.

    Selama masa pemantauan, peneliti menemukan bahwa peserta yang memasak setidaknya sekali dalam seminggu memiliki risiko mengalami demensia sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang memasak kurang dari sekali dalam seminggu.

    Hubungan tersebut tetap terlihat setelah peneliti memperhitungkan berbagai faktor lain, seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan kondisi kesehatan awal peserta.

    Penelitian juga menemukan bahwa manfaat terbesar terlihat pada peserta dengan kemampuan memasak yang masih rendah.

    Pada kelompok ini, kebiasaan memasak setidaknya sekali seminggu menurunkan risiko demensia hingga 70 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang jarang memasak.

    Baca: Indonesia Masuki Fase Aging Population, Ini Tantangannya

    Menurut peneliti, memasak merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai fungsi sekaligus, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, aktivitas fisik, hingga interaksi sosial.

    Kombinasi aktivitas tersebut diduga membantu menjaga fungsi otak tetap aktif seiring bertambahnya usia.

    Sementara itu, peserta yang telah memiliki keterampilan memasak tinggi sejak awal penelitian memang menunjukkan risiko demensia yang lebih rendah.

    Namun, peningkatan frekuensi memasak tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan pada kelompok tersebut.

    Meski demikian, peneliti mengingatkan bahwa studi ini bersifat observasional sehingga belum dapat membuktikan hubungan sebab akibat.

    Selain itu, penelitian dilakukan pada populasi lansia di Jepang sehingga hasilnya belum tentu berlaku sama di negara lain dengan pola makan dan kebiasaan memasak yang berbeda.