{"id":10,"date":"2026-07-30T00:13:26","date_gmt":"2026-07-30T00:13:26","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10"},"modified":"2026-07-30T00:13:26","modified_gmt":"2026-07-30T00:13:26","slug":"greenpeace-menangkan-sengketa-informasi-terkait-pencabutan-iup-4-perusahaan-di-raja-ampat-sebuah-kemenangan-bagi-pelestarian-lingkungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10","title":{"rendered":"Greenpeace Menangkan Sengketa Informasi Terkait Pencabutan IUP 4 Perusahaan di Raja Ampat: Sebuah Kemenangan Bagi Pelestarian Lingkungan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Greenpeace Indonesia memenangkan gugatan sengketa informasi publik atas Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM terkait dokumen pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat.<\/p>\n

Permohonan informasi yang diajukan Greenpeace Indonesia meliputi status terkini perizinan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut pemerintah, keberadaan surat keputusan (SK) pencabutan terhadap keempat IUP tersebut.<\/p>\n

Terakhir, informasi detail mengenai tahapan pencabutan IUP yang berada di bawah kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/BKPM.<\/p>\n

Keputusan ini diambil pada 10 Juni 2026, di mana majelis komisioner memutuskan bahwa dokumen pencabutan izin beserta detail tahapannya adalah informasi yang terbuka untuk publik.<\/p>\n

Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.<\/p>\n

Majelis menyatakan informasi yang dimohonkan terkait pencabutan IUP empat perusahaan tersebut, termasuk status perizinan, surat pencabutan resmi, dan informasi detail tahapan pencabutan IUP, merupakan informasi terbuka sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan.<\/p>\n

Baca: PT Gag Nikel Kembali Beroperasi, Raja Ampat Belum Sepenuhnya Aman dari Ancaman Tambang Nikel<\/a><\/p>\n

Majelis juga memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon dengan terlebih dahulu menghitamkan atau mengaburkan bagian yang termasuk informasi yang dikecualikan, seperti data pribadi dan informasi perusahaan yang bersifat rahasia.<\/p>\n

Ketua Majelis Komisioner Syawaludin menegaskan bahwa para pihak masih memiliki hak hukum setelah putusan dibacakan.<\/p>\n

“Demikian putusan sudah dibacakan, dan kembali kami sampaikan bahwa para pihak pemohon dan termohon masih memiliki hak untuk melakukan upaya keberatan dalam 14 hari kerja sejak putusan ini diterima,” jelas Syawaludin dikutip dari laman resmi KIP.<\/p>\n

Dilansir dari laman resmi Greenpeace Indonesia, Putusan Komisi Informasi Pusat ini menjadi titik balik bagi perlindungan kawasan konservasi Raja Ampat.<\/p>\n

Dengan terbukanya dokumen pencabutan IUP tersebut, publik kini memiliki dasar hukum untuk memverifikasi keabsahan penutupan tambang.<\/p>\n

Hal ini mencegah celah hukum izin diterbitkan kembali secara diam-diam sekaligus membuka jalan bagi pemulihan ekosistem.<\/p>\n

Baca: Enam Poin Temuan Greenpeace Terkait Tambang Nikel di Raja Ampat<\/a><\/p>\n

Transparansi ini secara spesifik memberikan tiga dampak besar bagi masa depan Raja Ampat:<\/p>\n

Jaminan Perlindungan Permanen:<\/strong>
Membuka detail tahapan pencabutan izin membuktikan keseriusan pemerintah dalam menghentikan ancaman kerusakan lingkungan dan penambangan nikel ilegal.<\/p>\n

Ruang Pengawasan Publik:<\/strong>
Salinan Surat Keputusan (SK) resmi memungkinkan masyarakat adat dan organisasi lingkungan untuk mengawal proses pemulihan (reklamasi) wilayah pesisir dari dampak destruktif.<\/p>\n

Preseden Keterbukaan Data Lingkungan:<\/strong>
Menutup celah perusahaan atau pemerintah menyembunyikan dokumen investasi yang berpotensi merusak wilayah ekologis sensitif.<\/p>\n

Dokumen resmi tersebut juga menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk memantau apakah wilayah bekas konsesi benar-benar telah dikembalikan fungsinya atau masih berpotensi disalahgunakan oleh industri ekstraktif.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Greenpeace Indonesia memenangkan gugatan sengketa informasi publik atas Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM terkait dokumen pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat. Permohonan informasi yang diajukan Greenpeace Indonesia meliputi status terkini perizinan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut pemerintah, keberadaan surat keputusan (SK) pencabutan terhadap keempat IUP […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":11,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[7],"class_list":["post-10","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-greenpeace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}