{"id":10197,"date":"2026-07-30T01:22:52","date_gmt":"2026-07-30T01:22:52","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10197"},"modified":"2026-07-30T01:22:52","modified_gmt":"2026-07-30T01:22:52","slug":"pagar-laut-tangerang-kepala-desa-kohod-mengaku-belum-terima-surat-dari-kkp-terkait-denda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10197","title":{"rendered":"Pagar Laut Tangerang: Kepala Desa Kohod Mengaku Belum Terima Surat dari KKP Terkait Denda"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, melalui kuasa hukumnya mengaku tidak pernah menerima surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda administratif sebesar Rp48 miliar.<\/p>\n

Oleh karena itu, Anggota Komisi IV DPR Sonny T. Danaparamita meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengklarifikasi pernyataan terkait denda yang disebut akan dibayarkan oleh Arsin dan perangkat desanya.<\/p>\n

“Saya meminta Menteri KP untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait perbedaan pernyataan ini. Jangan sampai publik beranggapan bahwa pemerintah gagal menjaga keamanan laut dan kedaulatan negara,” ujar Sonny dalam keterangannya, Senin (3\/3\/2025).<\/p>\n

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR pada Kamis (27\/2\/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa hasil penyelidikan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menetapkan dua orang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut.<\/p>\n

Keduanya, adalah Kepala Desa Kohod dan satu perangkat desa, disebut telah mengakui kesalahan dan bersedia membayar denda administratif sesuai aturan yang berlaku.<\/p>\n

Baca: Kepala Desa Kohod didorong jadi justice collaborator<\/a><\/p>\n

Menurut Sony, perbedaan pernyataan ini dapat memicu kesimpulan yang berbeda di masyarakat dan semakin menyulitkan pemahaman terhadap proses pengusutan kasus tersebut.<\/p>\n

“Adanya dua pernyataan yang berbeda telah membuat masyarakat dan kita semua semakin sulit memahami kasus ini serta pesimistis terhadap proses penyelesaiannya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.<\/p>\n

“Pada akhirnya, bukan tidak mungkin publik akan berkesimpulan bahwa pemerintah gagal menjaga keamanan laut dan kedaulatan negara,” imbuhnya.<\/p>\n

Sonny berharap Menteri KKP segera memberikan klarifikasi untuk menghindari simpang siur informasi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan.<\/p>\n

Anggota Komisi IV DPR, Riyono menyoroti potensi kerugian ekonomi akibat pembangunan pagar laut tersebut, yang diyakini lebih besar dibandingkan denda administratif Rp 48 miliar yang dikenakan kepada Arsin.<\/p>\n

Baca: Penerbitan sertifikat di atas laut melanggar hukum<\/a><\/p>\n

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap tata ruang wilayah laut guna mengetahui dampak ekonomi yang ditimbulkan.<\/p>\n

“Kami meminta audit menyeluruh, karena saya yakin nilai kerugiannya jauh lebih besar dari Rp 48 miliar,” pungkasnya. menilai bahwa Kepala Desa Kohod Arsin bukan aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut tersebut.<\/p>\n

“Dugaan kami, bukan,” ujar Riyono dalam keterangannya, Jumat (28\/2\/2025).<\/p>\n

Meskipun telah ditetapkan empat tersangka, termasuk Arsin, Riyono menilai kasus ini masih menyisakan pekerjaan rumah (PR).<\/p>\n

Politisi PKS ini menyoroti bahwa hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kepolisian belum menemukan aktor intelektual di balik proyek pagar laut tersebut.<\/p>\n

“Komisi IV meminta KKP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh agar pertanyaan publik terjawab dengan jelas. Harus diungkap siapa yang menjadi ‘production house’-nya, siapa aktor intelektual yang memberi perintah untuk membangun pagar laut ini,” tegas Riyono.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, melalui kuasa hukumnya mengaku tidak pernah menerima surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda administratif sebesar Rp48 miliar. Oleh karena itu, Anggota Komisi IV DPR Sonny T. Danaparamita meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengklarifikasi pernyataan terkait denda yang disebut akan dibayarkan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":10198,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3066,2691],"class_list":["post-10197","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-desa-kohod","tag-pagar-laut"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10197\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10198"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}