{"id":10322,"date":"2026-07-30T01:23:30","date_gmt":"2026-07-30T01:23:30","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10322"},"modified":"2026-07-30T01:23:30","modified_gmt":"2026-07-30T01:23:30","slug":"greenpeace-indonesia-desak-kepala-daerah-di-jabodetabek-fokus-pada-isu-lingkungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10322","title":{"rendered":"Greenpeace Indonesia Desak Kepala Daerah di Jabodetabek Fokus pada Isu Lingkungan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Greenpeace Indonesia mendesak kepala daerah di wilayah Jabodetabek yang baru dilantik untuk fokus menyelesaikan permasalahan beban sosial dan ekonomi masyarakat yang berkaitan erat dengan krisis iklim dan lingkungan.<\/p>\n

Hampir seluruh kota besar di Indonesia berada di kawasan pesisir, termasuk Jakarta dan wilayah penopangnya saat ini berada di garis depan dampak krisis iklim.<\/p>\n

Berbagai masalah terkait lingkungan dan iklim kerap melanda wilayah ini. Hal ini pun dapat mengancam kehidupan sehari-hari warga Jabodetabek dan kawasan pesisir lainnya, lantaran mengganggu akses mereka ke kebutuhan dasar seperti udara bersih, air bersih, dan pangan.<\/p>\n

Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait mengatakan, setidaknya ada lima masalah iklim dan lingkungan yang harus menjadi fokus bagi para kepala daerah baru di Jabodetabek.<\/p>\n

Lima masalah lingkungan itu adalah, yakni polusi udara, banjir dan kekeringan, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), kenaikan permukaan air laut, dan perluasan pulau panas perkotaan (urban heat island).<\/p>\n

”Kelima masalah ini memberikan dampak signifikan bagi kenyamanan dan keamanan hidup warga, serta dampak buruk bagi perekonomian daerah,” ujar Jeanny dalam keterangan tertulis yang dirilis di laman resmi Greenpeace.org, Senin (24\/2\/2025)<\/p>\n

Baca: Pembekuan USAID ancam pendanaan iklim global<\/a><\/p>\n

Jeanny memaparkan, sepanjang tahun 2024 misalnya, polusi udara masih menjadi permasalahan utama di Jabodetabek.<\/p>\n

Di awal tahun, sebagian wilayah Jabodetabek terindikasi memiliki kualitas udara yang “tidak sehat” untuk dihirup makhluk hidup. Salah satu sumber dari polusi udara di Jabodetabek adalah PLTU batubara.<\/p>\n

Permasalahan yang melibatkan kebijakan antar wilayah ini tidak juga mampu diselesaikan karena absennya koordinasi politik antar pemerintah daerah.<\/p>\n

Padahal, polusi udara diperkirakan mengakibatkan 2.500 kematian prematur dan kerugian sebesar Rp 5,1 triliun per tahun di wilayah Jabodetabek.<\/p>\n

Polusi udara yang melanda Jabodetabek pun memiliki kaitan erat dengan minimnya RTH di wilayah ini. Ruang terbuka hijau di Jakarta hingga 2023 masih mencakup 5,2 persen dari total wilayah kota, sementara Tangerang Selatan hanya memiliki 8,5 persen RTH.<\/p>\n

Baca: Perubahan iklim picu kekeringan dan krisis air global<\/a><\/p>\n

Luasan RTH di kedua kota tersebut masih jauh dari standar ideal sebesar 30 persen sehingga berdampak buruk terhadap kualitas udara, peningkatan suhu, serta memperburuk dampak krisis iklim.<\/p>\n

“Padahal, tanaman pada RTH dapat membantu penyerapan karbon dioksida yang menjadi salah satu pemicu polusi udara, dan fungsi lahan terbuka hijau dapat meningkatkan wilayah resapan air yang akan sangat membantu pada musim penghujan dan musim kemarau,” ujar Jeanny.<\/p>\n

Di sisi lain, RTH juga dapat membantu menurunkan suhu dan mencegah perluasan pulau panas perkotaan (urban heat island).<\/p>\n

Pembangunan pesat dan konversi lahan vegetasi menjadi properti yang tidak terencana, dan tidak sesuai dengan daya dukung kota memperluas lahan gersang sehingga meningkatkan suhu di wilayah perkotaan.<\/p>\n

Di Jabodetabek, fenomena ini telah meluas ke arah kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi dan membuat suhu kawasan perkotaan 3-6 derajat celsius lebih tinggi dibanding kawasan perdesaan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Greenpeace Indonesia mendesak kepala daerah di wilayah Jabodetabek yang baru dilantik untuk fokus menyelesaikan permasalahan beban sosial dan ekonomi masyarakat yang berkaitan erat dengan krisis iklim dan lingkungan. Hampir seluruh kota besar di Indonesia berada di kawasan pesisir, termasuk Jakarta dan wilayah penopangnya saat ini berada di garis depan dampak krisis iklim. Berbagai […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":10323,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[167,17],"class_list":["post-10322","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-krisis-iklim","tag-lingkungan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10322","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10322"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10322\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10323"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10322"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10322"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}