{"id":10837,"date":"2026-07-30T01:26:16","date_gmt":"2026-07-30T01:26:16","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10837"},"modified":"2026-07-30T01:26:16","modified_gmt":"2026-07-30T01:26:16","slug":"investigasi-mpm-pp-muhammadiyah-temukan-indikasi-pelanggaran-ham-di-psn-pik-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10837","title":{"rendered":"Investigasi MPM PP Muhammadiyah Temukan Indikasi Pelanggaran HAM di PSN PIK 2"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi secara terstruktur di PIK 2.<\/p>\n

Temuan ini setelah MPM PP Muhammadiyah melakukan kunjungan investigatif dan dialogis dengan para korban terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2.<\/p>\n

Dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (31\/1\/2025), MPM PP Muhammadiyah menyebutkan dugaan pelanggaran ini melibatkan sejumlah aktor, termasuk pengusaha, aparat pemerintah desa, dan kelurahan.<\/p>\n

”Aparat pemerinrah secara sistematis menekan masyarakat agar menyerahkan lahan mereka dengan harga yang tidak adil,” demikian MPM PP Muhammadiyah dalam pernyataan tersebut.<\/p>\n

Berdasarkan keterangan korban yang ditemui tim dari MPM PP Muhammadiyah, nelayan setempat mengalami kesulitan untuk melaut akibat pembatasan akses,<\/p>\n

Sementara para petani kehilangan sumber daya untuk bertani karena aliran sungai yang biasa digunakan untuk irigasi sawah sengaja ditutup.<\/p>\n

Baca: DPR pertanyakan peralihan kawasan hutan lindung jadi PSN di PIK 2<\/a><\/p>\n

Akibatnya, banyak petani terpaksa menjual lahan mereka dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah nilai wajar.<\/p>\n

“Jika aliran sungai terhenti, lahan tentu tak bisa lagi digarap, akhirnya dijual dengan cara terpaksa. Hal ini juga terkonfirmasi dengan para petani korban Proyek PIK2 ini,” ungkap Himawan, Ketua Divisi Advokasi MPM PP Muhammadiyah.<\/p>\n

Paksaan Penjualan Lahan dengan Harga Murah<\/strong>
Investigasi PP Muhammadiyah juga menemukan bahwa masyarakat dipaksa menjual lahan dengan harga Rp 50.000 per meter persegi, yang sangat merugikan mereka.<\/p>\n

Lebih parah lagi, perangkat desa dan lurah disebut terlibat aktif dalam menekan warga agar menandatangani kesepakatan penjualan tanah tersebut.<\/p>\n

“Keserakahan pengusaha selalu menimbulkan banyak korban. Selain menghentikan perekonomian nelayan dan petani, konflik sosial juga timbul di antara warga akibat praktik adu domba,” tegas Himawan.<\/p>\n

Baca: Aguan dan Jokowi digugat Rp612 triliun terkait PSN PIK 2<\/a><\/p>\n

Pemerintah diminta bertindak<\/strong>
MPM PP Muhammadiyah menegaskan bahwa proyek pembangunan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia dan merugikan masyarakat kecil.<\/p>\n

Oleh karena itu, MPM PP Muhammadiyah mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera turun tangan guna menghentikan segala bentuk pemaksaan terhadap masyarakat untuk menjual lahannya.<\/p>\n

Pemerintah juga diminta membuka kembali akses irigasi dan perairan bagi petani dan nelayan dan melakukan investigasi independen terhadap dugaan keterlibatan perangkat desa dan lurah dalam praktik pemaksaan penjualan tanah.<\/p>\n

MPM PP Muhammadiyah juga mendesak pemerintah menjamin hak-hak masyarakat terdampak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.<\/p>\n

Himawan menegaskan, MPM PP Muhammadiyah akan terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat kecil tidak terabaikan dalam setiap proyek pembangunan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi secara terstruktur di PIK 2. Temuan ini setelah MPM PP Muhammadiyah melakukan kunjungan investigatif dan dialogis dengan para korban terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2. Dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (31\/1\/2025), MPM PP Muhammadiyah menyebutkan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":10838,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2726,3208],"class_list":["post-10837","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pik-2","tag-pp-muhammadiyah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10837"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10837\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10838"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}