{"id":10908,"date":"2026-07-30T01:26:40","date_gmt":"2026-07-30T01:26:40","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10908"},"modified":"2026-07-30T01:26:40","modified_gmt":"2026-07-30T01:26:40","slug":"soroti-penanganan-pagar-laut-dpr-pertanyakan-kinerja-kkp-yang-beda-perlakuan-dengan-nelayan-di-daerah-lain","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10908","title":{"rendered":"Soroti Penanganan Pagar Laut, DPR Pertanyakan Kinerja KKP yang Beda Perlakuan dengan Nelayan di Daerah Lain"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini belum mampu ungkap dalang di balik polemik pagar laut di Tangerang.<\/p>\n

Menurutnya, menjadi suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu Sakti Trenggono yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak lima tahun lalu tidak mengetahui pagar laut dan baru terungkap setelah viral di media sosial.<\/p>\n

“Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam Dirjen Ruang Laut, Dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, di mana (KKP) selama ini? Aneh,” tegas Uluputty dalam keterangan tertulis dikutip Parlementaria, Minggu (26\/1\/2025).<\/p>\n

“Sebagai wakil rakyat kami merasa heran, bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan,” ujar Politisi PKS ini dengan keras.<\/p>\n

Saadiah juga menyampaikan perbandingan yang jauh berbeda ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku.<\/p>\n

“Yang hendak membangun karamba di laut namun sudah dikejar pembayaran BPMB. Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?,” ungkapnya.<\/p>\n

Baca: Penjelasan Agung Sedayu Group soal pagar laut di Tangerang<\/a><\/p>\n

Saadiah juga menyoroti anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan yang kurang lebih mencapai sekitar Rp6,2 Triliun, dibanding dengan Kementrian Pertahanan 147 Triliun, dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan Laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia.<\/p>\n

Anggota Komisi XIII DPR, Edison Sitorus juga menyoroti pembangunan pagar laut di wilayah pesisir utara Banten ini. Menurut Edison, pagar laut ini bukan hanya merugikan nelayan, tetapi juga mengungkap metode lama yang digunakan mafia tanah untuk menguasai lahan pesisir.<\/p>\n

“Kita kaget juga ya. Awalnya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini, padahal ada polisi air, marinir, dan petugas lingkungan hidup di sana.<\/p>\n

Namun, setelah viral, kita baru tahu bahwa ini adalah cara mafia tanah untuk mendapatkan daratan dengan menguruk laut. Setelah dibuat pagar, nanti mereka uruk, lalu tiba-tiba sudah ada sertifikatnya,” jelasnya dikutip Parlementaria, Kamis (23\/1\/2025)<\/p>\n

Edison mengatakan pengkavlingan wilayah laut telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.<\/p>\n

Dia menambahkan, hal serupa juga terjadi di Merak, di mana rawa-rawa dan pohon mangrove yang jadi tempat bermain anak-anak kini sudah milik orang Jakarta.<\/p>\n

Baca: Komisi IV DPR desak dilakukan penyelidikan soal pagar laut<\/a><\/p>\n

“Mereka buat sertifikat dulu, lalu pagar, dan uruk jadi daratan,” kata Politisi PAN ini.<\/p>\n

Ia menambahkan bahwa praktik serupa ditemukan di sepanjang pantai dari Anyer hingga Teluk Naga.<\/p>\n

“Syukurlah kejadian ini akhirnya terbongkar. Menteri KKP dan BPN telah menyatakan bahwa sertifikat ilegal seperti ini bisa ditinjau kembali dan dibatalkan,” ungkap Edison.<\/p>\n

Dia menegaskan, pagar laut ini menghalangi akses nelayan ke laut lepas. Mereka harus memutari 30 kilometer hanya untuk melaut, yang tentunya sangat memberatkan.<\/p>\n

“Ini jelas melanggar hak asasi manusia dalam mencari nafkah,” tegasnya.<\/p>\n

Dengan terkuaknya kasus pagar laut ini, Edison berharap ada langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, termasuk peninjauan ulang sertifikat ilegal dan pembenahan regulasi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini belum mampu ungkap dalang di balik polemik pagar laut di Tangerang. Menurutnya, menjadi suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu Sakti Trenggono yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak lima tahun lalu tidak mengetahui pagar laut dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":10909,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2691],"class_list":["post-10908","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pagar-laut"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10908\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}