{"id":10965,"date":"2026-07-30T01:26:54","date_gmt":"2026-07-30T01:26:54","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10965"},"modified":"2026-07-30T01:26:54","modified_gmt":"2026-07-30T01:26:54","slug":"komisi-ii-dpr-putuskan-kepala-daerah-tak-bersengketa-dilantik-6-februari-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=10965","title":{"rendered":"Komisi II DPR Putuskan Kepala Daerah Tak Bersengketa Dilantik 6 Februari 2025"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Komisi II DPR menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.<\/p>\n

Pelantikan kepala daerah terpilih itu berlaku baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.<\/p>\n

Keputusan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu soal jadwal pelantikan kepala daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22\/1\/2025)<\/p>\n

Dia menjelaskan, kesimpulannya yakni kepala daerah tak bersengketa yang akan dilantik oleh Presiden itu sudah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU daerah dan sudah diusulkan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.<\/p>\n

Seluruh kepala daerah yang tak bersengketa itu akan dilantik oleh Presiden di Jakarta, yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara.<\/p>\n

Namun, ada pengecualian untuk kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena memiliki peraturan perundang-undangan khusus.<\/p>\n

Baca: Biaya Politik tinggi, apa saja peruntukannya<\/a><\/p>\n

Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui agar kepala daerah yang menghadapi sengketa untuk dilantik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n

Namun dia belum menyebutkan jadwal pelantikan bagi kepala daerah yang telah menghadapi sengketa tersebut.<\/p>\n

Komisi II DPR juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pentantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.<\/p>\n

“Revisi perpres itu bukan hanya soal tanggal (pelantikan), tapi juga nanti soal modifikasi kalau ada dismissal, dan seterusnya,” kata dia.<\/p>\n

Sebelumnya, Mendagri menawarkan tiga opsi pelantikan kepala daerah saat rapat di DPR.<\/p>\n

Mendagri menjelaskan bahwa opsi 1 A, Presiden melantik gubernur\/wakil gubernur, bupati\/wakil bupati, wali kota\/wakil wali kota pada tanggal 6 Februari 2025.<\/p>\n

Baca: Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja<\/a><\/p>\n

Hal itu berdasarkan Pasal 163 ayat (1) dan 164 B UU 10\/2016 yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden, dan Presiden sebagai kepala pemerintahan juga dapat melantik bupati\/wakil bupati dan wali kota\/wakil wali kota.<\/p>\n

Opsi 1 B, pelantikan gubernur\/wakil gubernur, bupati\/wakil bupati, dan wali kota\/wakil wali kota sama-sama dilantik oleh Presiden, namun pada waktu yang berbeda.<\/p>\n

Gubernur\/wakil gubernur dilantik pada tanggal 6 Februari 2025, sedangkan bupati\/wakil bupati dan wali kota\/wakil wali kota dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.<\/p>\n

Berikutnya opsi 1 C, Presiden melantik gubernur\/wakil gubernur pada tanggal 6 Februari 2025, dan gubernur yang sudah dilantik oleh Presiden itu melantik bupati\/wakil bupati dan wali kota\/wakil wali kota pada tanggal 10 Februari 2025.<\/p>\n

Tito menjelaskan bahwa opsi 1 tersebut merupakan pelantikan bagi kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di MK. Menurut dia, opsi ini pun cukup diinginkan oleh para kepala daerah.<\/p>\n

Walaupun begitu, opsi tersebut memungkinkan pelantikan bupati\/wakil bupati dan wali kota\/wakil wali kota dilaksanakan oleh penjabat gubernur karena belum adanya gubernur definitif terkait dengan sengketa di MK.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Komisi II DPR menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah terpilih itu berlaku baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota. Keputusan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR dengan Menteri […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":10966,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[81,3237],"class_list":["post-10965","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kepala-daerah","tag-pilkada-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10965","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10965"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10965\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10966"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10965"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}