{"id":11197,"date":"2026-07-30T01:27:48","date_gmt":"2026-07-30T01:27:48","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11197"},"modified":"2026-07-30T01:27:48","modified_gmt":"2026-07-30T01:27:48","slug":"masyarakat-sipil-dan-mantan-ketua-kpk-dorong-kpk-periksa-jokowi-terkait-publikasi-occrp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11197","title":{"rendered":"Masyarakat Sipil dan Mantan Ketua KPK Dorong KPK Periksa Jokowi Terkait Publikasi OCCRP"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Masuknya nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar pemimpin terkorup dunia versi OCCRP, berbuntut desakan agar KPK segara memeriksa Presiden ke-7 RI tersebut.<\/p>\n<p>Desakan ini antara lain datang dari Aktivis dari Gerakan NURANI &#8217;98 yang mendatangi gedung KPK pada Selasa (7\/1\/2025)&nbsp;seperti&nbsp;dipantau&nbsp;dari&nbsp;akun&nbsp;YouTube&nbsp;wartakota.live.<\/p>\n<p>Para aktivis Gerakan NURANI &#8217;98 seperti Ubaidillah Badrun, Ray Rangkuti dan lain-lain datang dengan membawa data terkait laporan OCCRP yang menyatakan Jokowi masuk dalam daftar nominasi koruptor dunia.<\/p>\n<p>Dalam pernyataan pers usai membuat laporan pengaduan masyarakat di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, mereka mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Jokowi.<\/p>\n<p>Desakan serupa juga disampaikan oleh Ketua Bali Corruption Watch (BCW), Putu Wirata Dwikora, dan mantan Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad.<\/p>\n<p>Abraham Samad mendesak KPK untuk segera menanggapi berbagai desakan masyarakat yang meminta lembaga antirasuah itu untuk segera memeriksa Jokowi dan keluarganya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/sorotan\/245499446\/jokowi-masuk-daftar-pemimpin-terkorup-dunia-menjadi-senjakala-dinasti-politik-jokowi\">Baca: Senjakala menanti saat Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup<\/a><\/p>\n<p>Menurutnya, jika KPK abai dan tak memberi perhatian pada hal tersebut, maka tanggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah &lsquo;orang-orang&rsquo; Jokowi memang benar adanya.<\/p>\n<p>&ldquo;Karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti yang selama ini beredar dugaan,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya pada Kamis (2\/1\/2025).<\/p>\n<p>Sementara Putu menyebut KPK perlu melakukan penyelidikan secara transparan atas berbagai laporan masyarakat terkait Jokowi setelah Presiden ke-7 RI itu masuk daftar pemimpin terkorup dunia 2024 versi OCCRP.<\/p>\n<p>Termasuk laporan-laporan sebelumnya yang menyeret Jokowi dan keluarganya. Putu meminta KPK tak tebang pilih dalam menangani kasus atau menindaklanjuti laporan.<\/p>\n<p>&#8220;Di tengah sorotan publik nasional dan sekarang juga sorotan internasional, KPK mesti menjawab dengan sungguh-sungguh menyelidiki kasus yang dilaporkan masyarakat dan memilih prioritas pada yang semestinya diungkap tanpa tebang pilih,&#8221; urai Putu, Kamis.<\/p>\n<p>Ia menambahkan, publikasi OCCRP merupakan penilaian korupsi berdasarkan persepsi masyarakat. Hal itu, kata dia, berbeda dari pembuktian ukum melalui pengadilan.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/245488713\/ylbhi-beberkan-10-faktor-yang-membuat-jokowi-layak-masuk-daftar-pemimpin-terkorup-dunia-versi-occrp\">Baca: Alasan mengapa Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup<\/a><\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Desakan agar KPK menindaklanjuti pengumuman OCCRP juga dilontarkan politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira yang mengatakan masuknya Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup dunia menjadi preseden buruk bagi kepercayaan internasional terhadap Indonesia.<\/p>\n<p>&#8220;Seharusnya predikat sebagai pemimpin terkorup ini diikuti oleh lembaga penegak hukum di negeri ini untuk menyelidiki Jokowi,&#8221; kata Andreas, Kamis (2\/1\/2025).<\/p>\n<p>&#8220;Karena ini sangat memalukan kita sebagai bangsa dan menjadi preseden buruk bagi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia,&#8221; imbuhnya.<\/p>\n<p>Menanggapi desakan untuk memeriksa Jokowi, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan upaya pemeriksaan terhadap Jokowi bisa saja terjadi apabila ada kasus yang sudah mencapai tahap penyidikan.<\/p>\n<p>Untuk saat ini, kata Asep, belum ada perkara yang diduga melibatkan Jokowi yang sampai di tahap itu. Bahkan, di tahap penyelidikan juga belum.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/peristiwa\/245488806\/ylbhi-beberkan-indikasi-tipe-korupsi-yang-dilakukan-jokowi-tak-harus-ada-aliran-dana-ke-rekeningnya\">Baca: Tipe korupsi yang dilakukan Jokowi<\/a><\/p>\n<p>&#8220;Penyidikan baru dilakukan dengan upaya-upaya paksa, seperti memanggil, menggeledah, menyita, atau memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya,&#8221; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8\/1\/2025).<\/p>\n<p>Asep menjelaskan, sebuah kasus dapat naik ke tahap penyidikan melalui proses yang berjenjang.<\/p>\n<p>Dimulai dari laporan masyarakat dan hasil audit dari BPK atau BPKP, laporan tersebut ditelaah terlebih dahulu oleh Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.<\/p>\n<p>Selanjutnya, jika ditemukan indikasi peristiwa tindak pidana korupsi, kasus akan naik ke tahap penyelidikan.<\/p>\n<p>Kemudian, melalui pengumpulan dua alat bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan keputusan rapat gelar perkara atau ekspose.<\/p>\n<p>&#8220;Kalau ada laporannya, tentunya secara berjenjang akan ditindaklanjuti. Tunggu saja laporannya,&#8221; kata Asep.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Masuknya nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar pemimpin terkorup dunia versi OCCRP, berbuntut desakan agar KPK segara memeriksa Presiden ke-7 RI tersebut. Desakan ini antara lain datang dari Aktivis dari Gerakan NURANI &#8217;98 yang mendatangi gedung KPK pada Selasa (7\/1\/2025)&nbsp;seperti&nbsp;dipantau&nbsp;dari&nbsp;akun&nbsp;YouTube&nbsp;wartakota.live. Para aktivis Gerakan NURANI &#8217;98 seperti Ubaidillah Badrun, Ray Rangkuti dan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":11198,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1029,1938,3287,3288],"class_list":["post-11197","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-jokowi","tag-kpk","tag-occrp","tag-pemimpin-terkorup"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11197\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11198"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}