{"id":11475,"date":"2026-07-30T01:31:21","date_gmt":"2026-07-30T01:31:21","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11475"},"modified":"2026-07-30T01:31:21","modified_gmt":"2026-07-30T01:31:21","slug":"polemik-ppn-12-persen-pemerintah-diberikan-ruang-diskresi-untuk-naik-turunkan-ppn-hingga-5-persen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11475","title":{"rendered":"Polemik PPN 12 Persen: Pemerintah Diberikan Ruang Diskresi untuk Naik\/Turunkan PPN Hingga 5 persen"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Badan Anggaran (Banggar) DPR memberi penjelasan terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen guna memberikan kejernihan di ruang publik dan kepastian hukum.<\/p>\n

Dalam penjelasannya, Ketua Banggar, Said Abdullah menyebut PPN 12 persen merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak tahun 2021.<\/p>\n

Kebijakan PPN 12 Persen ini, tambahnya, sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika.<\/p>\n

Sebelum 1 April tahun 2022 tarif PPN berlaku 10 persen. Lalu, setelah Undang Undang HPP berlaku, maka diatur pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen per 1 April 2022.<\/p>\n

Selanjutnya pada 1 Januari 2025 tarif PPN menjadi 12 persen, dengan demikian terjadi kenaikan bertahap.<\/p>\n

“Namun, pemerintah diberikan ruang diskresi untuk menurunkan PPN pada batas bawah di level 5 persen dan batas atas 15 persen bila dipandang perlu, mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (24\/12\/2024).<\/p>\n

Baca: PPN 12 Persen tak hanya diterapkan pada barang mewah<\/a><\/p>\n

Said mengungkapkan pada UU HPP Bab IV pasal 7 ayat 1 huruf b telah diatur bahwa pemberlakuan PPN 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.<\/p>\n

Atas dasar ketentuan ini, maka pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025.<\/p>\n

Selanjutnya, APBN 2025 telah diundangkan melalui Undang Undang Nomor 62 tahun 2024.<\/p>\n

UU HPP ini disepakati oleh seluruh fraksi di DPR, dan hanya Fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dan telah diundangkan dalam lembaran negara. Dengan demikian pemberlakuan PPN 12 persen berkekuatan hukum.<\/p>\n

Said menambahkan UU HPP mengamanatkan sejumlah barang dan jasa yang tidak boleh dikenai PPN atau PPN 0 persen, antara lain ekspor barang dan jasa, pengadaan vaksin, buku pelajaran, kitab suci, pembangunan tempat ibadah.<\/p>\n

PPN nol persen juga dikenakan pada proyek pemerintah yang didanai dari hibah atau pinjaman luar negeri, barang dan jasa untuk penanganan bencana, kebutuhan pokok yang dikonsumsi rakyat banyak, serta pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan nasional yang bersifat strategis.<\/p>\n

Baca: Ajakan boikot terhadap kebijakan PPN 12 Persen<\/a><\/p>\n

Lebih lanjut, dalam pembahasan APBN 2025 pemerintah dan DPR, kata said, juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12 persen untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program program strategisnya seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025.<\/p>\n

Hal itu antara lain Program Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp71 T, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 T, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah Rp1,8 triliun.<\/p>\n

Juga pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp8 triliun, Renovasi Sekolah Rp20 T, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2 T, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp15 T.<\/p>\n

Selain itu, dalam rapat kerja antara para Menteri Koordinator (Menko) dengan Banggar DPR pada tanggal 2 Desember 2024 juga disampaikan bahwa pada tahun 2027 pemerintah menargetkan swasembada beras.<\/p>\n

“Dengan demikian, program-program di atas sesungguhnya sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Badan Anggaran (Banggar) DPR memberi penjelasan terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen guna memberikan kejernihan di ruang publik dan kepastian hukum. Dalam penjelasannya, Ketua Banggar, Said Abdullah menyebut PPN 12 persen merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":11476,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3306],"class_list":["post-11475","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-ppn-12-persen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11475","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11475"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11475\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11476"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}