{"id":11511,"date":"2026-07-30T01:31:28","date_gmt":"2026-07-30T01:31:28","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11511"},"modified":"2026-07-30T01:31:28","modified_gmt":"2026-07-30T01:31:28","slug":"pdi-perjuangan-minta-pemerintah-mengkajiulang-kebijakan-ppn-12-persen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11511","title":{"rendered":"PDI Perjuangan Minta Pemerintah Mengkajiulang Kebijakan PPN 12 Persen"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen&nbsp;(baca:&nbsp;kebijakan&nbsp;PPN&nbsp;12&nbsp;persen).<\/p>\n<p>&#8220;Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu (PPN&nbsp;12&nbsp;persen,&nbsp;red)&nbsp;sudah <em>given<\/em> dari kesepakatan periode sebelumnya,&#8221; ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22\/12\/2024)<\/p>\n<p>Oleh karena itu, Deddy yang juga anggota Komisi II DPR itu menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen itu hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang.<\/p>\n<p>Sikap PDI Perjuangan ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, ujar Deddy, bukan berarti fraksi PDI Perjuangan menolak PPN 12 persen.<\/p>\n<p>&#8220;Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji,&#8221; tuturnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/245448121\/politisi-pdi-perjuangan-pemerintah-bisa-tunda-penerapan-ppn-12-persen-tanpa-harus-mengubah-uu-hpp\">Baca: Pemerintah bisa tunda penerapan PPN 12 persen tanpa harus ubah UU HPP<\/a><\/p>\n<p>Fraksi PDI Perjuangan, kata dia, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto imbas kenaikan PPN 12 persen tersebut.<\/p>\n<p>Jadi, itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,<\/p>\n<p>&#8220;Tetapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silakan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi,&#8221; kata Deddy.<\/p>\n<p>Lebih lanjut, ia juga menyatakan kebijakan PPN 12 persen tersebut melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDI Perjuangan.<\/p>\n<p>Deddy menyebut pembahasan UU HPP tersebut sebelumnya diusulkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/245439622\/menyoal-kebijakan-ppn-12-persen-ganjar-pranowo-apakah-ini-sebuah-keadilan\">Baca: Soroti penerapan PPN 12 persen, Ganjar Pranowo: Apakah Ini Sebuah Keadilan?<\/a><\/p>\n<p>Sementara, PDI Perjuangan sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai ketua panitia kerja (panja).<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">&#8220;Jadi, salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan,&#8221; katanya.<\/p>\n<p>Ia menjelaskan pada saat itu, UU HPP tersebut disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja.<\/p>\n<p>Namun, kata Deddy, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDI Perjuangan meminta kebijakan PPN 12 persen untuk dikaji ulang.<\/p>\n<p>Kondisi tersebut seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini terus naik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen&nbsp;(baca:&nbsp;kebijakan&nbsp;PPN&nbsp;12&nbsp;persen). &#8220;Jadi, sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo (Subianto), bukan, karena memang itu (PPN&nbsp;12&nbsp;persen,&nbsp;red)&nbsp;sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya,&#8221; ujar Deddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22\/12\/2024) Oleh karena itu, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":11512,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[246,3306],"class_list":["post-11511","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pdi-perjuangan","tag-ppn-12-persen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11511","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11511"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11511\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11511"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11511"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}