{"id":11565,"date":"2026-07-30T01:31:43","date_gmt":"2026-07-30T01:31:43","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11565"},"modified":"2026-07-30T01:31:43","modified_gmt":"2026-07-30T01:31:43","slug":"delapan-rekomendasi-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-transisi-energi-berkeadilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11565","title":{"rendered":"Delapan Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, mengusulkan delapan quick wins untuk transisi energi terbarukan yang inklusif dan adil dalam 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo.<\/p>\n

Rekomendasi tersebut disampaikan pada focus group discussion (FGD), yang dihadiri perwakilan PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.<\/p>\n

Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, Plt Direktur Program Koaksi Indonesia Indra Sari Wardani mengatakan, ada hal krusial dalam quick wins<\/em> yang perlu dipenuhi untuk transisi energi yang berkeadilan.<\/p>\n

Berikut 8 quick wins yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan:<\/p>\n

1. Memastikan mekanisme pelibatan dan partisipasi bermakna masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan implementasi kebijakan strategis di sektor energi dan turunannya.<\/p>\n

2. Evaluasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) agar memprioritaskan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin mikro\/mini hidro dan panas bumi.<\/p>\n

3. Koalisi untuk Transisi Energi Berkeadilan juga memandang perlu adanya prosedur pengadaan energi terbarukan yang jelas dan transparan, serta pentingnya desentralisasi energi yang memungkinkan pengembangan energi terbarukan yang demokratis dan berkelanjutan.<\/p>\n

4. Aspek ESG (environment, social, and governance), yang mencakup prinsip kelestarian lingkungan, keadilan sosial dan tata kelola yang baik, merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh pelaku industri untuk mendapatkan perizinan investasi.<\/p>\n

Baca: Transisi energi bisa menghemat subsidi hingga Rp90 triliun setahun <\/a><\/p>\n

5. Koalisi untuk Transisi Energi Berkeadilan mendorong agar penguatan standar pengaman, pengawasan, kepatuhan, serta pelaporan tentang penerapan ESG kepada publik, berpedoman pada standar internasional.<\/p>\n

6. Mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK).<\/p>\n

Koalisi melihat harus ada desain dalam implementasi nilai ekonomi karbon yang jelas, termasuk memperhatikan mekanisme pengawasan, pelaporan dan verifikasi, serta pengaman yang dapat memberikan perlindungan hak dan manfaat kepada Masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.<\/p>\n

7. Peninjauan ulang kebijakan biofuel, seperti B50 dengan mempertimbangkan aspek keadilan iklim, daya dukung lingkungan, dan daya saing industri.<\/p>\n

Koalisi mendorong opsi mempertimbangkan bahan baku berbasis lokal, pengakuan hak-hak petani kecil dan masyarakat adat terdampak, dan memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lahan sawit tidak lebih dari 18 juta hektar.<\/p>\n

8. Rencana co-firing biomassa yang akan dilakukan di 52 PLTU, perlu dievaluasi agar sejalan dengan target pemerintah mencapai nol emisi pada 2060 atau lebih cepat.<\/p>\n

Pasalnya, sistem pembakaran yang menggabungkan bahan bakar nabati dan batu bara pada PLTU, berkontribusi pada peningkatan emisi dan berpotensi menghilangkan 72 persen tutupan hutan, serta berpotensi terkendala dalam pemenuhan pasokan dalam negeri.<\/p>\n

Hal ini imbas dari pemenuhan komitmen ekspor ke Jepang yang trennya meroket hingga 258.510 persen berdasarkan temuan Center of Economic and Law Studies<\/em> (Celios).<\/p>\n

Baca: Indonesia berada di peringkat bawah dalam hal transisi energi<\/a><\/p>\n

Executive Vice President Transisi Energi & Keberlanjutan PT PLN Kamia Handayani mengatakan pemerintah tengah menyelaraskan beberapa kebijakan energi nasional berupa Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).<\/p>\n

Saat ini, PLN tengah menyusun RUPTL 2025-2034 yang selaras dengan target NDC 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.<\/p>\n

Kamia mengungkapkan PLN telah menyiapkan rencana untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dalam rencana pembangkitannya, sekaligus membangun jaringan transmisi listrik smart grid.<\/p>\n

“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelumnya, PLN telah merencanakan kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 21 GW hingga 2030. Dengan revisi terbaru untuk RUPTL 2025–2034, kapasitas ini bisa lebih besar lagi,” katanya.<\/p>\n

Koordinator Rencana dan Laporan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Widya Adi Nugroho mengatakan, pensiun dini PLTU batu bara dan dukungan insentif energi terbarukan pembangunan energi terbarukan mencapai 13,9 persen pada semester I 2024.<\/p>\n

Dia mengatakan angka itu mencakup seluruh energi terbarukan, baik yang dikelola PLN, maupun off-grid dan dari independent power producer (IPP).<\/p>\n

“Persentase ini meningkat karena akan ada beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi, air, dan surya yang akan beroperasi di penghujung tahun ini,” kata Widya.<\/p>\n

Direktur Program Yayasan Bicara Data Indonesia Heri Susanto menilai transisi energi berkeadilan penting agar mengurangi emisi karbon, mendatangkan investasi baru, lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, mengusulkan delapan quick wins untuk transisi energi terbarukan yang inklusif dan adil dalam 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo. Rekomendasi tersebut disampaikan pada focus group discussion (FGD), yang dihadiri perwakilan PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":11566,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1606,107],"class_list":["post-11565","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-masyarakat-sipil","tag-transisi-energi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11565"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11565\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11566"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}