{"id":11675,"date":"2026-07-30T01:32:15","date_gmt":"2026-07-30T01:32:15","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11675"},"modified":"2026-07-30T01:32:15","modified_gmt":"2026-07-30T01:32:15","slug":"mahkamah-konstitusi-terima-275-permohonan-sengketa-pilkada-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=11675","title":{"rendered":"Mahkamah Konstitusi Terima 275 Permohonan Sengketa Pilkada 2024"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Kamis (12\/12\/2024) telah menerima 275 permohonan sengketa atau gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) 2024.<\/p>\n

Melansir data di situs MK, jika dirinci 275 gugatan Pilkada 2024 tersebut terdiri dari 15 permohonan sengketa pilgub, 213 permohonan sengketa pilkada bupati, dan 47 permohonan sengketa pilkada tingkat wali kota.<\/p>\n

Dilihat dari situs MK, sejumlah nama yang mengajukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK seperti Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan hingga Vicky Prasetyo yang maju di Pilkada Pemalang bersama Mochamad Suwendi.<\/p>\n

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan berharap hasil putusan persidangan MK nanti menjadi akhir dari sengketa para pihak di Pilkada 2024.<\/p>\n

“MK harus hati-hati dalam memutus karena putusan apapun yang dihasilkan oleh MK harus diterima para pihak,” kata Ahmad Irawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12\/12\/2024).<\/p>\n

Baca: Themis Indonesia temukan keterlibatan Polri pada Pilkada 2024<\/a><\/p>\n

Irawan pun menyebut MK memiliki pengalaman yang panjang dalam menyelesaikan masalah sengketa hasil Pemilu sehingga yakin proses penanganan perselisihan hasil Pilkada 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya.<\/p>\n

“Pengalaman panjang MK membuat saya yakin dari aspek manajemen dan aspek penanganan perkara penyelesaian sengketa hasil pada Tahun 2024 harusnya lebih baik dari sebelumnya,” tutur legislator dari Dapil Jawa Timur V itu.<\/p>\n

Irawan menjelaskan, pengajuan permohonan ke MK oleh pasangan calon merupakan bentuk pencarian keadilan dari ketidakpuasan para calon yang belum menerima hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n

Sehingga putusan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hak konstitusional kepada warga negara.<\/p>\n

“Tentu menyangkut kebenaran yang diyakininya terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan dan ketidakpuasaan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan,” ungkap Irawan.<\/p>\n

Baca: Partisipasi pemilih di Pilkada 2024 tergolong rendah<\/a><\/p>\n

Lebih lanjut, Irawan menyebut tahapan sengketa hasil Pemilu merupakan suatu tahapan dan forum untuk pertanggungjawaban proses dan hasil penyelenggaraan pilkada.<\/p>\n

Ia pun mendorong KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada, termasuk mempersiapkan segala sesuatunya dan membuktikan telah bekerja sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu.<\/p>\n

Irawan juga memberi apresiasi bagi pasangan calon yang tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada. Irawan menyebut, hal itu merupakan bentuk sikap kenegarawanan.<\/p>\n

Di sisi lain Irawan berpesan terkait daerah yang melaksanakan pemilihan dengan sistem noken seperti wilayah di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Ia meminta MK untuk memutuskannya dengan mempertimbangkan beberapa hal.<\/p>\n

“MK tidak hanya memutuskan berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, namun juga dengan segala keyakinannya, pengalamannya dan kebijaksanaannya dalam melihat demokrasi yang tumbuh dan dipraktikkan di daerah tersebut,” pungkas Irawan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Kamis (12\/12\/2024) telah menerima 275 permohonan sengketa atau gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) 2024. Melansir data di situs MK, jika dirinci 275 gugatan Pilkada 2024 tersebut terdiri dari 15 permohonan sengketa pilgub, 213 permohonan sengketa pilkada bupati, dan 47 permohonan sengketa pilkada tingkat […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":11676,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1213,3237],"class_list":["post-11675","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-mk","tag-pilkada-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11675\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11676"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}