{"id":1181,"date":"2026-07-30T00:25:44","date_gmt":"2026-07-30T00:25:44","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=1181"},"modified":"2026-07-30T00:25:44","modified_gmt":"2026-07-30T00:25:44","slug":"jelang-pemberlakuan-perjanjian-dagang-resiprokal-ri-as-dpr-ingatkan-pasal-pasal-bermasalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=1181","title":{"rendered":"Jelang Pemberlakuan Perjanjian Dagang Resiprokal RI-AS, DPR Ingatkan Pasal-pasal Bermasalah"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Jelang diberlakukannya Kesepakatan Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART)<\/em> antara Indonesia-Amerika Serikat (AS), anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menyoroti belum adanya pembahasan dengan DPR.<\/p>\n

Perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu itu berpotensi diberlakukan dalam waktu dekat tanpa ada proses pembahasan dan persetujuan parlemen, serta tanpa perubahan substansi perjanjian.<\/p>\n

Padahal, jelasnya, ART sepatutnya dikaji kembali implikasinya terhadap kepentingan nasional.<\/p>\n

“Pada substansi ART terdapat celah yang berpotensi menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia, khususnya dalam konteks kedaulatan digital,” jelas Yulius dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (15\/5\/2026).<\/p>\n

Salah satunya ia secara khusus menyoroti pasal 3 ART, terutama perihal transfer data dalam Pasal 3.2. Pasal tersebut terkait dengan Fasilitas Perdagangan Digital.<\/p>\n

Baca: Potensi Deindustrialisasi Akibat Dominasi Belanja Pemerintah<\/a><\/p>\n

Pasal ini, ujar legisator fraksi PDI Perjuangan ini, mendorong pada liberalisasi digital, yang memungkinkan kelancaran arus data dalam inovasi dan perdagangan digital antara Indonesia-AS.<\/p>\n

”Masalahnya, pengaturan ini, timbangan posisinya, tidak seimbang, lebih menguntungkan perusahaan teknologi AS, tapi berisiko merugikan kepentingan nasional,” tandasnya<\/p>\n

Potensi risiko itu, salah satunya, muncul dari kewajiban Indonesia untuk memastikan transfer data lintas batas yang dilakukan melalui sarana elektronik yang tepercaya, dengan perlindungan memadai bagi pelaksanaan bisnis.<\/p>\n

Masalahnya bagi Indonesia—mengingat kondisi infrastuktur domestik yang masih dalam pengembangan—Indonesia seperti masuk dalam “jebakan halus”, karena faktanya Indonesia masih bergantung pada infrastruktur dan layanan digital asing.<\/p>\n

Kondisi ini menjadikan pelindungan data nasional masih bergantung pada teknologi global yang didominasi perusahaan AS.<\/p>\n

“Risiko ini harus diimbangi dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan yang memadai agar keamanan dan kepentingan warga negara tetap terjaga,” tegasnya.<\/p>\n

Baca: Anjloknya IHSG dan Nilai Rupiah Tunjukkan Kepercayaan Pasar Menurun<\/a><\/p>\n

Masalah lainnya, tambahnya, ada di Pasal 3.4 terkait Persyaratan Masuk Pasar yang melarang Indonesia mensyaratkan transfer teknologi, akses ke kode sumber, atau algoritma sebagai prasyarat bagi perusahaan AS yang masuk berbisnis.<\/p>\n

Larangan ini barangkali akan meningkatkan daya tarik bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.<\/p>\n

Namun di lain sisi, negara harus menyediakan mekanisme audit dan akuntabilitas yang mumpuni, khususnya untuk mengantisipasi risiko masalah keamanan siber atau bias algoritma yang merugikan kepentingan nasional.<\/p>\n

Selanjutnya, pada Pasal 3.3, yaitu terkait Perjanjian Perdagangan Digital yang mewajibkan Indonesia berkomunikasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian dagang digital baru dengan negara lain, yang dianggap AS membahayakan kepentingan AS.<\/p>\n

“Aturan ini tentunya akan membatasi Indonesia bekerja sama dengan negara lain. Hal ini akan menyulitkan negara apabila memerlukan kerja sama perdagangan digital dengan pihak selain AS untuk mendukung kepentingan nasional,” pesannya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Jelang diberlakukannya Kesepakatan Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia-Amerika Serikat (AS), anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menyoroti belum adanya pembahasan dengan DPR. Perjanjian yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu itu berpotensi diberlakukan dalam waktu dekat tanpa ada proses pembahasan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":1182,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[532],"class_list":["post-1181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-perjanjian-dagang"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1181"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1181\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}