<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Di tengah berlangsungnya KTT Keanekaragaman Hayati ke-16 (COP16) di Cali, Kolombia, organisasi masyarakat sipil Indonesia menyerukan perlindungan segera terhadap alam dan keanekaragaman hayati yang semakin terancam oleh ekspansi tambang nikel.<\/p>\n Isu mengenai tambang mineral penting menjadi diskursus hangat dalam pertemuan COP16 CBD mengingat potensi ancamannya yang tinggi terhadap integritas ekosistem, keanekaragaman hayati.<\/p>\n Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Jumat (1\/11\/2024), masyarakat sipil menyebut bahwa penambangan nikel yang masif juga mengancam hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.<\/p>\n Saat ini, terdapat hampir 1 juta hektare konsesi tambang nikel di Indonesia, yang 66 persennya atau sekitar 0,64 juta hektare merupakan tutupan hutan alam.<\/p>\n Besarnya luasan konsesi tambang nikel di Indonesia yang terus bertambah ini didorong oleh agenda transisi energi global untuk memasok komponen baterai kendaraan listrik, dengan tujuan ekspor utama ke China.<\/p>\n Baca: Tambang nikel Indonesia dikaitkan dengan kerja paksa dan kerusakan lingkungan<\/a><\/p>\n Direktur Eksekutif Auriga Nusantara, Timer Manurung mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatasi produksi nikel karena dampak negatifnya terhadap keanekaragaman hayati.<\/p>\n Dia menyebut deposit nikel di Indonesia yang mencapai luasan 3,1 juta hektare terkonsentrasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.<\/p>\n Hampir 80 persen atau 2,5 juta hektare wilayah deposit nikel di Indonesia terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah yang kaya akan hutan dan keanekaragaman hayati, serta berada di dalam wilayah adat.<\/p>\n Wilayah tersebut juga merupakan rumah bagi setidaknya 18 spesies ikonik, yang keberadaannya terancam akibat ekspansi tambang nikel.<\/p>\n ”Untuk itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan ‘No Go Zone’ di area-area yang memiliki peran penting pada keanekaragaman hayati dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Timer.<\/p>\n