<\/p>\n
<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tumbuh sebesar 5,61%<\/a>. Angka tersebut merupakan realisasi terbesar sejak lima tahun terakhir, bahkan jadi yang tertinggi di antara negara G20.<\/p>\n Boleh saja pemerintah menjadikan realisasi tersebut sebagai landasan optimisme ketahanan ekonomi nasional di tengah ancaman krisis ekonomi dunia<\/a> akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.<\/p>\n Namun, angka pertumbuhan PDB itu harus selalu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu (year to year<\/em>). Kuartal I 2025 adalah salah satu realisasi terburuk dalam beberapa tahun terakhir yang hanya sebesar 4,87%<\/a>.<\/p>\n Angka 5,61% terlihat tinggi bukan karena ekonomi tiba-tiba maju pesat, tapi karena kita membandingkannya dengan titik yang memang sedang rendah. Dalam pelajaran statistik, ini namanya base effect<\/em>, atau efek basis<\/a>.<\/p>\n Selain itu, jika diteliti lebih jauh, pertumbuhan kuartal I 2026 ini tak bisa dikatakan sehat. Ada banyak variabel yang perlu dicermati dan kita waspadai bersama.<\/p>\n <\/p>\n Perlu diingat, pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I yang super positif didorong oleh dua suntikan besar yang tidak akan terulang di kuartal berikutnya.<\/p>\n Yang pertama adalah efek hari raya. Tahun ini, hampir semua perayaan keagamaan besar terjadi di momen kuartal I. Isra Mi’raj, Lebaran, Imlek , dan hari suci Nyepi jatuh di bulan Februari dan Maret.<\/p>\n Artinya tren lonjakan belanja (konsumsi)<\/a> seperti baju baru, mudik (transportasi), makan di restoran, liburan, semuanya masuk hitungan kuartal 1.<\/p>\n <\/p>\n Sektor makanan dan akomodasi, misalnya, tumbuh sampai 13,14%<\/a>. Agenda besar keagamaan selanjutnya tinggal Idul Adha (kuartal 2) dan Natal plus tahun baru di akhir tahun (kuartal 4).<\/p>\n <\/p>\n Faktor kedua pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1 berasal dari belanja pemerintah yang naik 21,81%<\/a> dibandingkan tahun lalu.<\/p>\n Namun, Duit senilai Rp815 triliun tersebut tidak memberikan efek berganda yang optimal. Uang hasil pajak masyarakat dan penerbitan utang negara tersebut habis untuk tunjangan hari raya (THR) PNS sebesar Rp55 triliun<\/a> dan anggaran makan bergizi gratis yang seharinya memakan anggaran Rp1 triliun.<\/p>\n Duit negara untuk jalan baru, pabrik baru, hingga laboratorium riset baru justru amat minim.<\/p>\n Boleh saja angka pertumbuhan ekonomi melangit. Tapi yang paling penting apakah rakyat merasakan euforia itu dalam kehidupannya.<\/p>\n Data Badan Pusat Statistik mencatat upah riil pekerja hanya naik sekitar 1,8%<\/a>. Angka yang jauh di bawah angka pertumbuhan PDB 5,61%.<\/p>\n Yang lebih memprihatinkan adalah porsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal justru meningkat 0,02% poin dari 59,40% (Februari 2025) menjadi 59,42% (Februari 2026). Kini, tak kurang 87 jiwa masyarakat Indonesia menjalani profesi sebagai pekerja informal.<\/p>\n <\/p>\n Dinamika ketenagakerjaan yang terjadi ini menandakan gejala “informality trap<\/em><\/a>” yang cukup kritis. Artinya pertumbuhan terjadi, tapi mesin penciptaan lapangan kerja yang layak tidak ikut menyala karena banyak tenaga kerja justru mencari nafkah di sektor informal.<\/p>\n Kondisi ini bukan berarti tak berdampak pada para pekerja berstatus formal. Upah minimum provinsi maupun kabupaten\/kota 2026<\/a> justru masih jauh dari angka kebutuhan hidup layak.<\/p>\n <\/p>\n Data ini menggambarkan bagaimana sulitnya masyarakat untuk memiliki tabungan karena upah yang diterima tak mencukupi untuk menjalani kehidupan layak.<\/p>\n Selain itu, Indonesia juga sedang dihantui ancaman PHK massal di berbagai sektor padat karya seperti manufaktur, tekstil, garmen, dan elektronik. Laporan investigasi Tempo<\/a> menyatakan sudah ada 40 ribu PHK sejak April 2026 dan berpotensi berlanjut hingga beberapa waktu ke depan.<\/p>\n <\/p>\n Perlu diingat bahwa ekspor nasional di periode ini hampir berhenti. Pertumbuhan ekspor (yang menjadi pendulang masuknya valuta asing ke Indonesia) hanya 0,90%<\/a>. Sementara impor melonjak 7,18% yang menandakan pertumbuhan hanya dimotori oleh faktor domestik.<\/p>\n Nilai tukar rupiah juga babak belur<\/a> hingga sempat melampaui Rp17 ribu\/dolar. Loyonya nilai tukar kerap diasumsikan pelaku pasar internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia amat rapuh.<\/p>\n <\/p>\n Pemerintah perlu menempuh sejumlah langkah konkret yang menyentuh akar persoalan fiskal sekaligus memperbaiki kualitas belanja negara. Terlebih di saat kondisi eksternal sedang menantang seperti saat ini.<\/p>\n Pertama<\/em>, kurangi ekspansi belanja konsumtif dan alihkan ke belanja produktif seperti insentif manufaktur padat karya, infrastruktur logistik penekan biaya distribusi, dan pelatihan kembali 87,74 juta pekerja informal.<\/p>\n Kemenkeu juga perlu mempercepat efisiensi belanja Rp150 triliun<\/a> yang sudah disiapkan sebagai bantalan, sembari membatalkan belanja tak penting.<\/p>\n Kedua<\/em>, perluas basis pajak tanpa menaikkan tarif dengan optimalisasi pajak ekonomi digital lintas batas, pajak properti mewah, serta meluncurkan cukai plastik dan minuman manis<\/a> yang lama tertunda. Keandalan dan kemudahan Coretax pun harus dipercepat untuk menutup celah pelanggaran.<\/p>\n Ketiga<\/em>, kunci paket stabilisasi makro sampai akhir tahun. Bank Indonesia harus melakukan strategi penarikan pembiayaan atau penerbitan surat utang (SBN) dalam jumlah besar di awal tahun anggaran (front-loading<\/em>), mempertahankan rupiah lewat instrumen surat berharga berjangka waktu (SRBI) dan operasi pasar terbuka.<\/p>\n <\/p>\n Sementara Kemenkeu perlu menahan diri menerbitkan surat utang domestik (SUN) domestik dalam volume besar agar tidak memicu peningkatan pengeluaran (crowding out<\/em>) kredit swasta—apalagi bunga utang 2026 sudah hampir Rp600 triliun<\/a>.<\/p>\n Pemerintah perlu memastikan peluncuran insentif khusus untuk substitusi impor barang modal dan diversifikasi ekspor nonkomoditas (manufaktur menengah, jasa digital, ekonomi kreatif) untuk memperbaiki ketimpangan ekspor 0,90% versus impor 7,18% yang menjadi biang keladi pelemahan rupiah.<\/p>\n Tak lupa, kas sisa anggaran lebih (SAL) APBN sebesar Rp420 triliun jangan diperlakukan sebagai amunisi belanja tambahan—melainkan amunisi krisis darurat jika harga minyak menembus level kritis akibat eskalasi konflik Iran – AS vs Israel.<\/p>\n Pertumbuhan kuartal 1 2026 yang tumbuh 5,61% ini benar secara teknis. Namun, ekonomi yang benar-benar sehat seharusnya terasa di empat pos dan fungsi sekaligus: angka PDB naik, rupiah stabil, upah riil pekerja ikut naik, dan menciptakan lapangan pekerjaan. <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Salman Samir<\/a>, Assistant lecturer, Universitas Hasanuddin<\/a><\/em><\/p>\n Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation<\/a>. Baca artikel sumber<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 7cloud.asia – Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tumbuh sebesar 5,61%. Angka tersebut merupakan realisasi terbesar sejak lima tahun terakhir, bahkan jadi yang tertinggi di antara negara G20. Boleh saja pemerintah menjadikan realisasi tersebut sebagai landasan optimisme ketahanan ekonomi nasional di tengah ancaman krisis ekonomi dunia akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Namun, angka pertumbuhan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":1298,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[238],"class_list":["post-1297","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pertumbuhan-ekonomi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1297\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1298"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
<\/figure>\nDapat suntikan musiman<\/h2>\n
Tidak membuka lapangan kerja baru dan ancaman PHK massal<\/h2>\n
Cemas menghadapi ancaman krisis hingga akhir tahun<\/h2>\n
\n