<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru-baru ini merilis aturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation atau AntiSLAPP.<\/p>\n Aturan AntiSLAPP ini tertuang dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dan disebut sebagai upaya negara untuk hadir melindungi para pejuang lingkungan.<\/p>\n Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum KLHK Dwi Januanto Nugroho dalam peluncuran dan sosialisasi AntiSLAPP oleh WALHI di Jakarta, Rabu (25\/9\/2024) menjelaskan, aturan ini adalah salah satu instrumen yang dikeluarkan untuk melindungi mereka yang berjuang untuk lingkungan hidup.<\/p>\n “Hal-hal yang sifatnya tata kelola, kami betul-betul memperhatikan perkembangan yang ada, dinamika dalam penanganan hukum, amicus curiae juga partisipasi publik.<\/p>\n Ini salah satu upaya kita bagaimana agar AntiSLAPP ini betul-betul (bentuk) negara hadir di dalam melindungi perjuangan teman-teman pejuang lingkungan dalam membela hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik,” katanya.<\/p>\n Baca: KLHK terbitkan aturan untuk lindungi pejuang lingkungan<\/a><\/p>\n Selain aturan dari KLHK, juga terdapat instrumen hukum Anti-SLAPP lain mendukung partisipasi publik untuk lingkungan yang baik dan sehat, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022.<\/p>\n Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri LHK membentuk Tim Penilai beranggotakan pihak KLHK, kementerian\/lembaga terkait, pemerintah daerah, penegak hukum, dan akademisi, untuk memeriksa dan memverifikasi pengajuan pihak yang diduga mendapatkan tindakan pembalasan karena aktivitas memperjuangkan lingkungan yang sehat.<\/p>\n Berdasarkan laporan tersebut, lanjutnya, maka Menteri LHK dapat mengeluarkan surat keputusan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.<\/p>\n Para aktivis lingkungan, ujarnya, juga dapat menerima bantuan hukum jika terbukti menjalani proses hukum sebagai tindakan pembalasan atas aktivitasnya menjaga lingkungan.<\/p>\n Dalam kesempatan yang sama, Manajer Analisa Kebijakan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Satrio Manggala mengatakan pendataan yang dilakukan oleh WALHI dalam kurun 2014-2024 menemukan 1.131 orang yang dikriminalisasi karena memperjuangkan lingkungan hidup.<\/p>\n