<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Badan Anggaran (Banggar) DPR, lambannya penyerapan anggaran pendidikan.<\/p>\n Sebanyak 20 persen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang telah ditetapkan pemerintah untuk anggaran pendidikan hingga akhir tahun 2023 yang terserap hanya sekitar 15 persen.<\/p>\n Pimpinan Banggar mengatakan, jangan sampai ada kesengajaan penyerapan anggaran pendidikan dibikin lambat dan hanya terserap sekitar 15 persen.<\/p>\n “Padahal problematika terkait pendidikan masih sangat banyak. Seperti penataan sarana dan prasarana pendidikan, contohnya rehab gedung sekolah yang dari tahun ke tahun masih menjadi masalah,” ujar Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan Rabu (4\/9\/2024).<\/p>\n Cucun juga menyoroti sekolah-sekolah di bawah kedinasan memiliki fasilitas yang luar biasa.<\/p>\n Baca: Kemendikbudristek ternyata hanya kelola 15 persen anggaran pendidikan<\/a><\/p>\n Sementara sekolah-sekolah biasa, termasuk perguruan tinggi yang kehadirannya sangat bermanfaat dalam mencerdaskan masyarakat justru dikalahkan. Begitupun dengan pendidikan keagamaan seperti pesantren dan lain sebagainya.<\/p>\n Bayangkan, ujarnya, satu anggaran kedinasan bisa triliunan, dibanding beberapa perguruan tinggi hanya ratusan miliar. Ini tentu akan terjadi kecemburuan di tengah-tengah masyarakat.<\/p>\n “Pemerintah tentu harus berani investasi untuk pendidikan. Bahkan tidak ada salahnya memberikan beasiswa untuk berapa ribu anak bangsa yang kita kirim ke luar negeri untuk belajar. Namun diikat dengan perjanjian untuk kembali ke tanah air dan berkontribusi untuk pembangunan Indonesia,” paparnya.<\/p>\n Politisi dari PKB ini menilai butuh keseriusan pemerintah untuk menata ulang skema anggaran pendidikan.<\/p>\n Butuh grand disain dari pemerintah lewat Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Bappenas, untuk memperbaiki skema mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan.<\/p>\n