{"id":13763,"date":"2026-07-30T01:46:45","date_gmt":"2026-07-30T01:46:45","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=13763"},"modified":"2026-07-30T01:46:45","modified_gmt":"2026-07-30T01:46:45","slug":"skema-subsidi-krl-berbasis-nik-dinilai-tindakan-diskriminatif-dan-tidak-pro-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=13763","title":{"rendered":"Skema Subsidi KRL Berbasis NIK Dinilai Tindakan Diskriminatif dan Tidak Pro-Rakyat"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta pemerintah menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan subsidi tarif Kereta Rel Listrik atau KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025.<\/p>\n<p>Selain mendapat penolakan dari komunitas pengguna KRL, tegas Sigit, pemberian subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK juga dinilai diskriminatif dan tidak pro rakyat.<\/p>\n<p>Sigit menegaskan, PSO pada KRL adalah amanat UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk menjamin tarif yang terjangkau bagi masyarakat.<\/p>\n<p>Sebagai bentuk pelayanan publik, pemberian subsidi KRL termasuk KRL Jabodetabek juga seharusnya mengedepan prinsip kesamaan hak.<\/p>\n<p>&ldquo;Tidak boleh diskriminatif. Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya sudah ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan publik,&rdquo; jelas Sigit dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (3\/9\/2024).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/cerita-kota\/245044331\/pro-kontra-kenaikan-tarif-krl-jabodetabek-berdasar-nik-subsidi-transportasi-bukan-bansos\">Baca: Pro-kontra tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK<\/a><\/p>\n<p>Selain diskriminatif, Sigit juga menilai rencana pemerintah memberlakukan subsidi KRL berbasis NIK sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat.<\/p>\n<p>Adapun skema baru pemberian PSO itu, kata Sigit, menurutnya justru dapat berisiko menambah beban ekonomi bagi masyarakat pengguna KRL yang tidak memiliki akses subsidi, terutama kelas menengah-bawah.<\/p>\n<p>&ldquo;Jika subsidi diberlakukan berdasarkan NIK, artinya sudah ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan publik&rdquo;<\/p>\n<p>Maka dari itu, ia menilai rakyat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.<\/p>\n<p>Dia menegaskan, mereka yang bergantung pada KRL untuk perjalanan sehari-hari, terutama untuk bekerja. Mereka rata-rata kelompok menengah kebawah.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/cerita-kota\/244622544\/pakar-penyesuaian-tarif-krl-jabodetabek-dorong-layanan-transportasi-di-tanah-air\">Baca: Penyesuaian tarif KRL Jabodetabek berdasar NIK di mata pakar<\/a><\/p>\n<p>Kalau orang kaya, tentu lebih memilih mobil pribadi daripada KRL Jabodetabek&nbsp;karena jauh lebih nyaman.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Kalau kemudian dibatasi subsidinya dengan NIK, tentu akan membebani mereka karena tarif KRL akan naik.<\/p>\n<p>&rdquo;Saat daya beli masyarakat menurun dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, seharusnya PSO ditambah bukan malah dibatasi,&rdquo; jelas Politisi PKS ini.<\/p>\n<p>Sigit meminta pemerintah menunda dan meninjau ulang kebijakan PSO KRL berbasis NIK. Kebijakan subsidi KRL menurutnya harus lebih pro rakyat karena masyarakat berhak mendapatkan transportasi yang murah dan nyaman.<\/p>\n<p>Seperti diketahui, pada tahun 2024, daya beli masyarakat Indonesia menunjukkan tanda-tanda melemah akibat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta pemerintah menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan subsidi tarif Kereta Rel Listrik atau KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025. Selain mendapat penolakan dari komunitas pengguna KRL, tegas Sigit, pemberian subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK juga dinilai diskriminatif dan tidak pro rakyat. Sigit menegaskan, PSO pada KRL adalah [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":13764,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3902,1667,1081],"class_list":["post-13763","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-krl-jabodetabek","tag-subsidi","tag-tarif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13763"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13763\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/13764"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}