{"id":13888,"date":"2026-07-30T01:47:34","date_gmt":"2026-07-30T01:47:34","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=13888"},"modified":"2026-07-30T01:47:34","modified_gmt":"2026-07-30T01:47:34","slug":"pemerintah-akan-batasi-pembelian-pertalite-mulai-1-oktober-2024-dpr-pertanyakan-dasar-hukumnya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=13888","title":{"rendered":"Pemerintah Akan Batasi Pembelian Pertalite Mulai 1 Oktober 2024, DPR Pertanyakan Dasar Hukumnya"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Pemerintah berencana mengatur penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, terlebih untuk Pertalite. Pembatasan Pertalite ini dimaksudkan agar subsidi lebih tepat sasaran.<\/p>\n

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan, pembatasan pembelian Pertalite itu akan diatur melalui peraturan menteri (permen) ESDM.<\/p>\n

“Memang ada rencana begitu,” ujarnya saat dimintai konfirmasi apakah pengaturan distribusi BBM bersubsidi tersebut bakal dimulai pada 1 Oktober 2024, usai rapat bersama Komisi VII DPR, Selasa (27\/8\/2024).<\/p>\n

“Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” lanjut Bahlil dikutip Bloomberg<\/p>\n

Untuk diketahui, aturan pembatasan BBM bersubsidi awalnya direncanakan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.<\/p>\n

Baca: Hartarto dan Luhut sempat beda pendapat soal BBM Bersubsidi<\/a><\/p>\n

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menekankan bahwa subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.<\/p>\n

Namun, Bahlil belum memberikan detail kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM, karena masih terus dalam tahap pembahasan.<\/p>\n

Menanggapi rencana pemerintah ini, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai pembatasan penjualan BBM bersubsidi hanya dengan Peraturan Menteri (Permen), dapat menjadi masalah hukum di kemudian hari.<\/p>\n

Pasalnya, pembatasan penjualan BBM ini sebelumnya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres).<\/p>\n

“Kebijakan pengaturan harga jual BBM bersubsidi selama ini jadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan saja kebijakan yang dibuat Presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis,” ungkap Mulyanto kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (29\/8\/2024).<\/p>\n

Baca: PBB serukan penurunan konsumsi energi fosil<\/a><\/p>\n

Dijelaskannya, saat ini yang berlaku PP (Peraturan Presiden) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.<\/p>\n

Oleh karenanya, ia minta Menteri Bahlil perhatikan aturan hukum terkait pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Jangan membuat terobosan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan persoalan hukum.<\/p>\n

Politisi PKS ini minta Pemerintah terlebih dahulu harus memperjelas aturan tersebut, sebelum mewacanakan kapan kebijakan pembatasan distribusi Pertalite akan dieksekusi.<\/p>\n

Pemerintah perlu mematangkan regulasinya agar tidak bising di masyarakat khususnya medsos.<\/p>\n

Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak Pemerintah melibatkan publik terkait kriteria kendaraan yang boleh atau tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga, tambahnya, sejak awal publik sudah siap.<\/p>\n

Mulyanto juga minta Pertamina menyiapkan dengan baik instrumen pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM ini, agar kelak saat diimplementasikan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Pemerintah berencana mengatur penggunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, terlebih untuk Pertalite. Pembatasan Pertalite ini dimaksudkan agar subsidi lebih tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan, pembatasan pembelian Pertalite itu akan diatur melalui peraturan menteri (permen) ESDM. “Memang ada rencana begitu,” ujarnya saat dimintai konfirmasi apakah pengaturan distribusi […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":13889,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[977,3934],"class_list":["post-13888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-bbm-bersubsidi","tag-pertalite"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13888\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/13889"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}