{"id":13902,"date":"2026-07-30T01:47:40","date_gmt":"2026-07-30T01:47:40","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=13902"},"modified":"2026-07-30T01:47:40","modified_gmt":"2026-07-30T01:47:40","slug":"aliansi-rakyat-untuk-keadilan-iklim-berharap-pemerintah-yang-baru-mampu-wujudkan-keadilan-iklim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=13902","title":{"rendered":"Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim Berharap Pemerintah yang Baru Mampu Wujudkan Keadilan Iklim"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai Selama 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo gagal meletakkan prinsip keadilan iklim di dalam membangun kebijakan dan aksi iklim di Indonesia.<\/p>\n

Justru sebaliknya, kebijakan di era Presiden Jokowi menggerus kemampuan adaptasi rakyat terhadap krisis iklim.<\/p>\n

Peraturan terkait iklim lebih mendorong pada munculnya bisnis yang memperdagangkan krisis iklim, ketimbang mengurangi emisi gas rumah kaca secara nyata dan meningkatkan ketahanan rakyat.<\/p>\n

Situasi ini diperparah dengan besarnya ruang diskresi yang berdampak pada pelemahan demokrasi dan hilangnya fungsi kontrol publik kepada pemerintah atas jalannya kebijakan yang merugikan rakyat dan lingkungan.<\/p>\n

Berdasarkan suara dan aspirasi subjek rentan dalam proses konsultasi rakyat yang digelar ARUKI di 8 provinsi di Indonesia, terungkap bahwa dampak atas ketidakadilan pembangunan dan ketidakadilan iklim yang dialami dan dirasakan oleh rakyat mendesak untuk segera direspon secara lebih komprehensif dan berkeadilan.<\/p>\n

“Hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, tak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin keadilan dan keselamatan rakyat dari krisis iklim. Padahal ancaman dan dampak krisis iklim sudah tak terhindarkan,“ demikian ARUKI dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu.<\/p>\n

Baca: ARUKI nilai kebijakan iklim era Jokowi jauh dari perspektif keadilan<\/a><\/p>\n

Subjek-subyek rentan harus menanggung dampak terberat ketika negara gagal merespon secara holistik persoalan krisis iklim.<\/p>\n

Kebijakan bahkan memperburuk kemampuan adaptasi subjek rentan dengan pilihan model pembangunan ekstraktif yang merusak lingkungan dan melanggar HAM.<\/p>\n

Karena itu, ARUKI mendesak pemerintah yang akas datang segera mengesahkan Undang-Undang Keadilan Iklim.<\/p>\n

“Indonesia perlu satu regulasi yang lebih tinggi dan bisa memayungi semua sektor melampaui sekat-sekat sektoral dan birokrasi,“ demikian ARUKI dalam pernyataannya.<\/p>\n

Momentum pergantian kepemimpinan nasiolnal ini sangat penting untuk dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan iklim, mengingat dampak krisis iklim yang semakin meluas dan mengorbankan kehidupan rakyat Indonesia.<\/p>\n

ARUKI menegaskan, keadilan iklim bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak demi melindungi masa depan bumi dan rakyat Indonesia.<\/p>\n

Baca: Pembangunan IKN wariskan kerusakan ekologi dan beban ekonomi<\/a><\/p>\n

Dalam pernyataan itu, ARUKI yang beranggotakan sejumlah organisasi lingkungan mendesak agar pemerintahan baru untuk:<\/p>\n

1. Proaktif melakukan evaluasi dan koreksi terhadap seluruh kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan semangat mewujudkan Keadilan Iklim seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja.<\/p>\n

2. Melakukan revisi secara menyeluruh dokumen Comprehensive Investment and PolicyPlan (CIPP) JETP yang menempatkan pembiayaan transisi energi di Indonesia didominasi utang luar negeri dan mengabaikan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.<\/p>\n

3. Mambatalkan atau mencabut semua konsesi tambang batubara yang telah ditawarkan kepada ormas keagamaan, serta menghentikan pemberian izin-izin tambang atas nama mengatasi krisis iklim.<\/p>\n

4. Pemerintah dan DPR baru untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang
Keadilan Iklim.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai Selama 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo gagal meletakkan prinsip keadilan iklim di dalam membangun kebijakan dan aksi iklim di Indonesia. Justru sebaliknya, kebijakan di era Presiden Jokowi menggerus kemampuan adaptasi rakyat terhadap krisis iklim. Peraturan terkait iklim lebih mendorong pada munculnya bisnis yang memperdagangkan krisis […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":13903,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[169,167],"class_list":["post-13902","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-keadilan-iklim","tag-krisis-iklim"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13902\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/13903"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}