{"id":1436,"date":"2026-07-30T00:26:51","date_gmt":"2026-07-30T00:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=1436"},"modified":"2026-07-30T00:26:51","modified_gmt":"2026-07-30T00:26:51","slug":"revisi-uu-partai-politik-kpk-soroti-pengelolaan-keuangan-dan-kaderisasi-partai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=1436","title":{"rendered":"Revisi UU Partai Politik: KPK Soroti Pengelolaan Keuangan dan Kaderisasi Partai"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia menilai perlunya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.<\/p>\n<p>Perombakan payung hukum&nbsp;untuk&nbsp;partai&nbsp;politik&nbsp;menurutnya, demi mencegah praktik korupsi seperti rekomendasi dari KPK.<\/p>\n<p>Maka dari itu, ia mengatakan UU Partai&nbsp;Politik perlu segera disempurnakan. Apalagi, dinamika politik, baik secara empirik maupun pemikiran juga sudah jauh berkembang.<\/p>\n<p>&#8220;Dalam revisi UU itu nanti, salah satu hal penting yang harus dibahas termasuk soal sumber dan pengelolaan keuangan partai politik,&#8221; kata Doli dikutip Parlementaria, Kamis (30\/4\/2026).<\/p>\n<p>Setelah 28 tahun reformasi, lanjutnya, Baleg DPR menghendaki agar ada penguatan hingga pelembagaan politik pada elemen masyarakat melalui pelembagaan partai politik.<\/p>\n<p>Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan seluruh pihak harus bertekad untuk menjadikan partai politik sebagai institusi yang bisa dikelola secara modern dan mandiri.<\/p>\n<p>Menurutnya, kaderisasi partai politik perlu menjadi sebuah keniscayaan dan terkoneksi dengan aspirasi dan kehendak rakyat.<\/p>\n<p>Doli menjelaskan bahwa partai politik adalah pilar penting dalam sebuah bangunan demokrasi. Ia menyatakan institusi penyelenggara pemerintahan adalah produk dari pemilihan umum.<\/p>\n<p>&#8220;Di dalam pemilu salah satu unsur terpenting adalah partai politik bersama dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan,&#8221; kata Anggota Komisi II DPR RI itu.<\/p>\n<p>Oleh karena itu, Doli menekankan partai politik, pemilu, dan pemerintahan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena memiliki keterkaitan dalam demokrasi. Jika ingin pemerintahan baik, maka elemen-elemen lainnya itu juga harus baik.<\/p>\n<p>Di sisi lain, Doli menilai revisi UU Pemilu juga sudah masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang mengamanatkan untuk memperkuat pembangunan sistem politik.<\/p>\n<p>Dalam UU RPJP, hal itu perlu dilakukan melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.<\/p>\n<p>&#8220;Bila kita ingin memiliki institusi-institusi pemerintahan yang baik, maka Pemilu nya pun harus baik. Sistem Pemilu yang baik akan menjadi sempurna bila partai-partai politik peserta Pemilu-nya pun baik,&#8221; katanya.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Sebelumnya, KPK merekomendasikan agar adanya revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dengan menambahkan ruang lingkup standardisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik.<\/p>\n<p>KPK memandang kaderisasi partai politik perlu diperbaiki setelah 22 tahun terakhir atau selama 2004-2025, tercatat 371 politisi terjerat kasus tindak pidana korupsi.<\/p>\n<p>KPK memandang perbaikan sistem tata kelola partai politik semakin mendesak karena hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia menilai perlunya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik. Perombakan payung hukum&nbsp;untuk&nbsp;partai&nbsp;politik&nbsp;menurutnya, demi mencegah praktik korupsi seperti rekomendasi dari KPK. Maka dari itu, ia mengatakan UU Partai&nbsp;Politik perlu segera disempurnakan. Apalagi, dinamika [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":1437,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[464],"class_list":["post-1436","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-partai-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1436\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}