{"id":15158,"date":"2026-07-30T01:54:32","date_gmt":"2026-07-30T01:54:32","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=15158"},"modified":"2026-07-30T01:54:32","modified_gmt":"2026-07-30T01:54:32","slug":"hanya-3-provinsi-yang-menyiapkan-20-persen-apbd-untuk-sektor-pendidikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=15158","title":{"rendered":"Hanya 3 Provinsi yang Menyiapkan 20 Persen APBD untuk Sektor Pendidikan"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp; <!--img1--> <\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi menyayangkan masih banyaknya provinsi yang tidak melaksanakan mandat konstitusi untuk menganggarkan 20&nbsp;persen APBD untuk sektor pendidikan.<\/p>\n<p>Data dari Kemendagri mengatakan dari 34 provinsi hanya 3 provinsi yang menyiapkan 20 persen anggaran untuk pendidikan.<\/p>\n<p>Yang lainnya masih di bawah 20 persen, bahkan ada beberapa provinsi yang hanya mengalokasikan 3 persen dari APBD untuk pendidikan. Hal ini menyebabkan kualitas masyarakat di provinsi tersebut rendah.<\/p>\n<p>&rdquo;Ini tanggung jawab kita bersama mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,&rdquo; ungkap Dede saat memimpin Kunjungan Spesifik Panja Pembiayaan Pendidikan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5\/7\/2024).<\/p>\n<p>Dede menyatakan bahwa Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan tengah memperjuangkan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih baik.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/244779311\/pakar-pendidikan-ingatkan-panja-biaya-pendidikan-komisi-x-dpr-tentang-bahayanya-jika-negara-abaikan-human-capital\">Baca: Bahayanya jika negara abaikan pemberdayaan human capital<\/a><\/p>\n<p>Hal&nbsp;ini&nbsp;agar amanat konstitusi bahwa&nbsp;sebesar 20 persen dari APBN dan APBD benar-benar&nbsp;dialokasikan untuk pendidikan.<\/p>\n<p>Hal itu guna mendukung tercapainya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan demi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu meluruskan komitmen politik mereka dalam penggunaan anggaran pendidikan.<\/p>\n<p>Selain mandatory spending 20 persen, pemerintah pusat juga mengalokasikan 52 persen ke daerah melalui transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan DAK non-fisik.<\/p>\n<p>Tahun 2024, alokasi anggaran pendidikan mencapai 665 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen (Rp346,5 triliun) dialokasikan ke daerah melalui DAU dan DAK.<\/p>\n<p>&ldquo;Tetapi Kemendikbud tidak memiliki data tentang penggunaan dana tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa meskipun ada anggaran mungkin penempatannya tidak tepat,&rdquo; tuturnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/244733189\/dinilai-picu-lonjakan-ukt-mahasiswa-fh-ugm-ajukan-uji-materi-atas-permendikbudristek-22024-ke-ma\">Baca: Mahasiswa UGM gugat Permendikbud yang membuat biaya kuliah mahal<\/a><\/p>\n<p>Dede mengaku mendapat laporan tentang penggunaan anggaran pendidikan di daerah yang malah digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan yang disebut sebagai sarana penunjang pendidikan.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Sehingga, nomenklatur dan tujuan anggaran menjadi banyak dan rancu yang berdampak pada output-nya tidak jelas.<\/p>\n<p>Dia menegaskan, hal ini harus diaudit karena peruntukan anggaran pendidikan harus jelas. Karena tujuan dari anggaran pendidikan bukanlah untuk membangun infrastruktur seperti jalan.<\/p>\n<p>&ldquo;Tetapi untuk memastikan siswa menjadi cerdas dan paham, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan meningkatkan grade siswa sesuai dengan perkembangan zaman,&rdquo; tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.<\/p>\n<p>Pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih transparan ini penting karena Indonesia akan memasuki fase bonus demografi.<\/p>\n<p>Namun demikian, masih ada waktu hingga tahun 2040 untuk mengoptimalkan peran dunia pendidikan guna mendukung penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul dan produktif.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; 7cloud.asia &#8211; Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi menyayangkan masih banyaknya provinsi yang tidak melaksanakan mandat konstitusi untuk menganggarkan 20&nbsp;persen APBD untuk sektor pendidikan. Data dari Kemendagri mengatakan dari 34 provinsi hanya 3 provinsi yang menyiapkan 20 persen anggaran untuk pendidikan. Yang lainnya masih di bawah 20 persen, bahkan ada beberapa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":15159,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[601,237],"class_list":["post-15158","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-anggaran","tag-pendidikan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15158","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15158"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15158\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/15159"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15158"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15158"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15158"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}