{"id":15678,"date":"2026-07-30T01:57:00","date_gmt":"2026-07-30T01:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=15678"},"modified":"2026-07-30T01:57:00","modified_gmt":"2026-07-30T01:57:00","slug":"celios-ungkap-bahaya-tapera-berpotensi-hilangkan-470-ribu-pekerjaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=15678","title":{"rendered":"CELIOS Ungkap Bahaya Tapera: Berpotensi Hilangkan 470 Ribu Pekerjaan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Sejak diterbitkan pada 20 Mei 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi perbincangan panas di masyarakat.<\/p>\n

Kebijakan tentang iuran Tapera ini memicu kontroversi, terutama di kalangan pekerja dan dunia usaha. Baik pekerja maupun pengusaha menolak kebijakan ini karena dianggap memberatkan.<\/p>\n

Penolakan terhadap pengelolaan dana Tapera tidak lepas dari masalah kepercayaan masyarakat.<\/p>\n

Ingatan masyarakat terhadap kasus korupsi di berbagai lembaga pengelola investasi seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) masih segar.<\/p>\n

Tak lupa juga skandal Taperumgate, skandal pengelolaan dana cikal bakal Tapera, yang terindikasi dikorupsi meski tak bisa tuntas diselidiki di masa Orde Baru.<\/p>\n

Baca: Tapera, solusi atau beban bagi pekerja?<\/a><\/p>\n

Di luar persepsi negatif pengelolaan dana negara, iuran wajib Tapera juga dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada Produk Domestik Bruto (PDB).<\/p>\n

Hasil analisis dampak yang diterbitkan oleh CELIOS yang menggunakan pendekatan Input-Output Nasional dan asumsi-asumsi termasuk rata-rata gaji, peserta terdaftar hingga penurunan konsumsi—kebijakan Tapera diprediksi menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp1,21 triliun.<\/p>\n

Surplus bisnis juga bisa menurun sebesar Rp1,03 triliun, dan pendapatan pekerja turun sebesar Rp0,20 triliun.<\/p>\n

Efek paling signifikan dari kebijakan Tapera ini adalah potensi hilangnya 470 ribu pekerjaan. Dampak ini tidak lepas dari penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan lantaran iuran negara bertambah dan subsidi langsung ke masyarakat berkurang.<\/p>\n

Masyarakat akan cenderung menahan belanja dan menekan laju konsumsi, yang lagi-lagi berimbas pada PDB dan pertumbuhan ekonomi.<\/p>\n

Baca: Apindo resmi menolak Tapera<\/a><\/p>\n

Perlu adanya perubahan peraturan pemerintah yang mengubah kewajiban pekerja swasta dan mandiri membayar iuran Tapera menjadi sukarela, sembari tetap mewajibkannya bagi Aparatur Sipil Negara, POLRI, dan TNI seperti yang tujuan awalnya.<\/p>\n

Selain itu, BP Tapera, bank kustodian (institusi keuangan yang menjaga aset nasabah mulai dari uang, saham hingga barang berharga), dan manajer investasi harus memberikan informasi detail mengenai posisi kekayaan dan investasi kepada peserta melalui berbagai kanal komunikasi.<\/p>\n

Peserta juga harus dapat menarik dana investasi di Tapera sebelum pensiun atau berumur 58 tahun<\/p>\n

Terakhir, BP Tapera harus melakukan asesmen terhadap portofolio investasi untuk memastikan tingkat pengembalian dan keamanan transaksi keuangan, serta menghindari konflik kepentingan.<\/p>\n

Dengan langkah-langkah ini, kebijakan Tapera dapat lebih adil dan transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi.<\/p>\n

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Nailul Huda, Direktur Ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS). <\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Sejak diterbitkan pada 20 Mei 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi perbincangan panas di masyarakat. Kebijakan tentang iuran Tapera ini memicu kontroversi, terutama di kalangan pekerja dan dunia usaha. Baik pekerja maupun pengusaha menolak kebijakan ini karena dianggap memberatkan. Penolakan terhadap pengelolaan dana Tapera tidak lepas dari masalah kepercayaan masyarakat. Ingatan masyarakat terhadap kasus korupsi di […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2799,1962],"class_list":["post-15678","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-celios","tag-tapera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15678"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15678\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}