{"id":15791,"date":"2026-07-30T01:57:30","date_gmt":"2026-07-30T01:57:30","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=15791"},"modified":"2026-07-30T01:57:30","modified_gmt":"2026-07-30T01:57:30","slug":"pemberian-izin-tambang-kepada-ormas-keagamaan-dinilai-diskriminatif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=15791","title":{"rendered":"Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan Dinilai Diskriminatif"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Anggota Komisi VI DPR Subardi menyoroti langkah pemerintah yang membuka peluang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) bidang keagamaan.<\/p>\n

Pemberian izin tambang khusus bagi Ormas ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.<\/p>\n

Subardi menilai pemberian izin tambang ini tidak memiliki urgensi dan bersifat diskriminatif.<\/p>\n

Pasalnya, banyak ormas lain di luar bidang keagamaan yang keberadaannya bukan lembaga ekonomi. Eksistensi ormas sesuai UU Nomor 17 tahun 2013 adalah organisasi nirlaba yang mandiri dan bersifat sosial.<\/p>\n

Baca Juga: Kritisi Pembagian Izin Tambang kepada Ormas, DPR: Pemerintah Sembarangan Kelola Sumber Daya<\/a><\/strong><\/p>\n

Subardi mempertanyakan urgensi dari izin tambang ini. Ormas, ujarnya, diatur dalam UU Ormas dan itu bukan lembaga bisnis. Ormas apapun itu tidak berbisnis.<\/p>\n

“Ketika Pak Menteri memberikan prioritas kepada ormas keagamaan, berarti ada diskriminasi,” kata Subardi dalam Raker Komisi VI bersama Menteri Investasi\/Kepala BKPM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11\/6\/2024).<\/p>\n

Menurut legislator NasDem itu, kontribusi ormas keagamaan untuk bangsa sangatlah besar.<\/p>\n

Tetapi pemberian izin tambang bukan soal kontribusi ormas kepada bangsa, melainkan tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan tambang. Ia pun mempertanyakan pengalaman ormas di sektor tambang.<\/p>\n

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan Dipicu Kerusakan Hutan di Gunung Latimojong Akibat Konsesi Tambang<\/a><\/strong><\/p>\n

“Karena konsesi tambang bukan sebatas izin di lembaran kertas. Ada proses yang panjang. Ada tuntutan profesional, tuntutan modal, lingkungan, dan sebagainya. Kalau ormas, selama ini kan tidak pernah ngurusi tambang,” tambah Subardi.<\/p>\n

“Karena konsesi tambang bukan sebatas izin di lembaran kertas. Ada proses yang panjang. Ada tuntutan profesional, tuntutan modal, lingkungan, dan sebagainya”<\/p>\n

Sesuai Pasal 83A Ayat 6 PP 25 Tahun 2024, jangka waktu pemberian WIUPK berlaku selama 5 tahun. Aturan ini hanya memberikan izin tambang untuk enam ormas keagamaan. Jumlah ini mewakili semua agama resmi di Indonesia.<\/p>\n

Subardi menilai, pada akhirnya Oomas penerima izin tambang akan menjadi kontraktor tambang karena lahan yang diberikan akan dikelola kembali oleh pihak ketiga.<\/p>\n

Baca Juga: Berdampak pada Kesehatan Warga Palu-Donggala, Tambang Batu dan Pasir untuk Pembangunan IKN Diprotes<\/a><\/strong><\/p>\n

“Akhirnya apa yang terjadi? Ya jual kertas, jual lisensi, jual izin. Apakah kita akan berbisnis seperti itu?” imbuhnya.<\/p>\n

Sementara itu, menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, ormas yang mendapat izin konsesi tambang untuk mengoptimalkan kebutuhan organisasi.
Izin tersebut akan dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman di bidang tambang.<\/p>\n

Menurut Bahlil, ormas yang sudah menerima izin tidak bisa memberikan izin tersebut ke pihak lain.<\/p>\n

Bila ormas menolak jatah izin tambang, pemerintah bakal melelang izin tambang berupa komoditas mineral dan batubara itu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Anggota Komisi VI DPR Subardi menyoroti langkah pemerintah yang membuka peluang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) bidang keagamaan. Pemberian izin tambang khusus bagi Ormas ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3222],"class_list":["post-15791","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-izin-tambang"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15791"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15791\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}