{"id":160,"date":"2026-07-30T00:20:32","date_gmt":"2026-07-30T00:20:32","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=160"},"modified":"2026-07-30T00:20:32","modified_gmt":"2026-07-30T00:20:32","slug":"dijanjikan-sejak-tahun-lalu-permen-extended-producer-responsibility-tak-kunjung-rampung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=160","title":{"rendered":"Dijanjikan Sejak Tahun Lalu, Permen “Extended Producer Responsibility ” Tak Kunjung Rampung"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility<\/em> (EPR) yang mewajibkan produsen mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan.<\/p>\n

Skema Extended Producer Responsibility<\/em> (EPR) menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga mendanai serta mengelola siklus hidup kemasan hingga akhir.<\/p>\n

Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan penyedia infrastruktur, sementara konsumen bertanggung jawab memilah sampah dari rumah.<\/p>\n

Tanggung jawab produsen diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.<\/p>\n

Saat ini sudah ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 75\/2019: Kerangka hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan dasar untuk peraturan Extended Producer Responsibility<\/em> (EPR) di Indonesia yang menguraikan tentang ‘Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen’.<\/p>\n

Peraturan ini menjadi pedoman bertahap bagi produsen guna mematuhi UU No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012.<\/p>\n

Baca: Kritik terhadap Pengelolaan Sampah yang Hanya Menyasar di Hilir<\/a><\/p>\n

Peraturan ini menetapkan target bagi produsen untuk mengurangi sampah yang dihasilkannya dari penjualan produk dan kemasan produk sebesar 30 persen pada tahun 2029.<\/p>\n

Produsen yang dimaksud dalam peta jalan ini meliputi pelaku usaha dan\/atau kegiatan di bidang manufaktur, termasuk industri makanan dan minuman, barang konsumsi, dan produk perawatan tubuh; jasa makanan dan minuman, termasuk kafe, restoran, katering, dan hotel; dan ritel, termasuk pusat perbelanjaan serta pasar modern dan tradisional.<\/p>\n

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang, Minggu (12\/7\/2026), mengatakan kebijakan ini akan dijalankan melalui pembentukan Packaging Recovery Organization<\/em> (PRO) sebagai lembaga pengelola sampah berbasis kolaborasi.<\/p>\n

Regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah plastik berlangsung secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari sektor industri, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<\/p>\n

“Sebentar lagi akan ada Peraturan Menteri tentang EPR, yaitu tanggung jawab yang diperluas dari produsen yang menghasilkan limbah plastik. Perusahaan-perusahaan besar sudah menyatakan siap menjalankan kebijakan ini,” ujar Jumhur saat menghadiri Festival Kali Sabi di Kota Tangerang.<\/p>\n

Menurutnya, hampir 10.000 pabrik besar di Indonesia akan berpartisipasi dalam skema tersebut dengan mengalokasikan sebagian anggaran untuk mengelola sampah kemasan produk mereka.<\/p>\n

Baca: Industri FMCG Diminta Serius Kurangi Sampah Plastik dan Tak Hanya Fokus pada Daur Ulang<\/a><\/p>\n

Dana tersebut akan dikelola melalui PRO yang dapat dibentuk oleh yayasan, komunitas, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan.<\/p>\n

“Organisasi seperti yayasan lingkungan nantinya bisa menjadi PRO. Ada anggarannya dan nilainya cukup besar. Ini sekaligus akan menciptakan green jobs atau lapangan kerja hijau di berbagai daerah,” katanya.<\/p>\n

Ia menjelaskan mekanisme pendanaan PRO bersifat berkelanjutan, karena berasal dari kontribusi para produsen selama perusahaan masih beroperasi.<\/p>\n

Pemerintah hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya, sementara pengelolaan dana dilakukan oleh para pelaku industri sesuai ketentuan yang diatur dalam regulasi.<\/p>\n

“Ini bukan sistem proposal yang kalau tidak disetujui, maka kegiatan berhenti. Selama pabrik-pabrik itu beroperasi, pendanaan untuk pengelolaan sampah akan terus berjalan, sehingga organisasi pengelola juga memiliki kepastian dalam menjalankan programnya,” ujarnya.<\/p>\n

Jumhur menambahkan dana PRO nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pengurangan sampah, mulai dari edukasi masyarakat secara door to door,<\/em> penyediaan sarana pemilahan sampah.<\/p>\n

Baca: Daur Ulang Tak Akan Mampu Imbangi Ledakan Polusi Plastik<\/a><\/p>\n

Tak ketinggalan kampanye perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai.<\/p>\n

Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada meningkatnya kesadaran masyarakat. Karena itu, pendekatan edukatif harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai.<\/p>\n

Sebagai contoh, ia mengungkapkan keberhasilan sebuah komunitas di Bali yang mampu mengubah kawasan sungai menjadi bersih dan produktif melalui edukasi kepada warga agar menjadikan sungai sebagai bagian dari wajah permukiman, bukan area belakang rumah.<\/p>\n

Kesadaran kolektif tersebut kemudian mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di sepanjang kawasan sungai.<\/p>\n

“Kita ingin pendekatan seperti itu berkembang di berbagai daerah. Ketika masyarakat peduli terhadap sungai, lingkungan menjadi bersih dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi bagi warga,” kata dia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan sampah kemasan plastik yang dihasilkan. Skema Extended Producer Responsibility (EPR) menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga mendanai serta mengelola siklus hidup kemasan hingga akhir. Pemerintah berperan sebagai […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":161,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[17,115],"class_list":["post-160","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-lingkungan","tag-pengelolaan-sampah"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/160\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}