<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya membenahi administrasi kependudukan (adminduk).<\/p>\n Selain menonaktifkan NIK warga yang sudah pindah, Pemprov DKI Jakarta juga akan membatasi satu alamat rumah maksimal dihuni oleh tiga kepala keluarga (KK).<\/p>\n “(Untuk menyelesaikan adminduk) Kita perlu membatasi, kita sepakati bersama agar satu alamat tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki tiga kartu keluarga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono di Jakarta, Sabtu (18\/5\/2024).<\/p>\n Pembatasan itu, katanya dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2024 sebagai tindak lanjut dari ditemukannya satu alamat rumah dihuni oleh 13-15 KK di Jakarta.<\/p>\n Baca: Pemprov DKI Jakarta nonaktifkan puluhan ribu NIK<\/a><\/p>\n “Di Jakarta satu alamat bisa 13 sampai 15 KK. Ada juga satu rumah isinya bisa sampai 6 atau 9 kepala keluarga,” katanya.<\/p>\n Jadi, kata dia, mereka tinggal di rumah tersebut secara bergantian.<\/p>\n “Ini luar biasa dan mungkin tidak terjadi di daerah lain,” ujar Joko.<\/p>\n Selain itu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, jumlah penduduk ber-KTP Jakarta dan menetap di Jakarta hanya 8,5 juta orang.<\/p>\n Sementara total penduduk di Jakarta mencapai belasan juta orang.<\/p>\n