<\/p>\n
7cloud.asia – <\/strong>Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terhadap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait polemik pernyataannya soal bukti pemerkosaan massal Kerusuhan Mei 1998.<\/p>\n Putusan tersebut tercatat dalam perkara nomor 335\/G\/TF\/2025\/PTUN.JKT dan dibacakan melalui sidang elektronik (e-court)<\/em> pada Selasa (21\/04\/2026). Majelis hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp233.000.<\/p>\n Koalisi penggugat terdiri dari Marzuki Darusman (Ketua TGPF 1998), Ita Fatia Nadia (pendamping korban pemerkosaan 1998), Kusmiyati (ibu korban pembakaran 1998), Sandyawan Sumardi (Ketua Tim Relawan Kemanusiaan), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), serta Yayasan Kalyanamitra.<\/p>\n Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Putusan PTUN Sebagai Ujung Tombak Pemulihan Kepercayaan Publik<\/a><\/p>\n Marzuki Darusman menilai putusan ini menempatkan PTUN dalam posisi krusial bagi masa depan kepercayaan publik terhadap hukum. Ia menyebut, keputusan tersebut bisa menjadi titik balik—atau justru titik runtuh—kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.<\/p>\n “Ini menjadi pintu pulihnya kepercayaan publik terhadap hukum Indonesia atau justru pintu berikutnya dari hilangnya kepercayaan publik terhadap peradilan,” ujar Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21\/04\/2026).<\/p>\n Mantan Jaksa Agung tersebut menegaskan, perkara ini bukan sekadar sengketa administratif, melainkan menyangkut dimensi etika dan kebenaran sejarah.<\/p>\n “Ini adalah pengadilan etika yang mendasar, agar bangsa ini kembali punya harga diri dan kepercayaan diri menghadapi kebenaran,” jelas pria yang akrab disapa Kiki ini.<\/p>\n