<\/p>\n
<\/strong><\/p>\n 7cloud.asia<\/strong> – Koalisi Dewan Keprihatinan Jakarta menolak keras Undang-undang Daerah Khusus Jakarta yang baru disahkan beberapa waktu lalu.<\/p>\n Dalam keterangan pers yang diikuti secara daring pada Rabu (3\/4\/2024) Koalisi yang antara lain beranggotakan Walhi, PBHI, LBH Jakarta dan perwakilan IAI ini menilai penyusunan UU Daerah Khusus Jakarta yang tidak transparan, partisipatif dan tergesa-gesa.<\/p>\n Direktur eksekutif LBH Jakarta, Citra Referenadum menyebut ada problematika hukum yang terjadi pada UU Daerah Kkhusus Jakarta ini.<\/p>\n “Pembahasan dalam waktu yang sangat sempit, selain mempertaruhkan substansi pengaturan, juga akan berdampak pada terbatasnya waktu bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang Daerah Khusus Jakarta,“ ujarnya.<\/p>\n Ia menambahkan, ketiadaan atau rendahnya partisipasi masyarakat akàn menyebabkan lemahnya legitimasi undang-undang tersebut.<\/p>\n Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 dinyatakan,penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga syarat.<\/p>\n Baca: Menyoal otonomi daerah penyangga Daerah Khusus Jakarta<\/a><\/p>\n Tiga syarat itu adalah hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.<\/p>\n Lebih jauh Citra menyebut secara tidak langsung UU Daerah Khusus Jakarta akan meminggirkan masyarakat marjinal di Jakarta dan sekitarnya. <\/p>\n “Jika membaca keseluruhan naskah dalam UU DKJ, maka dapat dilihat tujuan sebenarnya dari beleid ini adalah untuk memfasilitasi kepentingan elit para pemodal,“ cetus Citra.<\/p>\n Meskipun pada konsiderans pertama memuat mengenai perwujudan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, namun hal tersebut hanya menjadi tempelan belaka.<\/p>\n Tujuan utama dari disahkannya undang-undang Daerah Khusus Jakarta ini sebetulnya terdapat pada konsiderans kedua, yakni menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.<\/p>\n Titik persoalannya adalah pembangunan pusat perekonomian dan kota global ini tidak betul-betul memastikan adanya jaminan pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat.<\/p>\n Baca: Mayoritas warga tidak setuju Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden <\/a><\/p>\n Hal ini mengingat berbagai ketentuannya hanya berfokus memberi peran kepada dewan-dewan elit seperti Dewan Kota\/Kabupaten dan Dewan Kawasan Aglomerasi.yang pengaturannya akan diatur kemudian oleh Presiden dan Gubernur. <\/p>\n “Tidak adanya partisipasi masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap penyusunan hingga pengesahan, tetapi juga akan terjadi pada tahap pelaksanaan undang-undang mengingat substansi pengaturannya justru meminggirkan hak masyarakat khususnya kelompok miskin perkotaan,” urai Citra. <\/p>\n Proyeksi ke depan, berbagai wilayah di Jakarta termasuk wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Cianjur) atau Kawasan Aglomerasi hanya akan jadi stempel paksa sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).<\/p>\n Dampaknya, lanjut Citra, masyarakat perkotaan kian dimiskinkan secara struktural, berbagai hak-hak asasi baik ekonomi-sosial-budaya maupun sipil-politik akan dilanggar. Kualitas hidup masyarakat semakin menurun.<\/p>\n Citra mencontohkan Kasus PSN di Kampung Bulak, Depok Jawa Barat yang saat ini didampingi LBH Jakarta, Masyarakat yang mayoritas merupakan pedagang hidup dalam ketidakpastian lantaran bayang-bayang penggusuran paksa atas nama pembangunan kampus UIII.<\/p>\n LBH Jakarta juga tidak menemukan pengaturan khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam UU DKJ ini. Bahkan frasa “partisipasi” hanya ditemukan 1 (satu) kali dalam naskah.<\/p>\n Baca: UU Daerah Khusus disahkan, hanya PKS yang tak setuju<\/a><\/p>\n Pemerintah dan DPR dinilai tidak pernah belajar dari berbagai masukan masyarakat selama proses legislasi beberapa tahun belakang, kritik mengenai nirpartisipasi proses legislasi tetap diabaikan.<\/p>\n Jikapun disebut-sebut atau dicantumkan dalam naskah undang-undang, partisipasi hanya sebatas formalitas.<\/p>\n ”Oleh karenanya, kami menilai berbagai proses legislasi yang tidak mematuhi prinsip partisipasi bermakna, maka otomatis pula pengaturan hingga pelaksanaan undang-undangnya juga pasti mengabaikan hak-hak asasi warga negara.” tambahnya. <\/p>\n Sementara, Muhamad Ridwan Ristomoyo dari PBHI Jakarta mengatakan, pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru dinilai tidak memberi dampak secara langsung bagi rakyat, melainkan hanya menguntungkan segelintir orang saja.<\/p>\n Kita tahu, ujarnya, pemerintah selalu menggunakan dalih pembangunan hijau untuk Aglomerasi artinya pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.<\/p>\n Tapi fakta di lapangan menunjukkan, pembangunan di Jakarta tidak pernah lepas dari betonisasi yang memarjinalkan masyarakat. Ridwan mencontohkan pembangunan Hang Jebat, Kampung Bayam, Cipinang dan sebagainya. <\/p>\n