{"id":17586,"date":"2026-07-30T02:07:33","date_gmt":"2026-07-30T02:07:33","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17586"},"modified":"2026-07-30T02:07:33","modified_gmt":"2026-07-30T02:07:33","slug":"ruu-desa-resmi-disahkan-masa-jabatan-kepala-desa-menjadi-8-tahun-dan-dapat-dipilih-maksimal-dua-kali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17586","title":{"rendered":"RUU Desa Resmi Disahkan, Masa Jabatan Kepala Desa menjadi 8 Tahun dan Dapat Dipilih Maksimal Dua Kali"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Rapat Paripurna DPR pada Kamis (28\/3\/2024) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (RUU Desa).<\/p>\n<p>&ldquo;Selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? setuju ya,&rdquo; tanya Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani saat memimpin Paripurna.<\/p>\n<p>Pertanyaan Puan tersebut lalu disambut &#8216;Setuju&#8217; oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Yang kemudian disusul penyampaian pandangan akhir soal RUU Desa oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.<\/p>\n<p>Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas terlebih dahulu menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Dalam laporan ini terdapat beberapa poin perubahan dalam UU tersebut.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/peristiwa\/24664926\/seperti-ini-dana-desa-dongkrak-kesejahteraan-warga-desa\">Baca: Pemanfaatan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa<\/a><\/p>\n<p>Di antaranya penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi, ketentuan pasal 26, 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.<\/p>\n<p>Ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan.<\/p>\n<p>&rdquo;Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Keenam, ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang,&rdquo; lanjut Supratman.<\/p>\n<p>Diketahui, RUU Desa ini sebelumnya telah disetujui Baleg dan pemerintah setelah melalui pembahasan 248 DIM dalam rapat kerja persetujuan tingkat satu pada 5 Februari 2024.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/244072458\/hindari-politisasi-pembahasan-revisi-uu-desa-ditunda-sampai-usai-pemilu\">Baca: Pembahasan RUU Desa sempat ditunda karena pemilu<\/a><\/p>\n<p>Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengungkapkan salah satu poin krusial yang disepakati yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.<\/p>\n<p>&ldquo;Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak UU Desa itu direvisi dan sudah kita tangkap itu dan menjadi usulan inisiatif DPR,&#8221; pungkasnya.&nbsp;<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Dalam rapat ini DPR juga sepakat memperpanjangan waktu pembahasan atas 6 Rancangan Undang-Undang (RUU).<\/p>\n<p>Adapun keenam RUU itu adalah; RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi,<\/p>\n<p>RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).<\/p>\n<p>Sumber: Parlementaria<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Rapat Paripurna DPR pada Kamis (28\/3\/2024) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (RUU Desa). &ldquo;Selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? setuju ya,&rdquo; tanya Ketua DPR Dr. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":17587,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[632,4723],"class_list":["post-17586","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-dpr","tag-ruu-desa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17586","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17586"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17586\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17587"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17586"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17586"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17586"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}