{"id":17613,"date":"2026-07-30T02:07:42","date_gmt":"2026-07-30T02:07:42","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17613"},"modified":"2026-07-30T02:07:42","modified_gmt":"2026-07-30T02:07:42","slug":"penyaluran-bansos-tidak-tepat-sasaran-komisi-viii-dpr-minta-data-penerima-dibenahi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17613","title":{"rendered":"Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Komisi VIII DPR Minta Data Penerima Dibenahi"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Anggota Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah daerah untuk memantau distribusi bantuan sosial atau bansos.<\/p>\n

Dalam kunjungan kunjungan kerja spesifik terkait bansos ke Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mengkritisi pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<\/p>\n

Pendataan yang ditujukan untuk mengetahui masyarakat yang layak menerima bansos di Bogor dinilainya masih berantakan.<\/p>\n

“Kalau saya bilang, DTKS itu acakadut. Memang ada oknum-oknum di pemerintahan itu di bawah yang mempertahankan (acakadut) itu,” ujarnya dikutip Parlementaria, <\/em><\/strong>Selasa (26\/3\/2024). <\/p>\n

Dia mengaku pernah mendapati ada orang yang punya rumah mewah hingga mobil tapi malah terdata di DTKS. Bahkan, orang tersebut, kata dia, dengan senang hati menerima bantuan meski bukan orang yang tidak mampu.<\/p>\n

Politisi Partai Golkar itu mengakui, pendataan dari ratusan juta masyarakat Indonesia bukanlah hal mudah.<\/p>\n

Baca: KTP Sakti yang digagas Ganjar-Mahfud jadi solusi penyaluran bansos tepat sasaran<\/a><\/p>\n

Komisi VIII, ungkapnya, pernah membuat Panitia Kerja (Panja) untuk mengatasi ruwetnya pendataan terkait warga yang layak mendapat bansos tersebut. Namun, sayang masih belum bisa menemukan titik terang.<\/p>\n

DTKS, menurut John, layaknya supermarket yang bermasalah. Di sana, kata dia, banyak persoalan yang kompleks. Meski begitu, Komisi VIII, kata John, akan terus berjuang mencari celah agar DTKS bisa tertata dengan baik.<\/p>\n

“Orang Kemensos kan juga terbatas. Ya, memang ada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tapi kan PKH juga masih kurang. Inilah nanti yang mungkin akan kita cari celahnya bagaimana merubah DTKS ini agar terubarukan dengan baik,” ujarnya.<\/p>\n

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB. H. Ace Hasan Syadzily dalam kunjungan kerja ke Tangerang Banten memastikan saluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tersampaikan tepat sasaran. <\/p>\n

Baca: DPR ingatkan Jokowi tidak manfaatkan bansos untuk aset elektoral Prabowo-Gibran<\/a><\/p>\n

Ace menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berada di angka 6,9 persen atau di bawah angka rata-rata nasional yaitu 9 persen.<\/p>\n

“Hal tersebut menunjukkan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang relatif baik, dan tentu Komisi VIII DPR tetap akan mendorong agar Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.<\/p>\n

Ia melihat program-program bidang sosial di Kabupaten Tangerang juga sudah cukup baik. Ada sinergitas dengan program pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).<\/p>\n

Dalam kesempatan itu Ace menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan dalam DTKS.<\/p>\n

Baca: DPR tegaskan bansos adalah hak rakyat miskin bukan kebaikan Pemerintah\/Presiden<\/a><\/p>\n

Ace mengatakan, DTKS menjadi sumber data-data bansos, baik yang ada di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) maupun di Kementerian\/Lembaga (K\/L) lain.<\/p>\n

“Tentu kami mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus melakukan validasi data, karena hal tersebut menjadi kunci bagi keberhasilan program-program bansos agar tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat,” tegas Ace.<\/p>\n

Dalam Kunspek tersebut, Komisi VIII DPR juga mendapatkan informasi bahwa Pemkab Tangerang sudah memiliki Sistem Informasi Intip Bantuan Sosial, guna memastikan penyaluran bansos akurat dan tepat sasaran.<\/p>\n

Ace mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki mekanisme dan pendataan penyaluran bansos, khususnya di Kabupaten Tangerang.<\/p>\n

Baca: Jor-joran bansos jelang pemilu memicu kenaikan harga pangan<\/a><\/p>\n

Ace memaparkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar penyaluran bansos ke depannya benar-benar tepat sasaran, salah satunya pemutakhiran data dan implementasi satu data yang terintegrasi.<\/p>\n

“Yang pertama adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pemutakhiran data, dan yang kedua yaitu implementasi satu data antara pemerintah pusat dan Pemda betul-betul bisa diwujudkan, agar data tidak simpang siur,” jelas Ace.<\/p>\n

Ace menjabarkan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah memiliki banyak jenis. Dari mulai bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, kemudian bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan energi, hingga bantuan kesehatan.<\/p>\n

“Ini memang diperlukan oleh masyarakat, tetapi tentu kita harapkan bansos tersebut disalurkan tepat sasaran, sesuai, dan membantu masyarakat, terutama di dalam konteks bagaimana kita memulihkan ekonomi masyarakat,” tutup Ace.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Anggota Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah daerah untuk memantau distribusi bantuan sosial atau bansos. Dalam kunjungan kunjungan kerja spesifik terkait bansos ke Bogor, Jawa Barat, anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mengkritisi pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan yang ditujukan untuk mengetahui masyarakat yang layak menerima bansos di […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":17614,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1329,4732],"class_list":["post-17613","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-bansos","tag-komisi-viii-dpr"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17613\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17614"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}