{"id":17744,"date":"2026-07-30T02:08:27","date_gmt":"2026-07-30T02:08:27","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17744"},"modified":"2026-07-30T02:08:27","modified_gmt":"2026-07-30T02:08:27","slug":"berpotensi-jadi-pasal-karet-mk-batalkan-pasal-penyebaran-berita-bohong-di-kuhp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17744","title":{"rendered":"Berpotensi Jadi Pasal Karet, MK Batalkan Pasal Penyebaran Berita Bohong di KUHP"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal mengenai larangan menyiarkan pemberitahuan atau berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<\/p>\n

Aturan soal penyebaran berita bohong ini tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) <\/p>\n

Keputuan MK terkait pasal penyebaran berita bohong tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 78\/PUU-XXI\/2023 yang dibacakan pada Kamis (21\/3\/2024).<\/p>\n

“Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.<\/p>\n

Baca: Prosedure gugatan sengketa pemilu<\/a><\/p>\n

Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum terkait keputusan MK soal berita bohong tersebut.<\/p>\n

MK berpendapat Pasal 14 dan Pasal 15 tersebut dapat memicu sifat norma pasal menjadi pasal karet yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.<\/p>\n

Terlebih dalam perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi dan memperoleh dengan cara cepat dan mudah.<\/p>\n

“Sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas yang hal demikian dapat berakibat dikenakan sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1\/1946 tersebut,” kata Arsul.<\/p>\n

Arsul mengatakan, jika dicermati ada ketidakjelasan terkait ukuran atau paramater yang menjadi batas bahaya. Misalnya terkait kata “keonaran” yang juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara.<\/p>\n

Baca: Kasus penyebaran berita bohong dengan tersangka Rocky Gerung<\/a><\/p>\n

Oleh karena itu, Arsul menilai, penggunaan kata keonaran dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP berpotensi menimbulkan multitafsir.<\/p>\n

Pasalnya, antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.<\/p>\n

“Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana,” kata Arsul.<\/p>\n

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, jika pasal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945.<\/p>\n

Dengan tidak adanya ketidakjelasan makna “keonaran” dalam Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP tersebut seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada.<\/p>\n

Sehingga menjadi penyebabkan masyarakat tidak bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.<\/p>\n

Baca: Tolak pemilu curang, parlemen jalanan harus terus dilakukan<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal mengenai larangan menyiarkan pemberitahuan atau berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Aturan soal penyebaran berita bohong ini tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP)  Keputuan MK terkait pasal penyebaran berita bohong tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 78\/PUU-XXI\/2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":17745,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[4762,1213],"class_list":["post-17744","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-berita-bohong","tag-mk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17744","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17744"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17744\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17745"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17744"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17744"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17744"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}