<\/p>\n
<\/strong><\/p>\n 7cloud.asia<\/strong> – Pada masa transisi pemerintahan di Indonesia saat ini, kondisi kampung-kampung masyarakat adat terus mengalami tekanan investasi berbasis lahan.<\/p>\n Catatan Akhir Tahun AMAN 2023, perampasan wilayah adat mencapai 2,5 juta hektar yang disertai dengan kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat Sementara perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.<\/p>\n Dalam jumpa pers yang diikuti secara daring pada Selasa (19\/\/2024) Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo menyampaikan pada Maret 2024 ini BRWA telah meregistrasi 1.425 Wilayah Adat.<\/p>\n Adapan luas lahan yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat dan diregistrasi BRWA mencapai 28,2 juta hektar di Indonesia.<\/p>\n Sementara luas total wilayah adat yang telah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah mencapai 240 wilayah adat dengan luas mencapai 3,9 juta hektar.<\/p>\n Baca: Masyarakat adat di Gunung Mas<\/a><\/p>\n Menurut Kasmita, luasan lahan tersebut hanya 13,8 persen dari total wilayah adat teregistrasi di BRWA.<\/p>\n Rendahnya capaian pengakuan wilayah adat oleh pemerintah daerah, menurut Kasmita, karena belum adanya program dan dana memadai yang disediakan oleh pemerintah.<\/p>\n Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 dalam pengakuan hutan adat.<\/p>\n Sampai saat ini, KLHK baru menetapkan 244.195 hektare di 131 wilayah adat. Angka ini sangat kecil jika dibanding dengan potensi hutan adat yang ada.<\/p>\n Padahal potensi hutan adat dari peta wilayah adat teregistasi di BRWA mencapai 22,8 juta hektar.<\/p>\n Baca: Komnas Perempuan tekankan pentingnya UU Masyarakat Adat<\/a><\/p>\n <\/p>\n Belum adanya Undang-Undang tentang Masyarakat Adat (UUMA) menyebabkan urusan pengakuan masyarakat adat dijalankan mengikuti peraturan perundangan sektoral.<\/p>\n Akibatnya tidak ada kelembagaan dan progam di tingkat nasional yang dapat menggerakkan seluruh proses perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.<\/p>\n Oleh karena itu, AMAN menggugat Presiden dan DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)<\/p>\n ”Karena Sudah 15 Tahun Tak Kunjung Sahkan RUU Masyarakat Adat,” kata Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi.<\/p>\n Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung di masa transisi pemerintahan maupun pada masa pemerintahan mendatang.<\/p>\n
adat.<\/p>\n