{"id":17985,"date":"2026-07-30T02:09:38","date_gmt":"2026-07-30T02:09:38","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17985"},"modified":"2026-07-30T02:09:38","modified_gmt":"2026-07-30T02:09:38","slug":"kampus-menggugat-kemunduran-demokrasi-di-indonesia-dikhawatirkan-pengaruhi-iklim-investasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=17985","title":{"rendered":"Kampus Menggugat: Kemunduran Demokrasi di Indonesia Dikhawatirkan Pengaruhi Iklim Investasi"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Menurunnya indeks demokrasi dan kemunduran demokrasi di Indonesia dikhawatirkan akan mempengaruhi iklim investasi dan kondisi ekonomi nasional.<\/p>\n

Hal ini diungkapkan Wuri Handayani, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis di sela pembacaan deklarasi Gerakan Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi di Balairung Gedung Pusat UGM,Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (12\/3\/2024).<\/p>\n

Dalam kesempatan itu Forum Balairung lewat gerakan Kampus Menggugat mengingatkan praktik nepotisme, pelanggaran dan kecurangan pemilu, bahkan politik dinasti menjadi isu sudah mengkhawatirkan dan harus ditindak tegas.<\/p>\n

Wuri merujuk Survei Economist Intelligence Unit yang menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan dari 7,61 menjadi 7,53.<\/p>\n

Secara internasional, Indonesia yang pernah disebut sebagai negara demokrasi terbesar berada pada posisi 56 dari 157 negara penganut demokrasi dan ini bisa mempengaruhi minat investor.<\/p>\n

“Indonesia saat ini berada pada kondisi cacat demokrasi. Kita semua menjadi saksi mata, bagaimana kelemahan lembaga-lembaga formal seperti KPK,” papar Wuri.<\/p>\n

Baca: Gerakan Kampus Menggugat Dimulai dari UGM<\/a><\/p>\n

Ia menambahkan, pemerintahan Jokowi telah nyata-nyata merusak prinsip demokrasi. Bagaimana konstitusi dijarah di tempat paling tinggi Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n

Dan, bagaimana semua alat negara digunakan untuk memenangkan calon tertentu. Semua ini berawal dari hilangnya etika bernegara<\/p>\n

Gerakan Kampus Menggugat, pada Selasa sore kemarin dihadiri sejumlah dosen, guru besar dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta.<\/p>\n

Sementara dosen Fisip UGM, Arie Sujito mengatakan, persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak bisa dibiarkan.<\/p>\n

Saya tahu persis bahwa tantangan yang terjadi di Indonesia dalam proses demokrasi dua dekade terakhir adalah bagian dari penguatan reformasi.<\/p>\n

”Demokrasi semakin memburuk terlihat dari kecenderungan praktik-praktik oligarki, korupsi, dan nepotisme. Kita tahu bahwa problem etik soal dinasti ini bukan problem yang dianggap ringan,” ujarnya. <\/p>\n

Baca: Lewat Kampus Menggugat diusulkan pengadilan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi <\/a><\/p>\n

Menurutnya, universitas sebagai entitas akademik memiliki tanggung jawab untuk mencegah kembali terjadinya praktik penyelewengan demokrasi.<\/p>\n

Arie juga turut mengajak universitas untuk bersama-sama menyerukan teguran pada pemerintah, karena komitmen satu suara saja tidak cukup untuk menumbuhkan kembali asas NKRI.<\/p>\n

Hal yang sama juga disampaikan oleh Prof. Koentjoro, Guru Besar UGM yang sekaligus sebelumnya juga menjadi pembaca petisi Bulaksumur.<\/p>\n

Ia menyayangkan kritik dari guru besar sama sekali tidak dihiraukan, bahkan dianggap menunggangi salah satu kandidat politik.<\/p>\n

“Sayangnya suara kami hanya dipahami sebagai hak demokrasi kami, tidak dimengerti isinya. Tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami. Merusak, menabrak etika, mengatasnamakan tidak ada undang-undang hukum yang dilanggar,” ucapnya.<\/p>\n

Baca: Belasan tokoh bangsa temui Megawati minta demokrasi diselamatkan <\/a><\/p>\n

Tanggapan pemerintah terhadap kritik guru besar dinilai tidak menghargai keberadaan ahli dan akademisi.<\/p>\n

Politik kepentingan tetap dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan oligarki. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan mengingat kedaulatan rakyat sebagai pemegang kepentingan tertinggi bisa terancam.<\/p>\n

Karena itu lewat gerakan Kampus Menggugat mengundang para sivitas akademika dan alumni universitas di Indonesia dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi<\/p>\n

Kepada para cendekia dan perguruan tinggi sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang punya kebebasan penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar, dan penelitian ilmiah<\/p>\n

Sementara, elemen masyarakat sipil diminta terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.<\/p>\n

Baca: Puluhan tokoh surati pimpinan parpol agar dorong penggunaan hak angket untuk usut kecurangan Pemilu 2024<\/a><\/p>\n

Ormas sosial keagamaan, pers, NGO, CSO, didesak untuk tidak terkooptasi, apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang nyata-nyata telah melenceng dari konstitusi.<\/p>\n

Para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diminta untuk memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi.<\/p>\n

“Politik dinasti tidak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi,“ demikian petisi Kampus Menggugat yang dibacakan profesor Koentjoro.<\/p>\n

Menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala macam bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika, dan moral, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara<\/p>\n

Pemerintah juga diminta secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tak membenarkan negara dibajak oleh para oligarki dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Menurunnya indeks demokrasi dan kemunduran demokrasi di Indonesia dikhawatirkan akan mempengaruhi iklim investasi dan kondisi ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan Wuri Handayani, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis di sela pembacaan deklarasi Gerakan Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi di Balairung Gedung Pusat UGM,Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (12\/3\/2024). Dalam kesempatan itu Forum Balairung lewat gerakan Kampus […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":17986,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[112,4810],"class_list":["post-17985","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-demokrasi","tag-kampus-menggugat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17985"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17985\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/17986"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17985"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}