{"id":18046,"date":"2026-07-30T02:10:07","date_gmt":"2026-07-30T02:10:07","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18046"},"modified":"2026-07-30T02:10:07","modified_gmt":"2026-07-30T02:10:07","slug":"baleg-dpr-ruu-daerah-khusus-jakarta-dijadwalkan-rampung-april-2024-meski-ada-fraksi-yang-menentang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18046","title":{"rendered":"Baleg DPR: RUU Daerah Khusus Jakarta Dijadwalkan Rampung April 2024 Meski Ada Fraksi yang Menentang"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) direncanakan selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024 atau pada Bulan Maret-April 2024.<\/p>\n

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus menyampaikan keyakinannya pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta tersebut akan berjalan lancar.<\/p>\n

“Insyaallah pada akhir masa sidang ini (Masa Sidang IV Tahun 2023-2024) pembahasan tingkat pertama itu akan selesai dibahas antara DPR dan pemerintah,” katanya sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (11\/3\/2024).<\/p>\n

Rapat Baleg membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Daerah Khusus Jakarta sudah diagendakan. Selain pemerintah dan anggota panja, rapat ini turut melibatkan Komite I DPD RI.<\/p>\n

Gaus mengatakan mayoritas fraksi setuju dengan untuk dilakukan pembahasan.<\/p>\n

Baca: Pakar sebut status Jakarta sebagai ibukota masih berlaku<\/a><\/p>\n

Meskipun fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sempat menyatakan menolak RUU Daerah Khusus Jakarta  disahkan sebagai usulan DPR pada rapat paripurna DPR ke-10 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024.<\/p>\n

“Enggak ada (yang tidak setuju) paling kan dulu hanya fraksi PKS, lainnya setuju semua,” kata Politisi Fraksi PAN ini.<\/p>\n

Guspardi menyampaikan pemerintah dan DPR bakal membahas RUU Daerah Khusus Jakarta dalam waktu dekat, yakni pada Rabu 13 Maret 2024.<\/p>\n

Agenda rapat yakni membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ. Selain pemerintah dan anggota panja, rapat turut melibatkan Komite I DPD RI.<\/p>\n

Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024 yang baru saja dilaksanakan.<\/p>\n

Baca: RUU daerah khusus Jakarta dikebut meski menuai kontroversi <\/a><\/p>\n

Sebab, menurutnya, RUU Daerah Khusus Jakarta yang membahas soal konsep dewan aglomerasi yang berkaitan dengan kewenangan wakil presiden, sudah dibahas sedari lama.<\/p>\n

Konsep RUU Daerah Khusus Jakarta sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu nggak tahu kita calon presidennya siapa, dan calon wakil presidennya siapa.<\/p>\n

“Jadi tolong ini diluruskan konsep ini konsep lama, tidak ada hubungannya dengan pilpres, itu konsep murni diambil dari yang sudah berjalan di Papua,” pungkas Doli dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (11\/3\/2024).<\/p>\n

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan konsep aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) berasal dari pemekaran Papua. Kawasan aglomerasi ini dalam RUU DKJ akan dibuat dewan pengarah.<\/p>\n

“Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota”<\/p>\n

Baca: LBH Jakarta nilai RUU Daerah Khusus Jakarta langgengkan kartel politik<\/a><\/p>\n

“Soal siapa yang mengurus itu, ini konsepnya diambil dari soal Papua sebenarnya. Kan kemarin Papua dimekarkan jadi 6 provinsi, kemudian kan dibuat semacam dewan pengarah atau apa gitu yang dia sifatnya administratif aja melaporkan ke presiden.<\/p>\n

Jadi (dewan pengarah) bukan jadi atasannya gubernur, bukan atasannya bupati dan wali kota,” katanya.<\/p>\n

Doli mengatakan tidak cukup hanya satu menteri koordinator (menko) yang mengurus aglomerasi tersebut. Maka dari itu, pilihan yang cocok untuk mengaturnya yakni presiden atau wakil presiden.<\/p>\n

“Jadi ini mengkoordinasikan saja, ya karena kan nanti kalau urusan gini kan lintas koordinasi kan, lintas menko, bicara tentang ekonomi juga, politik juga, bicara soal sosial kemasyarakatan juga. Nah siapa yang bisa mengkoordinasikan antarmenko ini, kan pilihannya tinggal presiden dan wakil presiden,” kata dia.<\/p>\n

Masalah Jakarta ini menurutnya sama dengan Papua kayak gitu, soal kan masalah di Papua politik tinggi, masalah luar negeri tinggi, tapi masalah kesejahteraan gini.<\/p>\n

Baca: 7 Fraksi tak setuju Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden<\/a><\/p>\n

“Nah maka harus kemudian diambil, nggak cukup hanya satu menko yang menangani masalah seperti Papua, sama juga tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden,” imbuhnya.<\/p>\n

Ahmad Doli menambahkan banyak catatan yang harus diperhatikan dari kondisi Jakarta. Mulai dari persoalan macet, polusi hingga transportasi umum. Permasalahan yang ada, lanjut Doli, berkaitan dengan daerah aglomerasi lainnya.<\/p>\n

“Memang wilayah DKI ini, atau Jakarta ini isunya kan banyak yang belum selesai, PR-nya kan banyak, soal banjir, soal macet, soal polusi, transportasi kan macam-macam.<\/p>\n

Dan ini nggak bisa diselesaikan cuma hanya Jakarta saja, karena dia kan makanya nggak bisa lepas dari Depok, Bekasi dan lain, ini yang disebutkan sebagai aglomerasi itu,” tuturnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) direncanakan selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024 atau pada Bulan Maret-April 2024. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus menyampaikan keyakinannya pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta tersebut akan berjalan lancar. “Insyaallah pada akhir masa sidang ini (Masa Sidang IV Tahun 2023-2024) pembahasan tingkat pertama itu […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":18047,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[632,3486],"class_list":["post-18046","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-dpr","tag-ruu-daerah-khusus-jakarta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18046\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18047"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}