<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penayangan grafik pada Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap), dalam penghitungan suara pada Pemilu 2024 menuai pro kontra.<\/p>\n Warganet mempertanyakan kebijakan KPU menghentikan penayangan grafik di Sirekap ini, karena bertentangan dengan kepentingan publik untuk mengawasi hasil Pemilu 2024.<\/p>\n Akibat kebijakan ini, masyarakat tidak bisa lagi melihat perkembangan perolehan suara tingkat nasional di menu “hitung suara”. Sirekap hanya menampilkan jumlah formulir D Hasil yang sudah masuk tanpa menampilkan berapa suara masing-masing peserta.<\/p>\n Tapi, sejumlah partai politik justru tidak mempermasalahkan langkah KPU yang menghapus tampilan tabulasi perolehan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden, partai politik, dan calon anggota legislatif di Sirekap.<\/p>\n Baca: Masalah di Sirekap bisa jadi pintu masuk kecurangan<\/a><\/p>\n Sejak sehari setelah pemungutan suara, Sirekap memang sudah mengundang kegaduhan. Pemicunya adalah perbedaan data antara formulir C Hasil dan tabulasi di Sirekap.<\/p>\n Buntutnya,muncul desakan untuk melakukan evaluasi terhadap Sirekap, untuk mengungkap pemicu kekacauan yang telah terjadi selama penghitungan suara Pemilu 2024. <\/p>\n Dilansir Kompas.com, kekacauan di Sirekap ini akan semakin memperkuat pandangan negatif terhadap KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu 2024.<\/p>\n Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, sikap KPU yang menghentikan penayangan grafik Sirekap dengan alasan problem terhadap akurasi data juga dianggap membingungkan masyarakat.<\/p>\n Baca: Desakan audit terhadap Sirekap yang diabaikan<\/a><\/p>\n Sebab menurut Neni, rakyat berhak mengetahui perkembangan proses penghitungan suara Pemilu 2024.<\/p>\n “Di tengah masifnya pemberitaan dan banyaknya laporan masyarakat terkait dengan penggelembungan suara semakin memperkuat kecurigaan publik kepada penyelenggara Pemilu,” kata Neni dikutip Kompas.com.<\/p>\n Keputusan penghentian penayangan grafik Sirekap juga dianggap bukan jalan keluar. Sebab menurut Neni, mestinya KPU dan pihak pembuat Sirekap yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) menuntaskan persoalan soal akurasi data.<\/p>\n “Sirekap tidak menunjukkan data justru bukan menjawab permasalahan publik tetapi adanya kejanggalan dan anomali kebijakan yang dibuat oleh KPU,” ujar Neni.<\/p>\n