{"id":18247,"date":"2026-07-30T02:11:30","date_gmt":"2026-07-30T02:11:30","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18247"},"modified":"2026-07-30T02:11:30","modified_gmt":"2026-07-30T02:11:30","slug":"meski-menuai-kontroversi-dpr-tetap-kebut-pembahasan-ruu-daerah-khusus-jakarta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18247","title":{"rendered":"Meski Menuai Kontroversi, DPR Tetap Kebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 secara resmi telah menyetujui Badan Legislasi DPR membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).<\/p>\n<p>Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyatakan, untuk membahas RUU Daerah Khusus Jakarta ini&nbsp; pihaknya dalam satu hingga dua hari kedepan segera menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).<\/p>\n<p>Pembahasan RUU&nbsp;Daerah Khusus Jakarta mendesak karena status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta hilang sejak disahkannya UU Ibu Kota Negara (IKN) pada 15 Februari lalu.&nbsp;<\/p>\n<p>&ldquo;RUU DKI itu dia kehilangan status tanggal 15 Februari kemarin, kan itu implikasi dari UU IKN, 2 tahun itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini tidak ada statusnya. Nah itu yang membuat kita harus mempercepat (pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta),&rdquo; ujar Supratman kepada wartawan Selasa (5\/3\/2024).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/244129503\/jokowi-ingin-pembahasan-dipercepat-lbh-jakarta-ruu-daerah-khusus-jakarta-tak-lebih-dari-produk-dinasti-dan-kartelisasi-politik\">Baca: LBH Jakarta nilai RUU daerah khusus Jakarta sebagai upaya kartelisasi politik Jokowi<\/a><\/p>\n<p>Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menerangkan dalam pembahasan draf RUU DKJ bersama Mendagri tersebut nantinya juga akan membahas kembali status kekhususan Jakarta.<\/p>\n<p>Akan tetapi, ungkap Supratman, bukan dalam kapasitas sebagai Ibukota Negara namun dengan adanya status lain yang akan dibicarakan kembali bersama Pemerintah.<\/p>\n<p>Supratman mengatakan, pikiran-pikiran terhadap kekhususan itulah yang melahirkan gagasan salah satunya menyangkut soal Pasal 10, kan namanya daerah khusus.<\/p>\n<p>&rdquo;Salah satu poinnya disamping daerah khusus buat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan dan lain sebagainya,&rdquo; jelasnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/cerita-kota\/242964344\/ibu-kota-pindah-ke-ikn-dki-jakarta-berubah-jadi-daerah-khusus-jakarta\">Baca: Ibukota pindah ke IKN, Jakarta jadi daerah khusus<\/a><\/p>\n<p>Namun, Supratman mengungkapkan keseluruhan opsi-opsi daerah khusus untuk Jakarta itu baru sebatas pilihan-pilihan.&nbsp;<\/p>\n<p>Pilihan-pilihan itu nantinya harus dibahas dalam rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian bersama dengan segenap jajaran Kemendagri.&nbsp;<\/p>\n<p>Menutup keterangannya, Supratman menegaskan Baleg DPR RI memiliki target untuk menyelesaikan RUU DKJ itu menjadi UU maksimal hingga 10 hari.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">&ldquo;Kalau kita bisa raker lusa umpamanya, dalam waktu seminggu sampai 10 hari kerja sudah selesai, karena itu DKI sudah kehilangan status per 15 Februari kemarin,&rdquo; pungkasnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/peristiwa\/24686003\/konsep-ikn-sebagai-kota-hutan-ramah-tidak-untuk-lingkungan\">Baca: Konsep kota hutan tak jamin IKN ramah lingkungan&nbsp;<\/a><\/p>\n<p>Pembahasan RUU DKJ yang terkesan disegerakan ini menuai kritik dari banyak pihak.<\/p>\n<p>Selain terburu-buru, ada sejumlah poin di RUU DKJ yang memicu kontroversi. Salah satunya adalah kepada daerah yang ditunjuk oleh Presiden dan bukan dipilih.&nbsp;<\/p>\n<p>Pasal ini dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi dan mengeliminir suara warga Jakarta.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 secara resmi telah menyetujui Badan Legislasi DPR membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyatakan, untuk membahas RUU Daerah Khusus Jakarta ini&nbsp; pihaknya dalam satu hingga dua hari kedepan segera menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pembahasan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":18248,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[632,3486],"class_list":["post-18247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-dpr","tag-ruu-daerah-khusus-jakarta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18247\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18248"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}