{"id":18341,"date":"2026-07-30T02:12:01","date_gmt":"2026-07-30T02:12:01","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18341"},"modified":"2026-07-30T02:12:01","modified_gmt":"2026-07-30T02:12:01","slug":"pasca-keputusan-mk-soal-ambang-batas-parlemen-ini-yang-perlu-diperhatikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18341","title":{"rendered":"Pasca Keputusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ini yang Perlu Diperhatikan"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas parlemen<\/a> sebesar 4% yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah tidak bisa berlaku lagi.<\/p>\n

Keputusan MK soal ambang batas parlemen atau parliamantary treshold ini menuai pro kontra.<\/p>\n

Perludem pernah merekomendasikan bahwa daripada menaikkan ambang batas parlemen, akan lebih efektif jika mengurangi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) saja.<\/p>\n

Sebagai gambaran, secara umum, tiap dapil biasanya memiliki jumlah kursi antara 3 hingga 10 kursi.<\/p>\n

Apabila dihitung menggunakan sistem penghitungan metode Sainte-Laguë (menghitung suara setiap partai, kemudian membagi kursi awal berdasarkan jumlah suara).<\/p>\n

Jika sebuah partai memperoleh 100 ribu suara, maka partai tersebut akan diberikan satu kursi awal. Selanjutnya, partai yang sudah mendapatkan kursi akan dibagi dengan bilangan angka ganjil dan dipertemukan dengan jumlah suara dari partai lain.<\/p>\n

Baca: Kontroversi keputusan MK soal ambang batas parlemen<\/a><\/p>\n

Kemudian ditentukan partai dengan hasil terbesar untuk mendapatkan kursi selanjutnya. Kemudian diulangi langkah sampai kursi terbagi semua.<\/p>\n

 <\/div>\n

Tujuan metode penghitungan ini adalah agar setiap partai mendapat kursi yang sebanding dengan suara yang mereka dapatkan. Ini membuat pembagian kursi di parlemen lebih adil untuk partai politik.<\/p>\n

Jika mekanisme penghitungan diubah dengan diperkecil jumlah kursinya, serta yang dipilih merupakan yang benar-benar suaranya terbanyak, maka sistem ini akan membuat wakil yang terpilih di dapil tersebut merupakan wakil yang benar-benar mendapatkan suara mayoritas dari konstituen di wilayah tersebut, terlepas partainya merupakan partai besar ataupun tidak.<\/p>\n

Penentuan proporsionalitas keterwakilan di parlemen juga sebenarnya bertujuan untuk memastikan anggota yang terpilih benar-benar memiliki legitimasi untuk mewakili rakyat di dapilnya, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan rakyat tersebut.<\/p>\n

Hal ini sejalan dengan kewajiban anggota DPR, yaitu menyerap dan menghimpun aspirasi konstituennya, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pengaduan masyarakat.<\/p>\n

Baca: Diperkirakan hanya 8-9 partai yang lolos ke Senayan<\/a><\/p>\n

Anggota DPR juga bertanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen daerah pemilihannya.<\/p>\n

Faktanya, pengambilan keputusan dalam rapat kerja DPR dilakukan melalui pendapat fraksi, dan tidak memuat pandangan pribadi dari masing-masing anggota DPR.<\/p>\n

Akibatnya, sulit untuk memastikan masing-masing anggota DPR berpendapat untuk mewakili kepentingan konstituennya.<\/p>\n

Mekanisme semacam ini justru membuat anggota DPR lebih bertanggungjawab kepada partainya masing-masing, alih-alih kepada masyarakat yang memilihnya.<\/p>\n

Jika melihat mekanisme voting di negara lain, Inggris misalnya, voting yang diberikan merupakan pilihan masing-masing anggota, bukan pandangan partai yang seolah-olah sudah merepresentasikan suara semua anggota.<\/p>\n

Baca: PDI Perjuangan masih pimpin perolehan suara partai politik<\/a><\/p>\n

Bahkan hasil voting yang diberikan juga dipublikasikan secara transparan kepada publik, sehingga publik bisa mengetahui masing-masing nama serta asal partai politiknya pada setiap keputusan yang diambil.<\/p>\n

Hal yang sama juga dilakukan pada mekanisme voting di Amerika Serikat (AS). Sebagai contoh, ketika parlemen AS sedang membahas Rancangan UU mengenai paket bantuan pandemi,<\/p>\n

Saat itu terdapat satu anggota dari Partai Republik yang mendukung RUU tersebut, meskipun Partai Republik saat itu secara institusi memiliki sikap yang berbeda.<\/p>\n

Tindak lanjut putusan MK
Sudah jadi kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi aturan mengenai ambang batas dalam UU Pemilu. Dalam perubahannya, diperlukan justifikasi yang rasional.<\/p>\n

Selain penentuan besaran ambang batas, pemerintah dan DPR juga dapat mempertimbangkan penyederhanaan partai melalui alokasi jumlah kursi pada masing-masing dapil.<\/p>\n

Baca: Susahnya partai baru meraih kursi di DPR Pusat<\/a><\/p>\n

Lebih jauh lagi, dalam menyikapi keterwakilan suara masyarakat di parlemen, alangkah baiknya jika revisi UU Pemilu juga perlu disertai dengan perubahan pada UU No. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<\/p>\n

UU ini merupakan Perubahan Ketiga UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta peraturan turunannya yang mengatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan kerja-kerja legislatif.<\/p>\n

Prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki mekanisme keterwakilan rakyat dalam lembaga legislatif adalah bahwa anggota DPR terpilih membawa mandat suara masyarakat yang memilih mereka<\/p>\n

Sehingga pertanggungjawaban utama anggota DPR adalah kepada konstituen atau pemilihnya.<\/p>\n

Oleh karenanya, perdebatan dan pengambilan keputusan di parlemen harus sepenuhnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan dari para elite politik semata.<\/p>\n

Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Dio Ashar Wicaksana, <\/strong>PhD Student, Australian National University <\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah tidak bisa berlaku lagi. Keputusan MK soal ambang batas parlemen atau parliamantary treshold ini menuai pro kontra. Perludem pernah merekomendasikan bahwa daripada menaikkan ambang batas parlemen, akan lebih efektif jika mengurangi jumlah kursi di […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":18342,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1227,1213],"class_list":["post-18341","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-ambang-batas-parlemen","tag-mk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18341","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18341"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18341\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18342"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}