{"id":18412,"date":"2026-07-30T02:12:20","date_gmt":"2026-07-30T02:12:20","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18412"},"modified":"2026-07-30T02:12:20","modified_gmt":"2026-07-30T02:12:20","slug":"sikapi-gelar-jenderal-kehormatan-untuk-prabowo-setara-jokowi-lecehkan-korban-pelanggaran-ham","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18412","title":{"rendered":"Sikapi Gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo, SETARA: Jokowi Lecehkan Korban Pelanggaran HAM"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Presiden Joko Widodo, hari ini Rabu (28\/2\/2024) melakukan penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Rabu (28\/2\/2024).<\/p>\n

Acara penyematan bintang kehormatan untuk Prabowo digelar saat rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.<\/p>\n

Prosesi pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo diawali pengumuman pemberian gelar kehormatan kepada Presiden dilanjutkan dengan prosesi lainnya. <\/p>\n

Dengan penyematan bintang kehormatan ini, Prabowo melengkapi jabatan militernya sebagai Jenderal Bintang 4. Pangkat terakhir Prabowo di TNI sebelum pensiun yakni, Letnan Jenderal (Letjen).<\/p>\n

Bintang kehormatan ini mendapat sorotan dari SETARA Institute. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan memandang secara yuridis, kenaikan pangkat jenderal kehormatan untuk Prabowo tidak sah dan ilegal.<\/p>\n

Baca: Kisah keluarga korban hilang di era 1997-1998 <\/a><\/p>\n

Merujuk pada UU Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Bintang sebagai pangkat militer untuk Perwira Tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif,<\/p>\n

“Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan.” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima 7cloud.asia pada Rabu (28\/2\/2024). <\/p>\n

Halili menambahkan, jika merujuk pada UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka Bintang yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Bintang sebagai Tanda Kehormatan.<\/p>\n

Menurut Pasal 7 Ayat (3), dalam bentuk Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Pakçi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa,<\/p>\n

Ini juga bukan bintang sebagai pangkat kemiliteran perwira tinggi bagi purnawirawan militer.<\/p>\n

Baca: Keluarga korban hilang di tahun 1997\/1998 masih berharap kebenaran ditegakkan<\/a><\/p>\n

Secara lebih spesifik, jika merujuk kepada Peraturan Menteri Pertahanan No. 18 Tahun 2012, pemberian kenaikan pangkat ini juga merupakan tanda tanya besar.<\/p>\n

Pasalnya, dalam ketentuan umum peraturan ini, disebutkan bahwa Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada PNS dengan prestasi luar biasa baik.<\/p>\n

Sedangkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) diberikan kepada Prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.<\/p>\n

“Dalam 2 kategori ini, tentu Prabowo tidak masuk kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut,” ujar Halili.<\/p>\n

Selain itu, bintang kehormatan sebagai pangkat militer perwira tinggi itu bermasalah bila diberikan Jokowi pada Prabowo.<\/p>\n

Baca: 17 tahun Aksi Kamisan yang tak pernah putus berharap<\/a><\/p>\n

Sebagaimana diketahui bersama, Prabowo mengakhiri dinas kemiliterannya karena diberhentikan melalui KEP\/03\/VIII\/1998\/DKP dan Keppres No. 62 Tahun 1998, bukan karena memasuki usia pensiun.<\/p>\n

Dengan demikian, keabsahan pemberian bintang kehormatan itu problematik. Setara menilai adalah sebuah kontradiksi jika sosok yang diberhentikan dari dinas kemiliteran kemudian dianugerahi gelar kehormatan kemiliteran.<\/p>\n

Kedua, pemberian gelar kehormatan Jenderal Bintang Empat kepada Prabowo merupakan langkah politik Presiden Jokowi yang menghina dan merendahkan korban dan pembela HAM, terutama dalam Tragedi Penculikan Aktivis 1997-1998.<\/p>\n

Dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis itu sudah jelas dinyatakan oleh satu lembaga ad hoc kemiliteran resmi yang dibentuk oleh negara bernama Dewan Kehormatan Perwira (DKP).<\/p>\n

Setelah melakukan investigasi,DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran, dan kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden.<\/p>\n

Baca: Penuntasan kasus pelanggaran HAM mandeg, Jokowi dilaporkan ke Ombudsman <\/a><\/p>\n

Halili menegaskan, dengan keputusan ini Negara jelas menyatakan bahwa Prabowo merupakan pelanggar HAM, berdasarkan keputusan Negara.<\/p>\n

Maka langkah politik Jokowi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum negara tentang pemberhentian Prabowo.<\/p>\n

Dan, pada saat yang sama melecehkan para korban dan pembela HAM yang hingga detik ini terus berjuang mencari keadilan.<\/p>\n

Ketiga, dari sisi etika kepublikan, langkah Presiden Joko Widodo memberikan bintang kehormatan itu juga bermasalah.<\/p>\n

Presiden seharusnya lebih memikirkan nasib sebagian besar rakyat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi serius, karena naiknya harga beras dan harga-harga sembako lainnya.<\/p>\n

Baca: Purnawirawan TNI\/Polri desak Jokowi dimakzulkan<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Langkah politik memberikan Bintang Kehormatan bagi Prabowo dengan pertimbangan dan untuk kepentingan politik, yaitu ‘menanam’ jasa kepada Prabowo yang diproyeksikan oleh Jokowi menjadi Presiden Indonesia selanjutnya.<\/p>\n

Oleh karena itu, SETARA Institute mendesak Jokowi untuk mengurungkan rencana dan membatalkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo.<\/p>\n

Jika tuntutan ini diabaikan, maka semakin jelaslah bahwa di ujung periode pemerintahannya, Jokowi lebih sering menampilkan tindakan politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum.<\/p>\n

“Dia melawan arus aspirasi publik, dan mengabaikan hukum dan hak asasi manusia,” demikian SETARA memungkasi pernyataannya. <\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Presiden Joko Widodo, hari ini Rabu (28\/2\/2024) melakukan penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Rabu (28\/2\/2024). Acara penyematan bintang kehormatan untuk Prabowo digelar saat rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Prosesi pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo diawali pengumuman pemberian gelar kehormatan kepada […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":18413,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[4899,514],"class_list":["post-18412","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-jenderal-kehormatan","tag-prabowo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18412"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18412\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18413"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}