<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyebut, Ketua KPU Hasyim Asy’ari ternyata telah empat kali terbukti melanggar etika.<\/p>\n Pelanggaran etika yang dilakukan Hasyim Asyari antara lain adalah pernyataan kontroversialnya mengenai sistem pemilu, pertemuannya dengan Ketua Partai Republik Satu.<\/p>\n Juga tindakannya yang tidak menindaklanjuti Putusan MA mengenai kuota 30% untuk caleg perempuan, dan yang terakhir adalah diterimanya pencalonan Gibran Rakabuming.<\/p>\n Untuk yang terakhir sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sepekan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan. <\/p>\n Baca: Banyak ditemukan masalah, Komisi II akan evaluasi kinerja KPU<\/a><\/p>\n Koalisi menilai pelanggaran etika ini membuat KPU yang sejatinya memangku peran penting sebagai penyelenggara pemilu justru telah menjadi lembaga yang semakin menjauhkan pemilu dari nilai etika, profesionalitas, dan integritas.<\/p>\n Karena itu, Koalisi yang beranggotakan 21 organisasi masyarakat sipil ini menyatakan, Hasyim Asy’ari sudah selayaknya mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPU.<\/p>\n Hal ini agar tak semakin memperburuk citra lembaga dan agar publik tidak semakin hilang kepercayaan baik terhadap institusi penyelenggara pemilu maupun terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri.<\/p>\n “Dia harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU,“ demikian pernyataan tertulis Koalisi yang dirilis pada 7 Februari lalu.<\/p>\n Baca: ICW dan KontraS nilai Pmilu 2024 sebagai yang terburuk sepanjang era reformasi <\/a><\/p>\n Seperti diketahui, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar etik.<\/p>\n Dalam putusan tersebut, para komisioner KPU terbukti melanggar etik karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden untuk Pemilu 2024.<\/p>\n Pelanggaran etik terbukti telah dilakukan para komisioner karena tidak mengindahkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.<\/p>\n Dalam putusannya DKPP menyebut, KPU tidak melakukan revisi aturan prosedur terkait syarat calon presiden dan wakil presiden pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90\/PUU-XXI\/2023.<\/p>\n