{"id":18678,"date":"2026-07-30T02:13:41","date_gmt":"2026-07-30T02:13:41","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18678"},"modified":"2026-07-30T02:13:41","modified_gmt":"2026-07-30T02:13:41","slug":"pemilu-2024-dibajak-presiden-jokowi-koalisi-masyarakat-sipil-siap-bergerak-melawan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=18678","title":{"rendered":"Pemilu 2024 Dibajak Presiden Jokowi, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Bergerak Melawan"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
 <\/div>\n
7cloud.asia<\/strong> – Koalisi Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (14\/2\/2024) mengonfirmasi pemerintahan Joko Widodo telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. <\/p>\n

Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, disebutkan sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah.<\/p>\n

Prabowo merupakan pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya dan membuatnya dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998.<\/p>\n

Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi.<\/p>\n

Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. <\/p>\n

Baca: Seperti ini kesalahan konversi rekap penghitungan suara<\/a> <\/p>\n

Koalisi Sipil yang beranggotakan 30 organisasi masyarakat sipil mngaskan, Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden.<\/p>\n

Pencalonan Gibran dimulai dari pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pamannya, Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu.<\/p>\n

Putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK) jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat dalam Putusan 90\/2023 yang membuka jalan pencawapresan Gibran.<\/p>\n

Pencawapresan Gibran di KPU juga bermasalah karena seharusnya Pencawapresan itu ditolak oleh KPU karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) sendiri.<\/p>\n

“PKPU baru diubah kemudian setelah Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres 02 diterima,” ujar Gufron Mabruri dari Imparsial.<\/p><\/div>\n

 <\/div>\n
Baca: Kesalahan rekap penghitungan suara terjadi di lebih 2000 TPS<\/a><\/p>\n

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua dan Komisioner KPU melanggar etik berat dan diberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap ketua KPU Hasyim Asy’ari karena telah meloloskan pencalonan Gibran. <\/p>\n

Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara, seperti MK dan KPU.<\/p>\n

Mereka tidak lagi memperdulikan etika, Konstitusi Negara, demokrasi, dan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.<\/p>\n

Selain melanggar etika, konstitusi, hukum, dan keadaban politik demokratis, Jokowi telah menyalahgunakan dan memobilisasi sumber daya negara, baik aparat, program, dan anggaran negara, bahkan otoritas yang dimilikinya untuk memenangkan Paslon 02.<\/p>\n

Sejak sebelum Pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil sudah menemukan bahwa kejahatan Pemilu _(electoral evil)_ bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).<\/p><\/div>\n

 <\/div>\n
Baca: PDI Perjuangan Siaga 1 pasca ditemukan adanya anomali di itung cepat <\/a><\/p>\n

Jumlah kasus pelanggaran sejak penetapan Paslon pada 18 November 2023 hingga Masa Tenang terjadi lonjakan hampir 300 persen dibandingkan jumlah kasus pada periode pemantauan Mei-Oktober 2023.<\/p>\n

Bahkan sehari sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan ‘politik gentong babi’ dengan menaikkan tunjangan Bawaslu. Kebijakan tersebut patut dipersoalkan karena nyata-nyata merupakan upaya untuk “menaklukkan” Bawaslu.<\/p>\n

Dalam konteks itu, pelanggaran massif yang terjadi pada hari pencoblosan dan setelahnya menunjukkan bahwa kejahatan sebelum hari pencoblosan berlanjut.<\/p>\n

Kejahatan Pemilu dalam bentuk intimidasi (sebagaimana diakui Bawaslu) untuk mendukung Paslon 02, salah input (sebagaimana diakui KPU) dan pencurian suara serta penggelembungan suara untuk Paslon 02 pada Sistem Rekap KPU,<\/p>\n

Pencoblosan Paslon 02 oleh KPPS dan orang-orang tidak bertanggungjawab atas perintah KPPS atau aparat desa, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa Pemilu 2024, khususnya Pilpres, tidak legitimate serta meruntuhkan kedaulatan rakyat dan demokrasi.<\/p><\/div>\n

 <\/div>\n
Baca: THN Pasangan AMIN temukan 9 kecurangan di Pemilu 2024<\/a><\/p>\n

Koalisi menilai, melaporkan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu dan MK, sebagaimana disampaikan Jokowi, adalah tindakan sia-sia.<\/p><\/div>\n

 <\/div>\n
Pasalnya, MK dan Bawaslu hanyalah kelembagaan negara yang tidak terbukti tunduk pada kebaikan bersama rakyat dan tunduk pada kehendak politik Jokowi dan kroni-kroninya.<\/p>\n

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan Pemilu 2024 sudah dibajak Rezim dan saatnya demokrasi diselamatkan.<\/p>\n

Gufron mengajak kelompok masyarakat Sipil merapatkan barisan dan bergerak menyelamatkan demokrasi Indonesia.<\/p><\/div>\n

 <\/div>\n
 <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  7cloud.asia – Koalisi Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Rabu (14\/2\/2024) mengonfirmasi pemerintahan Joko Widodo telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, disebutkan sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":18679,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1029,2825],"class_list":["post-18678","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-jokowi","tag-pemilu-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18678"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18678\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/18679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}