<\/p>\n
<\/strong><\/p>\n 7cloud.asia<\/strong> – Sikap Presiden Joko “Jokowi” Widodo belakangan ini memicu kegaduhan publik, rentetan protes dan penolakan.<\/p>\n Mulai dari indikasi keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dengan cara mengotak-atik aturan, Hingga pernyataannya bahwa seorang presiden boleh berpihak dan berpolitik.<\/p>\n Oleh publik, pernyataan Jokowi yang terakhir ini kemudian ditafsirkan oleh publik sebagai presiden dan pejabat publik “boleh berkampanye”.<\/p>\n Jokowi merujuk pada Pasal 299 dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).<\/p>\n Pasal itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye selama, seperti yang diatur dalam Pasal 281, tidak menggunakan fasilitas negara dan mengajukan cuti di luar tanggungan.<\/p>\n Pernyataan ini lantas memicu polemik, membuat masyarakat mempertanyakan kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.<\/p>\n Baca: Ibu-ibu korban penculikan berdoa di depan Istana<\/a><\/p>\n Secara aturan, hal ini mungkin tidak ada yang bermasalah. Tetapi di luar itu semua, hal yang perlu kita nilai juga adalah soal etika dan moral.<\/p>\n Dari rangkaian kontroversi yang ditampakkan Jokowi, dari mulai memasuki tahun pemilu, publik perlu secara kritis mempertanyakan kembali netralitas Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden.<\/p>\n Mempertanyakan etika Etika dan moral adalah dua aspek yang sama-sama melingkupi hukum. Artinya, hukum tidak bisa dipahami secara leksikal atau lateral apa adanya.<\/p>\n Beberapa minggu lalu, Mahfud MD, kandidat cawapres yang juga mantan hakim MK, sempat mengeluarkan kutipan ikonik bahwa hukum harus diletakkan pada konteks sosial untuk menguak kebenaran sebenar-benarnya.<\/p>\n Baca: Aksi jalan mundur tandai kemunduran demokrasi di era Jokowi<\/a><\/p>\n Lalu, apakah pernyataan Jokowi tersebut benar? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus meletakkan jabatan presiden sebagai jabatan publik. Jabatan publik bukannya tidak melibatkan aspek politik di dalamnya.<\/p>\n Tentu ada aspek politik dalam setiap jabatan publik, termasuk presiden. Salah satunya terkait konstituennya.<\/p>\n Pada saat pencapresan, konstituen seorang capres adalah masyarakat dalam cakupan nasional, bukan koalisi partai politik, dan bukan segelintir kalangan atau kelompok tertentu saja.<\/p>\n Ini karena dalam sistem pemilu elektoral, seorang capres harus memperoleh suara lebih dari 50% untuk bisa memenangkan pilpres.<\/p>\n Artinya, presiden dalam kapasitasnya sebagai presiden terpilih harusnya sepenuhnya sudah menjadi representasi rakyat secara keseluruhan, bukan beberapa kelompok kepentingan.<\/p>\n Disinilah arti dari netralitas. Netral bukan berarti buta terhadap konflik kepentingan yang terjadi di masa pemilu.<\/p>\n Baca: Aksi mahasiswa tolak pemakzulan Jokowi<\/a><\/p>\n Justru dalam beberapa hal, sosok yang netral sangat paham akan benturan kepentingan dan mampu menjadi jawaban jalan tengah atas konflik kepentingan.<\/p>\n Dalam hal ini, semestinya presiden mampu menjadi sosok pemimpin yang paham akan kepentingan-kepentingan yang ada, mengingat semua pasangan calon (paslon) adalah mantan mitra kerjanya. Sayangnya, presiden gagal memahami pemaknaan konstituen.<\/p>\n Gagal paham Jokowi Banyak pihak yang kemudian meradang atas pernyataan Jokowi, seolah-olah pemimpin yang seharusnya mengayomi seluruh pihak tanpa terkecuali malah berpaling kepada kepentingan tertentu.<\/p>\n Garis konstituen Jokowi sebagai presiden pun seakan dilanggar oleh dirinya sendiri. Hal seperti ini pernah terjadi pada masa Orde Baru, era yang dikenal lekat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.<\/p>\n Wajar jika publik memperdebatkan apa yang diucapkan oleh Jokowi terkait seorang presiden boleh berpolitik. Presiden dianggap lupa diri terhadap aspek moral dan etika dalam regulasi.<\/p>\n
Persoalan muncul sejak dimulainya polemik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres yang dianggap sebagai strategi untuk bisa meloloskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres.<\/p>\n
Gagalnya pemahaman akan konstituen ini membuat situasi sosial politik kita saat ini porak poranda.<\/p>\n