{"id":19330,"date":"2026-07-30T02:17:45","date_gmt":"2026-07-30T02:17:45","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=19330"},"modified":"2026-07-30T02:17:45","modified_gmt":"2026-07-30T02:17:45","slug":"organisasi-masyarakat-sipil-sayangkan-debat-capres-tak-singgung-keadilan-iklim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=19330","title":{"rendered":"Organisasi Masyarakat Sipil Sayangkan Debat Capres Tak Singgung Keadilan Iklim"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Para kandidat Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) akan melangsungkan debat capres pada Minggu, 21 Januari 2024.<\/p>\n

Debat capres ke-4 ini akan mengangkat isu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.<\/p>\n

Namun 15 organisasi masyarakat sipil yang fokus pada masalah lingkungan menyayangkan, isu keadilan iklim belum masuk menjadi tema khusus di dalam debat capres nanti.<\/p>\n

Hal ini menunjukkan adanya persepsi yang masih menganggap sepele urgensi perubahan iklim sebagai sebuah krisis yang nyata telah terjadi dan akan terus mengancam kehidupan manusia.<\/p>\n

“Krisis iklim hanya dipandang sebagai isu ‘tempelan’ dari isu-isu lainnya,” demikian keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Selasa (16\/1\/2024).<\/p>\n

Baca: Mengenal carbon capture storage yang ditanyakan Gibran di debat Capres<\/a><\/p>\n

Mengingat peran krusial Presiden-Wakil Presiden terpilih dalam pengambilan kebijakan iklim ke depan, masyarakat sipil di Indonesia menuntut agar isu keadilan iklim dibahas secara khusus dalam debat keempat Capres dan Cawapres.<\/p>\n

Decmonth Pasaribu dari Extinction Rebellion Indonesia menegaskan, krisis iklim wajib masuk dalam debat karena merupakan permasalahan lingkungan hidup terbesar yang dihadapi Indonesia.<\/p>\n

“Kaum muda sebagai pemilih terbanyak harus memprioritaskan isu ini dalam Pemilu karena yang akan merasakan dampak terparahnya hingga di masa depan.” ujarnya. <\/p>\n

Di Indonesia, krisis iklim telah memicu terjadinya cuaca ekstrem dan bencana iklim yang berdampak buruk terhadap kehidupan rakyat Indonesia, termasuk diantaranya gagal panen dan memburuknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).<\/p>\n

Mengutip data Bank Dunia pada 2021, Decmonth mengatakan kerentanan Indonesia terhadap dampak krisis iklim merupakan yang ke-3 tertinggi di dunia.<\/p>\n

Baca:  Mengenal program lingkungan para capres<\/a><\/p>\n

Ancaman kerentanan tersebut mencakup juga kerusakan ekosistem laut dan hilangnya pulau-pulau kecil serta kampung-kampung pesisir di Indonesia.<\/p>\n

Kegagalan Indonesia mengantisipasi krisis iklim, menurut laporan Sintesis IPCC AR6 akan berdampak pada kerugian ekonomi nasional hingga 7% pada tahun 2100.<\/p>\n

Pada akhirnya, dampak dari kegagalan menangani krisis iklim mesti ditanggung oleh kelompok rentan yang selama ini berkontribusi paling kecil atas peningkatan emisi gas rumah kaca.<\/p>\n

Kendati dokumen visi-misi Capres-Cawapres menyebutkan beberapa kata kunci terkait persoalan krisis iklim, tetapi tidak ada peta jalan (roadmap) yang jelas untuk menyelesaikan akar persoalan dari krisis iklim.<\/p>\n

Krisis iklim tidak dapat dijadikan isu ‘kedua’ dan haruslah menjadi pembahasan tersendiri karena telah menyebabkan kehilangan, kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit dan mungkin tidak dapat dipulihkan bagi rakyat Indonesia.<\/p>\n

Baca: Pentingnya memilih pemimpin yang pro lingkungan<\/a><\/p>\n

Torry Kuswardono dari Yayasan PIKUL menilai, pengembangan adaptasi krisis iklim saat ini dinilai tidak berorientasi pada ekosistem pulau-pulau dan manusia yang tinggal di dalamnya.<\/p>\n

Sejumlah proyek bernuansa adaptasi seperti reklamasi pantai justru merusak ekosistem asli yang semestinya dipulihkan bahkan menghasilkan penggusuran.<\/p>\n

Pembangunan di sektor pangan yang semestinya berorientasi pada mengatasi dampak perubahan iklim yang berbeda-beda pada kepulauan Indonesia, diseragamkan lewat proyek-proyek food-estate.<\/p>\n

Hal ini justru malah menimbulkan kerentanan baru karena pembukaan lahan yang besar dan monokultur serta berpotensi menimbulkan risiko pada ketahanan dan kedaulatan pangan.<\/p>\n

“Adaptasi semestinya melindungi dampak perubahan iklim melalui ketahanan ekosistem dan keanekaragaman hayati lokal serta melindungi hak komunitas sambil meningkatkan kapabilitas masyarakat lokal agar mampu beradaptasi,” tegasnya <\/p>\n

Baca: Indonesia masuk 10 besar sumber emisi karbon di dunia<\/a><\/p>\n

Krisis iklim juga memperpanjang ketidakadilan yang sudah ada atau bahkan membentuk ketidakadilan baru melalui upaya mitigasi dan adaptasi yang tidak partisipatif, inklusif, serta berlandaskan solusi-solusi palsu.<\/p>\n

Satrio Manggala, Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan WALHI Eksekutif Nasional  mendesak komitmen para kandidat capres pada debat ke-IV terhadap aksi iklim yang partisipasif dan inkusif, bukan dengan skema palsu mitigasi iklim.<\/p>\n

“Menghentikan solusi palsu yang mengatasnamakan proyek mitigasi perubahan iklim seperti ekspansi tambang nikel yang membabat kawasan hutan.” tandasnya.<\/p>\n

Ia menambahkan, dalam catatan WALHI, pembukaan kawasan hutan untuk konsesi tambang nikel jumlahnya naik dari kurang lebih 700.000 Ha menjadi 1.000.000 Ha pada tahun 2023.<\/p>\n

“Harusnya solusi yang dijalankan untuk mitigasi perubahan iklim berbasis pada kebutuhan rakyat, dilakukan secara partisipasi dan inklusif,” pungkasnya.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Para kandidat Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) akan melangsungkan debat capres pada Minggu, 21 Januari 2024. Debat capres ke-4 ini akan mengangkat isu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Namun 15 organisasi masyarakat sipil yang fokus pada masalah lingkungan menyayangkan, isu keadilan iklim belum masuk […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":19331,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[4969,169],"class_list":["post-19330","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-debat-capres","tag-keadilan-iklim"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19330","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19330"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19330\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19331"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19330"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19330"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19330"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}