{"id":1981,"date":"2026-07-30T00:29:01","date_gmt":"2026-07-30T00:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=1981"},"modified":"2026-07-30T00:29:01","modified_gmt":"2026-07-30T00:29:01","slug":"bakn-dpr-ingatkan-pentingnya-akurasi-data-agar-subsidi-listrik-tepat-sasaran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=1981","title":{"rendered":"BAKN DPR Ingatkan Pentingnya Akurasi Data Agar Subsidi Listrik Tepat Sasaran"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Andreas Eddy Susetyo memberikan catatan penting terkait penyaluran subsidi listrik agar benar-benar tepat sasaran.<\/p>\n<p>Andreas menyebut bahwa PLN membutuhkan payung hukum yang kuat terkait masa transisi penggunaan data penerima subsidi&nbsp;listrik&nbsp;yang&nbsp;diambil&nbsp;dari&nbsp;keuangan&nbsp;negara.<\/p>\n<p>&#8220;Kita perlu memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Saat ini, PLN membutuhkan payung hukum untuk peralihan data yang selama ini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN),&#8221; jelasnya usai Kunjungan Kerja Spesifik BAKN DPR di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2\/4\/2026) seperti dikutip Parlementaria.<\/p>\n<p>Lebih lanjut, Andreas menyoroti masalah pemanfaatan kapasitas pembangkit yang ideal guna menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Ia melihat kapasitas yang ada saat ini sebagai peluang emas untuk melakukan restrukturisasi subsidi energi secara nasional.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/247346486\/bakn-dpr-ingatkan-potensi-kerugian-negara-akibat-tingginya-idle-capacity\">Baca: BAKN DPR ingatkan potensi kerugian negara akibat tingginya idle capacity<\/a><\/p>\n<p>Menurutnya, optimalisasi kapasitas ideal listrik dapat diarahkan untuk mempercepat program elektrifikasi, yang pada akhirnya mampu menekan beban subsidi gas LPG.<\/p>\n<p>&#8220;Kapasitas ideal ini sebetulnya bisa dipakai untuk elektrifikasi yang akan menggantikan subsidi gas LPG. Dalam situasi geopolitik saat ini, kerentanan impor LPG kita sangat besar,&#8221;.<\/p>\n<p>Jika kita bisa memanfaatkan energi yang tersedia di dalam negeri terlebih energi terbarukan ini akan sangat membantu mengurangi beban subsidi di dalam APBN kita,&#8221; tegas politisi PDI Perjuangan ini.<\/p>\n<p>Terkait dengan pengembangan energi masa depan, BAKN menilai kondisi geopolitik global yang dinamis harus dijadikan momentum bagi Indonesia untuk melakukan pembaruan, termasuk mengkaji ulang master plan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/246392750\/utang-pln-tambah-rp156-m-setiap-hari-dpr-desak-segera-dilakukan-perombakan-direksi\">Baca: Utang PLN tambah Rp156 miliar setiap hari<\/a><\/p>\n<p>Pembiayaan untuk sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi sorotan utama yang harus segera direalisasikan.<\/p>\n<p>Di sisi lain, Andreas juga memberikan kritik membangun terkait kondisi keuangan perusahaan&nbsp;setrum&nbsp;negara, PT PLN (Persero).<\/p>\n<p>Ia menyoroti fenomena proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang kerap dikerjakan bersama pihak swasta Independent Power Producer (IPP), di mana pihak swasta tersebut juga mengandalkan dana dari pinjaman perbankan.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Andreas&nbsp;melihat&nbsp;kondisi&nbsp;ini&nbsp;sebetulnya sangat ironis.&nbsp;Pasalnya, perusahaan besar milik negara kalah dengan swasta.<\/p>\n<p>&#8220;Intinya adalah bagaimana kita ingin menyeimbangkan agar PLN yang bisnisnya ditujukan untuk negara dan rakyat, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat tetapi juga tidak membebani keuangan negara,&#8221; pungkas Andreas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Andreas Eddy Susetyo memberikan catatan penting terkait penyaluran subsidi listrik agar benar-benar tepat sasaran. Andreas menyebut bahwa PLN membutuhkan payung hukum yang kuat terkait masa transisi penggunaan data penerima subsidi&nbsp;listrik&nbsp;yang&nbsp;diambil&nbsp;dari&nbsp;keuangan&nbsp;negara. &#8220;Kita perlu memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Saat ini, PLN membutuhkan payung hukum untuk peralihan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":1982,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[826],"class_list":["post-1981","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-subsidi-listrik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1981","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1981"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1981\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1982"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1981"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1981"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1981"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}