{"id":20126,"date":"2026-07-30T02:23:03","date_gmt":"2026-07-30T02:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20126"},"modified":"2026-07-30T02:23:03","modified_gmt":"2026-07-30T02:23:03","slug":"larangan-pemasangan-alat-peraga-kampanye-di-angkutan-kota-disoal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20126","title":{"rendered":"Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Angkutan Kota Disoal"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengecam larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada angkutan umum di Kota Bogor, Jawa Barat.<\/p>\n

Hal tersebut menyusul terbitnya Surat Himbauan No.PH.16.04\/2226\/BIMSEL\/DISHUB dan Surat Edaran No.500.11.14.1\/1236-Angkutan mengenai imbauan dan larangan pemasangan alat kampanye APK di angkutan umum dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor, Jawa Barat.<\/p>\n

“TPN Ganjar-Mahfud secara tegas mengecam surat himbauan dan larangan pemasangan alat kampanye yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setempat,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Selasa (5\/12\/2023).<\/p>\n

Menurut Todung, selama masa kampanye, pengaturan termasuk larangan beserta imbauan mengenai pemilu merupakan tugas dan wewenang tunggal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).<\/p>\n

Baca: Jadwal dan tahapan Pemilu 2024<\/a><\/p>\n

Berdasarkan Undang- Undang No. 7\/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), kata Todung, Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan fasilitas.<\/p>\n

Pemda hanya berwenang melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan politik, memastikan kelancaran transportasi pengiriman logistik, hingga pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu.<\/p>\n

“Dalam hal ini, adanya himbauan dan larangan pemasangan APK yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor telah melangkahi kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu,” kata Todung.<\/p>\n

Merujuk pada UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023, lanjut Todung, pemasangan alat kampanye dapat secara sah dipasang pada angkutan umum.<\/p>\n

Pasalnya, Todung menyebut peraturan tersebut hanya melarang pemasangan alat kampanye di tempat ibadah, fasilitas milik pemerintah, kendaraan dinas, sarana dan prasarana publik.<\/p>\n

Baca: Kampanye damai jangan hanya jadi slogan<\/a><\/p>\n

Alat kampanye juga tidak boleh dipasang fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.<\/p>\n

“Angkutan umum di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor dapat dimiliki oleh orang pribadi dan\/atau badan hukum swasta sehingga angkutan umum tidak termasuk ke dalam larangan pemasangan APK,” kata dia.<\/p>\n

Oleh karena itu, pemasangan APK di angkutan umum, khususnya yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum swasta, seharusnya diperbolehkan.<\/p>\n

“Tentunya selama pemasangan APK tersebut telah disertai oleh izin atau persetujuan dari pemilik angkutan umum,” sambungnya.<\/p>\n

Di sisi lain, Todung mengatakan bahwa masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai peserta pemilu.<\/p>\n

Baca: Ganjar minta relawannya dengarkan aspirasi masyarakat<\/a><\/p>\n

Sehingga, kata Todung, pembatasan dan larangan penempelan APK pada angkutan umum menghilangkan hak kampanye yang dijamin dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU.<\/p>\n

Sebab itu TPN Ganjar-Mahfud mengimbau pemilik angkutan umum untuk tetap dapat memasang APK pada kendaraannya jika memang sudah ada persetujuan.<\/p>\n

TPN Ganjar-Mahfud juga meminta Kementerian Perhubungan memberikan hak peserta pemilu.<\/p>\n

“Tolong tindak Dinas Perhubungan di daerah jika mereka menegesikan hak-hak berkampanye,” pungkas Todung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengecam larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada angkutan umum di Kota Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut menyusul terbitnya Surat Himbauan No.PH.16.04\/2226\/BIMSEL\/DISHUB dan Surat Edaran No.500.11.14.1\/1236-Angkutan mengenai imbauan dan larangan pemasangan alat kampanye APK di angkutan umum dari Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor, Jawa […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":20127,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[5188,1717,10],"class_list":["post-20126","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-alat-kampanye","tag-angkutan-umum","tag-kota"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20126"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20126\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20127"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}